RADAR BALI - Pemerintah Provinsi Bali memiliki visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang secara aktif mendorong transformasi ekonomi daerah agar tidak lagi bergantung pada sektor pariwisata. Keputusan strategis tersebut diambil setelah menyadari bahwa ketergantungan tinggi pada sektor jasa pariwisata membuat perekonomian Pulau Dewata rapuh terhadap guncangan eksternal.
Kerentanan terbukti nyata selama pandemi COVID-19. Ketika sektor pariwisata lumpuh akibat pembatasan perjalanan domestik maupun internasional, roda perekonomian Bali ikut terhenti, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi –1,24 persen pada triwulan II-2020. Koreksi pertumbuhan ekonomi Bali tersebut jauh lebih parah dibandingkan daerah lain di Indonesia yang memiliki basis industri atau pertanian.
Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali mendorong transformasi ekonomi Bali yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif, yang berfokus pada tiga pilar esensial selain pariwisata: pertanian (termasuk pemberdayaan petani), investasi (termasuk infrastruktur dan sektor produktif), serta ekonomi kreatif dan UMKM.
Dengan pergeseran fokus pembangunan ekonomi dari mendatangkan turis ke arah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, Bali berupaya mengurangi risiko, menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil, serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Sad Kerthi yang bernafaskan keharmonisan dan kesejahteraan bersama.
Selain mengatasi faktor kerentanan eksternal, transformasi ekonomi Bali dibutuhkan untuk mengatasi ketidakseimbangan nilai tambah antarsektor. Ketika sektor pariwisata menghasilkan keuntungan besar, sektor-sektor dasar seperti pertanian dan UMKM cenderung tertinggal. Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan jauh di bawah industri pariwisata karena minimnya proses hilirisasi dan industrialisasi.
Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pertanian merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua di Bali. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di bidang pertanian tidak boleh diabaikan. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan akses pembiayaan di sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian, modernisasi pertanian, dan penjaminan kredit agar sektor pertanian dan perkebunan memberikan nilai tambah yang lebih besar melalui hilirisasi.
Sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali menempatkan dukungan terhadap sektor pertanian, investasi, dan ekonomi kreatif sebagai pilar esensial. Dukungan OJK Bali tersebut diwujudkan melalui pengawasan sektor jasa keuangan, kolaborasi strategis, serta kebijakan yang pro-pertumbuhan dan berkelanjutan.
Peran IJK sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Bali
Industri Jasa Keuangan (IJK) di Bali menunjukkan dukungan signifikan terhadap kegiatan investasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi daerah. Data menunjukkan tingginya peran IJK dalam menggerakkan ekonomi Bali melalui intermediasi perbankan.
Hingga Juni 2025, penyaluran kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 115,82 triliun atau bertumbuh 14 persen dibandingkan Juni 2024. Akumulasi penyaluran kredit tersebut meningkat signifikan pada Agustus 2025 menjadi Rp 241,52 triliun atau tumbuh 6,89 persen (y-o-y).
Pertumbuhan kredit yang disalurkan didominasi oleh kredit investasi yang yang meningkat Rp 13,01 triliun atau 27,22% (y-o-y). Sedangkan dari sisi penerima kredit, sektor non-usaha (seperti konsumsi rumah tangga) serta perdagangan besar dan eceran juga tercatat mengalami pertumbuhan. Angka-angka tersebut menggambarkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap prospek perekonomian Bali.
“Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,84 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 32,65 persen dalam bentuk modal kerja dan 25,19 persen dalam bentuk investasi,” ucap Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu seperti dikutip Radar Bali.
Dari sisi kategori debitur, sebesar 41,61 persen kredit yang disalurkan IJK di Bali dan Nusa Tenggara hingga Agustus 2025 diberikan kepada UMKM dengan angka pertumbuhan mencapai 1,10 persen (y-o-y). Landainya pertumbuhan penyaluran kredit UMKM tersebut sejalan dengan angka pertumbuhan secara nasional sebesar 1,82 persen secara tahunan.
