RADAR BALI – Kementerian Perhubungan secara resmi menyudahi perdebatan panjang mengenai pembangunan bandara internasional baru di Kubutambahan.
Sebagai gantinya, fokus pembangunan dialihkan secara besar-besaran untuk menyulap infrastruktur eksisting, Bandar Udara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, menjadi hub aviasi premium dan pusat logistik di Bali Utara.
Langkah strategis ini diawali dari usulan Gubernur Bali Wayan Koster yang mengajukan rencana pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu di Buleleng ke Kementerian Perhubungan. Upaya ini menjadi bagian dari visi pemerataan ekonomi antara wilayah selatan dan utara Pulau Dewata tanpa mengorbankan ruang produktif.
"Kami telah merencanakan pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu menjadi bandara khusus untuk melayani kebutuhan khusus, seperti pendaratan darurat apabila di Ngurah Rai mengalami problem, sebagai layanan privat jet, penerbangan carter, logistik dan peralatan,” kata Koster.
Guna memuluskan target tersebut, pemerintah daerah bergerak cepat. Gubernur menyampaikan sebagai bentuk keseriusan program ini, Pemprov Bali sudah membentuk badan usaha dan berencana membebaskan lahan.
Otoritas setempat bahkan telah melakukan konsolidasi aset dengan menyatukan lahan milik Pemkab Buleleng ke bawah kendali Pemprov Bali demi mempercepat urusan hukum dan investasi.
Apabila ada yang hendak bergabung untuk investasi, Pemprov Bali sangat terbuka mengundang adanya investasi yang masuk. Langkah ini diharapkan mampu memecah beban penerbangan di Bali Selatan secara efektif.
"Untuk itulah, kami harapkan Bandar Udara Letkol Wisnu ini bisa mengatasi masalah lalu lintas udara di Bali, dan sampai saat ini belum berfikir untuk mengembangkan bandara komersial seperti Bandara Ngurah Rai,” ujarnya.
Keputusan mengoptimalkan fasilitas eksisting berskala terbatas ini juga didasari oleh pertimbangan ekologis yang matang agar tidak merusak ekosistem kultural Bali.
"Bali ini kecil kita harus mencegah lahan yang produktif agar tidak tergerus dan terancamnya pangan beserta ekosistem subak yang telah ada, hal ini juga bagian untuk mewujudkan quality tourism di Bali,” sambung Koster.
Cetak Biru Transformasi Teknis Lapter Letkol Wisnu
Saat ini, Bandara Letkol Wisnu berstatus Bandara Non-Kelas (Klasifikasi 2B) dengan panjang landasan pacu (runway) 900 meter x 18 meter, ber-elevasi 11 meter di atas permukaan laut (mdpl), serta memiliki apron 60 meter x 40 meter dan hanggar 25 meter x 30 meter.
Fasilitas dengan kode ICAO: WADE dan IATA: WSN ini sehari-hari dominan digunakan oleh Bali International Flight Academy (BIFA) serta penerbangan carter hobi skala kecil dengan pesawat kritis sejenis Twin Otter.
Agar bandara ini naik kelas dan mampu melayani pesawat komersial berbadan kecil seperti ATR 72-600, jet pribadi, hingga armada logistik secara aman dengan berat maksimal (MTOW), sejumlah perombakan teknis mendasar disiapkan:
Ekspansi Landasan Pacu: Landasan pacu yang semula hanya 900 meter akan diperpanjang secara bertahap.
Tahap awal menargetkan panjang 1.200 meter untuk pesawat berkapasitas 30–40 penumpang, dan akan dioptimalkan hingga 1.500 meter demi standar aman ATR-72 penuh beban, lengkap dengan area keselamatan di ujung landasan (RESA). Lebar landasan juga akan ditingkatkan dari 18 meter menjadi minimal 30 meter.
Peningkatan Kekuatan Aspal (PCN): Struktur perkerasan aspal dari kelas pesawat ringan (Cessna) akan dibongkar dan dipertebal pada lapisan subgrade, subbase, hingga surface agar kuat menahan bobot pesawat ATR yang mencapai 22–23 ton.
