NUSA DUA, radarbali.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkuat koordinasi kelembagaan guna mematangkan persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi. Penguatan ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
Penandatanganan strategis tersebut dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, pada Selasa (17/11).
Langkah ini menjadi fondasi operasional bagi kedua lembaga untuk menyelaraskan mekanisme pertukaran data dalam rangka mengimplementasikan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).
Ferdinan D. Purba mengungkapkan bahwa ketersediaan data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu menjadi tantangan sekaligus prasyarat utama agar program penjaminan ini dapat berjalan secara efektif.
"Ketersediaan data tersebut merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi," ujar Ferdinan.
Melalui Juklak ini, LPS dan OJK menyepakati tata koordinasi yang lebih terstruktur, termasuk penunjukan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga. Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh siklus pengawasan; mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi, pemantauan kondisi keuangan, penanganan perusahaan dalam penyehatan dan resolusi, hingga proses likuidasi akibat pencabutan izin usaha.
Data yang dipertukarkan meliputi profil dan kondisi keuangan perusahaan, laporan aktuaria, rasio solvabilitas (Risk Based Capital/RBC), hingga hasil pengawasan berkala. Di sisi lain, LPS memastikan bahwa seluruh proses pertukaran data ini tetap mematuhi aturan kerahasiaan informasi dan didukung oleh tata kelola keamanan teknologi informasi yang ketat.
Melalui sinergi erat ini, LPS dan OJK optimistis persiapan operasional penjaminan polis dapat berjalan optimal, sehingga mampu memperkuat pelindungan bagi pemegang polis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.
Kesiapan Operasional dan Cakupan Data
Menjelang implementasi program, LPS terus mematangkan persiapan internal yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), hingga infrastruktur sistem informasi (IT). Fokus utama diarahkan pada mekanisme kepesertaan, proses klaim penjaminan, dan resolusi perusahaan asuransi.
Melalui Juklak ini, kedua lembaga menyepakati penunjukan focal point dan liaison officer untuk memperlancar pertukaran data di lima tahapan krusial:
- Tahap persiapan dan pendaftaran kepesertaan program.
- Setiap tahapan pengawasan berkala perusahaan asuransi oleh OJK.
- Tahap penyehatan bagi perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan keuangan.
- Tahap resolusi atau penanganan perusahaan bermasalah (termasuk uji tuntas dan penjajakan calon investor).
- Tahap pencabutan izin usaha hingga proses likuidasi.
Adapun data spesifik yang dipertukarkan mencakup profil dan kondisi keuangan perusahaan, laporan aktuaria, rasio solvabilitas (Risk Based Capital/RBC), serta hasil pengawasan relevan lainnya.
Jaminan Keamanan Data dan Manfaat bagi Masyarakat
Menjawab kekhawatiran terkait kerahasiaan data industri dan informasi pribadi nasabah, LPS menegaskan bahwa seluruh pertukaran data dilakukan secara ketat sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditopang oleh tata kelola sistem keamanan IT LPS yang telah teruji dalam mengelola data penjaminan simpanan perbankan.
Bagi masyarakat, khususnya para pemegang polis dan tertanggung, sinergi OJK dan LPS ini memberikan kepastian perlindungan yang lebih kuat. Dengan pertukaran data yang cepat dan akurat, proses penanganan maupun resolusi perusahaan asuransi yang bermasalah dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga kesinambungan manfaat polis asuransi masyarakat tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional semakin meningkat.***
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.id