Patut ditunggu efek Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM yang baru berlaku efektif mulai 2 November 2025 terhadap penyaluran kredit ke UMKM serta efeknya ke pertumbuhan ekonomi Bali.
Secara khusus, OJK Bali mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) untuk memprioritaskan pembiayaan kepada pelaku UMKM dan pertanian. Dukungan intermediasi perbankan terhadap sektor-sektor strategis tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan peran sektor agraris dan ekonomi kreatif. Penguatan sektor-sektor strategis tersebut diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta menjadi sumber pendapatan baru bagi desa adat.
Dari Kredit Umum Menuju Hilirisasi Berbasis Rantai Nilai
Hingga Januari 2025, penyaluran kredit dan pembiayaan di sektor pertanian dan kehutanan di Bali dan Nusa Tenggara telah mencapai Rp 5,97 triliun atau 5,36 persen dari total kredit perbankan. Untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah, OJK menginisiasi pergeseran dari sekadar penyaluran kredit umum ke pengembangan ekosistem rantai nilai (value chain) dan sistem close loop untuk komoditas unggulan daerah.
Pengembangan ekosistem tersebut secara nyata mendorong proses pengolahan hasil pertanian. Salah satu contohnya, OJK Bali menginisiasi model close-loop untuk komoditas kakao di Jembrana dan Tabanan yang telah ditingkatkan (up-scaling) dan diperluas ke komoditas potensial seperti pisang cavendish. Model close-loop melibatkan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) kepada kelompok petani, penyaluran kredit modal kerja (KMK) kepada offtaker hasil pertanian, dan dukungan jaminan kredit oleh penyedia jasa penjaminan kredit.
Garis kebijakan ini telah menunjukkan hasil nyata di lapangan. Contohnya, upaya hilirisasi pertanian yang didukung perbankan dan OJK terlihat dari keberhasilan Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS) di Jembrana mengekspor biji kakao fermentasi ke Belanda.
Dengan memfasilitasi pembiayaan bagi offtaker, pemberian jaminan serapan hasil panen bagi kelompok petani, serta jaminan pembayaran kredit kepada kreditur, OJK secara langsung menopang stabilitas pasar serta mendorong proses pengolahan pascapanen. Strategi tersebut akan diperluas guna memastikan sektor pertanian memberikan kontribusi yang lebih besar dan inklusif bagi perekonomian Bali.
Hasil intermediasi perbankan terbukti mendorong perekonomian sehingga PDRB Bali pada triwulan II-2025 mencapai Rp 81,39 triliun atau tumbuh 5,95 persen (y-o-y). Realisasi pertumbuhan ekonomi Bali tersebut berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode tersebut tercatat 4,04 persen.
Sektor Pasar Modal dan Modal Ventura Tumbuh Pesat
Peran sektor investasi pasar modal dan modal ventura sangat krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah karena menyediakan kanal pendanaan alternatif bagi dunia usaha, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam kepemilikan aset produktif.
Pasar modal berperan sebagai jembatan bagi perusahaan untuk memperoleh modal jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi, yang dana hasilnya dapat digunakan untuk ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi.
Sementara itu, modal ventura secara spesifik menyasar perusahaan rintisan (startup) dan industri kreatif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun minim modal dan keahlian manajerial. Sinergi kedua sektor ini mendorong kedalaman investasi, yang tercermin dari peningkatan jumlah investor dan nilai transaksi. Pada gilirannya sektor pasar modal dan modal ventura akan memperkuat basis ekonomi lokal dan mendukung diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, OJK Bali terus mendorong kedalaman investasi di pasar modal melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada aparatur sipil negara dan generasi muda di perguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Bali Stock Trading Competition (B-STRAC) 2025 yang dirancang untuk tidak hanya menumbuhkan jumlah investor tetapi juga meningkatkan kualitas partisipasi investor di pasar modal. Penekanan khusus diberikan pada prinsip investasi yang aman dan legal, atau yang dikenal dengan pedoman "2L: Legal dan Logis" guna membentengi masyarakat dari investasi ilegal.