Modernisasi Navigasi & Keselamatan: Pemasangan alat bantu seperti Runway Edge Lights, PAPI (Precision Approach Path Indicator), stasiun cuaca, serta peningkatan fasilitas PKP-PK (Pemadam Kebakaran Bandara) ke Kategori 4 atau 5.
Fasilitas Sisi Darat: Pembangunan gedung terminal domestik baru untuk menampung aliran 70-72 penumpang per penerbangan, lengkap dengan fasilitas check-in, area keamanan (X-ray), serta terminal logistik khusus/pergudangan.
Dukungan Penuh Pusat dan Integrasi Jalur Logistik Laut-Udara
Kebijakan strategis dari Bali Utara ini disambut positif oleh pemerintah pusat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kementeriannya menaruh perhatian besar pada konektivitas Bali demi menjaga reputasinya sebagai magnet pariwisata dunia.
Menhub menyadari adanya kapasitas Bandara Ngurah Rai yang terbatas ditambah dengan kapasitas penyeberangan laut yang kurang memadai di tengah tingginya jumlah masyarakat yang berpergian ke Bali, hingga akhirnya menimbulkan kepadatan lalu lintas yang cukup besar.
Oleh karena itu, penguatan Bandara Letkol Wisnu dinilai sebagai proyek paling realistis yang bebas dari kendala konflik lahan masif. Maka untuk transportasi udara, Bandar Udara Letkol Wisnu akan ditawarkan pengerjaannya kepada investor dan akan fokus di bandara ini.
‘’Ini adalah pengembangan bandara eksisting, harapan kita bisa diwujudkan, agar Bali Utara bisa berkembang seperti di Bali Selatan,” ucapnya.
Menhub Dudy memastikan menutup wacana Bandara Bali Utara di Kubutambahan yang sempat ramai menjadi perdebatan. Pihaknya menyatakan tidak ada lagi keraguan dalam menetapkan prioritas baru ini.
“Saya akan pastikan di Letkol Wisnu, Buleleng menjadi fokus kami, karena kondisinya relatif clear dan tidak ada lagi mengenai masalah lahan, termasuk lingkungan hidup,” tuturnya.
Pembenahan di sektor udara ini dipastikan berjalan simultan dengan penataan koridor logistik laut di wilayah utara dan timur. Sementara itu terkait infrastruktur laut, Menhub menyampaikan pihaknya sudah meminta Pelindo yang memiliki Pelabuhan Celukan Bawang agar direvitalisasi, sehingga bisa menampung penyeberangan dari Jangkar dan Banyuwangi.
Pemprov Bali juga menyiapkan armada Kapal Roro untuk mengurai kepadatan jalur Denpasar-Gilimanuk saat puncak musim liburan.
Sedangkan untuk Pelabuhan Amed di Karangasem dan Pelabuhan Sangsit di Buleleng, pemanfaatannya akan dikerjasasikan dengan sektor privat. Untuk Pelabuhan Amed dan Sangsit, lahannya akan ditawarkan ke pihak swasta, dan fungsinya masih akan dipikirkan.
Menurut dia, yang terpenting ke depan, pelabuhan ini, termasuk di Kusamba, Klungkung, harus dikembangkan, karena bisa menjadi industri pariwisata yang berbeda dengan pariwisata di Bali Selatan.
Di sisi lain, persoalan kemacetan kronis di kawasan wisata Bali Selatan juga akan diurai melalui opsi transportasi laut alternatif berupa taksi laut di Kabupaten Badung, yang menghubungkan koridor Ngurah Rai hingga Canggu. Rute ini diklaim mampu memangkas waktu tempuh dari 1,5–2 jam via jalur darat menjadi hanya 30 menit.
Mengenai target operasional infrastruktur penunjang moda laut ini, Dudy berharap bulan November 2026 sudah selesai fasilitasnya di kawasan Ngurah Rai.
“Mudah-mudahan ini bisa terwujud sebagai alternatif transportasi dalam mengatasi kepadatan jalan di Canggu,” ucapnya.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali