Oleh: Bayu Angga Saputra
PILKADA Bali 2024 tengah menjadi sorotan, baik ditingkat lokal maupun nasional. Pilkada kali ini menjadi menarik bukan hanya karena Bali dikenal sebagai salah satu basis kuat PDI Perjuangan, tetapi juga karena imbas dari Pilpres 2024 yang baru saja berlangsung. Sejak lama, calon yang diusung oleh PDI Perjuangan selalu meraih kemenangan mutlak di Bali. Namun, situasi politik kali ini tampak berbeda dengan kalahnya capres yang diusung oleh PDIP di Pilpres lalu..
Hingga pendaftaran ditutup 29 Agustus 2024, hanya ada dua pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali untuk periode 2024-2029.
Dilansir dari tvonenews.com, pasangan petahana Koster-Giri maju dengan dukungan dari PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PKB, PBB, PPP, Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Sementara itu, pasangan De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana (PAS) sebagai penantang baru diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus Bali, yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PSI.
Potensi Kelompok Muslim Bali
Meskipun merupakan kelompok minoritas, komunitas Muslim di Bali memiliki potensi signifikan dalam Pilkada Bali 2024, baik dari segi kekuatan ekonomi, pengaruh politik, maupun jaringan nasional dan internasional. Berdasarkan data statistik Kementerian Agama Provinsi Bali tahun 2023, populasi Muslim di Bali mencapai sekitar 423.316 jiwa atau sekitar 9,70% dari total penduduk Bali.
Komunitas Muslim tersebar di berbagai wilayah, dengan konsentrasi terbesar berada di Denpasar, Buleleng, Jembrana, serta wilayah-wilayah lain yang strategis dalam konteks ekonomi dan politik lokal. Mengingat data tersebut, pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Bali seharusnya melakukan langkah-langkah pemetaan yang tepat untuk mengkonsolidasikan potensi kekuatan kelompok Muslim jika ingin memenangkan kontestasi Pilkada 2024.
Kekuatan Ekonomi
Komunitas Muslim di Bali memiliki peran penting dalam ekosistem perekonomian di provinsi yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata itu. Mereka merupakan aktor kunci di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.
Di Denpasar dan sekitarnya, banyak pelaku bisnis Muslim yang menguasai perdagangan ritel, distribusi, hingga perhotelan, dengan sebagian besar dari mereka terhubung dengan jaringan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, sekitar 20% bahkan lebih usaha kecil dan menengah (UKM) di Bali dimiliki oleh pengusaha Muslim. Mereka sering kali menjadi bagian dari rantai pasokan pariwisata yang dominan di wilayah tersebut.
Keberadaan mereka di sektor ini memberikan akses ke sumber daya finansial yang tidak hanya berasal dari lokal, tetapi juga dari pusat, termasuk dukungan dari asosiasi bisnis nasional yang terkait dengan komunitas Muslim.
Kekuatan ekonomi, posisi strategis, serta jaringan yang kuat ini memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam percaturan politik di Bali. Dukungan komunitas Muslim terhadap salah satu calon tentu dapat memberikan dukungan moral maupun material yang sangat signifikan. Oleh karena itu, komunitas Muslim di Bali memiliki nilai tawar yang tinggi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kali ini.
Kekuatan Politik
Secara politik, kelompok Muslim Bali tidak hanya bergantung pada kekuatan politik lokal, tetapi juga memiliki jaringan yang kuat dengan organisasi nasional. Hubungan erat dengan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Organisasi Pemuda Islam, serta organisasi-organisasi Islam lainnya yang bukan hanya memiliki basis massa besar tetapi juga memiliki basis intelektual yang kuat serta memiliki pengaruh signifikan di tingkat pusat, menjadikan komunitas Muslim Bali sebagai bagian dari aliansi politik yang lebih luas. Dalam beberapa pemilihan sebelumnya, dukungan dari organisasi Islam nasional terbukti mampu mengubah arah hasil pemilihan, terutama dalam situasi di mana suara mayoritas terpecah.
Selain itu, beberapa politisi Muslim di Bali juga memiliki hubungan yang kuat dengan elite politik di pusat, yang dapat memberikan pengaruh tambahan dalam menggalang dukungan dan mengamankan akses ke sumber daya politik dan ekonomi. Dalam konteks Pilkada Bali 2024, hubungan ini dapat menjadi aset penting bagi kandidat yang memiliki komitmen kebangsaan serta proaktif dalam merangkul komunitas Muslim.
Peluang di Pilkada Bali 2024
Peluang kelompok Muslim dalam Pilkada Bali 2024 terletak pada kemampuan mereka untuk mengkosolidasi kekuatan ekonomi, politik, serta jaringan yang mereka miliki. Dalam beberapa survei internal yang dilakukan oleh tim-tim kampanye di Bali, suara Muslim sering kali dikategorikan sebagai swing votes atau suara yang dapat berayun dan menentukan hasil pemilihan, terutama di daerah-daerah dengan persaingan ketat. Dalam Pilkada 2018, misalnya, pergeseran dukungan Muslim di Denpasar dan Buleleng diperkirakan telah mempengaruhi hasil akhir di kedua wilayah tersebut.
Jika komunitas Muslim dapat bersatu dan mengarahkan dukungan mereka kepada kandidat yang memiliki komitmen kebangsaan, serta memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Muslim, mereka bukan hanya akan menjadi penonton, tetapi juga penentu dalam Pilkada Bali 2024. Kandidat yang ingin meraih kemenangan harus menyadari bahwa dukungan dari komunitas ini bukan hanya soal jumlah suara, tetapi juga kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dan jaringan yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.***
Penulis, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya
Editor : M.Ridwan