RADAR BALI — Langkah nyata pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Pulau Dewata kian menunjukkan titik terang. Hari ini, Kamis (30/7), jajaran pejabat tingkat pusat dan daerah menggelar rapat koordinasi khusus di Jakarta guna mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait akselerasi infrastruktur penerbangan di Buleleng.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan hal itu saat bertemu para penglingsir puri se-Bali serta perwakilan PT. BIBU Panji Sakti di Puri Ageng Buahbatuh, Gianyar, Rabu kemarin.
Perkembangan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan para raja Bali dengan Kepala Staf Kepresidenan di Jakarta beberapa waktu lalu. Penyampaian dukungan dari para tokoh adat tersebut langsung direspon cepat oleh Kepala Negara.
"Sesudah pertemuan dengan para raja Bali di kantor dan pengumuman kepada media, Presiden langsung memberi tanggapan cepat," ungkap Dudung.
Presiden Prabowo kemudian menugaskan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, yang selanjutnya berkoordinasi dengan Dudung guna menyusun langkah strategis lanjutan.
Sinergi Lintas Sektor dan Payung Hukum
Rapat teknis yang berlangsung pagi ini pukul 09.00 WITA di Jakarta melibatkan Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, serta Dudung Abdurachman.
Secara regulasi, proyek ini memiliki landasan kuat karena tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 Bappenas. Penguatannya dipertegas lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12/2025 yang disahkan pada 10 Februari 2025, sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo sejak berkunjung ke Sanur pada 3 November 2024.
Bali Pilih Optimalisasi Bandara Letkol Wisnu
Di tengah koordinasi tingkat tinggi tersebut, Kementerian Perhubungan secara resmi menyudahi perdebatan panjang terkait rencana pembangunan bandara komersial baru di Kubutambahan.
Pemerintah mengalihkan fokus secara besar-besaran untuk menyulap fasilitas eksisting, Bandar Udara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, menjadi hub aviasi khusus, penerbangan privat, serta pusat logistik Bali Utara.
Perubahan arah kebijakan ini diawali oleh usulan Gubernur Bali Wayan Koster. Pemerintah Provinsi Bali menilai optimalisasi fasilitas eksisting di Gerokgak jauh lebih realistis untuk memecah beban penerbangan Bali Selatan tanpa harus memicu alih fungsi lahan produktif.
"Kami telah merencanakan pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu menjadi bandara khusus untuk melayani kebutuhan tertentu, seperti pendaratan darurat bila Ngurah Rai bermasalah, layanan private jet, penerbangan carter, logistik, dan peralatan," jelas Koster.
Sebagai wujud keseriusan, Pemprov Bali telah membentuk badan usaha khusus dan melakukan konsolidasi aset dengan menyatukan lahan milik Pemkab Buleleng di bawah kendali pemprov. Langkah ini diambil untuk mempercepat kepastian hukum serta mempermudah masuknya investasi swasta.
Koster menambahkan bahwa perlindungan lingkungan dan keberlanjutan Pangan menjadi alasan utama tidak dipaksakannya bandara komersial raksasa baru. "Bali ini kecil, kita harus mencegah lahan produktif agar tidak tergerus dan terancamnya pangan beserta ekosistem subak yang ada. Hal ini juga bagian dari upaya mewujudkan quality tourism," tegas Koster.
Saat ini, Bandar Udara Letkol Wisnu yang mengantongi kode ICAO: WADE dan IATA: WSN masih berstatus sebagai fasilitas Non-Kelas dengan kualifikasi 2B. Berada pada elevasi 11 meter di atas permukaan laut, bandara ini dilengkapi landasan pacu sepanjang 900 meter dan lebar 18 meter, area apron berukuran 60x40 meter, serta hanggar 25x30 meter.
Guna mendongkrak kapasitasnya agar sanggup menampung armada berukuran lebih besar seperti pesawat komersial ATR 72-600 dengan bobot penuh (Maximum Take-Off Weight), jet pribadi, hingga angkutan kargo, sejumlah pembenahan infrastruktur secara menyeluruh tengah disiapkan.
Langkah awal difokuskan pada perpanjangan runway secara bertahap hingga mencapai 1.500 meter serta pelebaran landasan menjadi minimal 30 meter lengkap dengan fasilitas keselamatan ujung landasan (RESA).
Selain itu, struktur aspal lama yang semula dirancang untuk pesawat ringan jenis Cessna bakal dibongkar total dan dipertebal agar mampu menumpu beban pesawat berbobot hingga 23 ton.
Rangkaian modernisasi ini juga mencakup pemasangan sistem navigasi dan lampu landasan, peningkatan kategori pemadam kebakaran bandara (PKP-PK), serta pembangunan gedung terminal penumpang dan area logistik baru di sisi darat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut positif usulan Pemprov Bali. Menhub menegaskan bahwa Kemenhub secara resmi menutup wacana pembangunan di Kubutambahan dan mengalihkan seluruh fokus pada pengembangan Bandara Letkol Wisnu karena lahannya dinilai sudah siap (clear) dan minim konflik lingkungan.
"Saya pastikan di Letkol Wisnu, Buleleng menjadi fokus kami, karena kondisinya relatif clear dan tidak ada lagi masalah lahan maupun lingkungan hidup," kata Menhub Dudy.
Pengalihan fokus ke Bandara Letkol Wisnu selaras dengan pandangan DPRD Kabupaten Buleleng. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, sebelumnya telah menyuarakan pentingnya memanfaatkan fasilitas yang ada ketimbang membuka lahan baru yang berisiko merusak ekosistem.
Dari aspek regulasi daerah, Buleleng sejatinya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Buleleng 2024–2044, di mana seluruh wilayah kecamatan pada dasarnya dapat dimanfaatkan selama memenuhi kaidah teknis.
Namun, Ngurah Arya memberikan beberapa catatan kritis. Pertama penolakan reklamasi: Pembangunan yang membutuhkan reklamasi pantai harus dihindari karena berisiko memicu abrasi serius di pesisir utara. Oleh karena itu, pemanfaatan Bandara Letkol Wisnu di Gerokgak merupakan opsi yang jauh lebih bijak.
Steril dari Kepentingan Tertentu: Proyek infrastruktur skala besar tidak boleh ditunggangi oleh agenda investor tertentu semata dan harus diperhitungkan dengan cermat.
Evaluasi Efisiensi: Belajar dari pengalaman beberapa pembangunan bandara di era Presiden Jokowi seperti Kertajati dan Bandara Jenderal Besar Soedirman perhitungan potensi pasar harus dilakukan secara tepat agar tidak sepi penerbangan dan menjadi beban utang negara.
Meski demikian, legislatif Buleleng menyokong penuh percepatan proyek ini jika dirancang secara matang. Kehadiran bandara yang representatif di Bali Utara diyakini sanggup memicu lonjakan angka kunjungan wisatawan mancanegara dari 10 juta menjadi 15 juta orang per tahun.***
Editor : Ibnu Yunianto
Sumber : Radar Bali