Upaya-upaya yang dilakukan OJK tersebut telah menampakkan hasil. Hingga Agustus 2025, jumlah investor saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai 282.367 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 29,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan jumlah investor reksa dana dan surat berharga negara yang tercatat mengalami pertumbuhan 23,82 persen (y-o-y) dan 17,68 persen (y-o-y). Pertumbuhan jumlah investor pasar modal tersebut mendorong nilai kepemilikan saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara hingga Agustus 2025 mencapai Rp 9,16 triliun. Sedangkan nilai transaksi saham mencapai Rp 5,02 triliun atau tumbuh 55,80 persen (y-o-y).
Guna memacu peran perusahaan rintisan dan industri kreatif, industri jasa keuangan di Bali dan Nusa Tenggara juga telah menyalurkan pembiayaan Rp 19,3 triliun yang salah satu sektor pendukung utamanya adalah penyewaan. Sedangkan penyaluran pembiayaan melalui modal ventura mencapai Rp 94,28 miliar.
Untuk memastikan program literasi dan inklusi keuangan tersebut berjalan efektif dan masif, OJK Bali membangun sinergi kuat dengan berbagai mitra strategis. Kolaborasi tersebut melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Bali, Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), serta institusi akademik.
Sinergi diperkuat dengan pelibatan aktif pemerintah daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK). Jalinan kerja sama tersebut untuk memastikan peningkatan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat serta mendorong pemanfaatan produk pasar modal, termasuk skema Securities Crowdfunding (SCF) yang dirancang khusus mendukung pembiayaan UMKM lokal.
Strategi Penguatan SDM dan Inklusi Keuangan
Kapasitas sumber daya manusia dan literasi keuangan merupakan prasyarat bagi tumbuhnya sektor investasi dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Untuk itu, OJK Bali terus mendorong adaptasi teknologi SDM perbankan guna mendukung transformasi digital serta peningkatan efisiensi layanan agar memudahkan akses pembiayaan di sektor industri kreatif dan UMKM.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah kolaborasi OJK Bali dengan DSIK Indonesia dan DPD Perbarindo Bali dalam menyelenggarakan pelatihan berlanjut bagi sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Materi pelatihan meliputi konsep keuangan bank, induksi karyawan baru, analisis kredit UMKM, transformasi digital, risk control, self-assessment, serta hukum perkreditan.
Peningkatan literasi keuangan untuk menciptakan masyarakat yang melek finansial juga dilakukan melalui serangkaian edukasi investasi cerdas dan penggunaan produk keuangan yang benar. OJK Bali menggandeng institusi pendidikan seperti Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Warmadewa melalui program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN KLIK) 2025. Program tersebut menyasar 50 desa dan melibatkan ribuan mahasiswa yang berinteraksi langsung dengan puluhan ribu masyarakat di tingkat banjar, pemuda (sangkep yowana), dan sekolah.
Peningkatan literasi keuangan juga didukung Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berada di tingkat kabupaten/kota. Hingga Juli 2025, TPKAD Bali telah menyelenggarakan 485 kegiatan dengan total peserta 38.055 orang. Bentuk kegiatan yang diselenggarakan meliputi program kredit/pembiayaan sektor prioritas (K/PSP), Kejarku Pandai, UMKM Bali Nadi Jayanti, Program Peningkatan Inklusi Pasar Modal, serta Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa).
Dalam jangka pendek, seluruh kegiatan yang berfokus pada penguatan ekosistem jasa keuangan tersebut mendorong peningkatan pertumbuhan investasi serta peningkatan peran industri kreatif, pertanian, dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi Bali. Dalam jangka panjang, peran sektor pertanian, industri kreatif, dan UMKM ditargetkan dapat mengimbangi sektor pariwisata dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapainya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. ***
Editor : Ibnu Yunianto