Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kabupaten Cianjur berada pada posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Jawa Barat. Kondisi ini menandakan adanya persoalan serius dan multidimensi, terutama dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, yang masih membayangi kehidupan masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, Taupik, SH., Ketua Umum Cianjur Selatan Society (CSS), menilai bahwa capaian IPM yang rendah bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari ketimpangan akses, lemahnya kualitas layanan publik, serta terbatasnya daya dukung ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini menuntut kehadiran kepemimpinan yang kuat, solutif, dan mampu menjaga optimisme publik.
“IPM yang rendah itu artinya rakyat kita masih berjuang untuk hal-hal mendasar: pendidikan yang layak, penghasilan yang cukup, dan layanan kesehatan yang memadai. Ini bukan situasi yang bisa direspons dengan narasi yang pesimistis,” ujar Taupik.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, pernyataan Bupati Cianjur yang menyebut cita-cita “ingin segera meninggal dunia karena pusing di dunia” menuai polemik luas di masyarakat. Taupik menilai pernyataan tersebut tidak selaras dengan kondisi objektif daerah dan cenderung membawa dimensi personal ke dalam ruang publik yang seharusnya dijaga secara etis.
“Sebagai pejabat publik, setiap pernyataan memiliki dampak psikologis dan politik. Saya tidak bisa membayangkan kalau generasi muda kita meniru, dan bercita-cita ingin cepat meninggal."
Ketika masyarakat sedang menghadapi banyak kesulitan, yang dibutuhkan adalah arah dan harapan, bukan ungkapan kelelahan yang berpotensi menimbulkan kegelisahan,” tegasnya.
Menurut Taupik, dalam perspektif politik modern, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kebijakan, tetapi juga dari kemampuan menjaga narasi publik agar tetap konstruktif dan memberi harapan.
Ia mengingatkan bahwa politik pada hakikatnya adalah instrumen untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
Dalam kerangka yang ia sebut sebagai “Republic of Hope” (Republik Harapan), Taupik menekankan bahwa kekuasaan harus dimaknai sebagai alat distribusi harapan, bukan sebaliknya menjadi ruang ekspresi keputusasaan.
“Politik itu harus menjadi alat distribusi harapan. Ketika pemimpin justru menyampaikan keputusasaan, maka ada yang keliru dalam cara memaknai kekuasaan itu sendiri,” katanya.
Ia juga mengutip pemikiran Ernst Bloch yang menempatkan harapan sebagai energi perubahan, serta Hannah Arendt yang melihat politik sebagai ruang untuk memulai sesuatu yang baru.
Dalam konteks Indonesia, lanjutnya, Soekarno membangun republik di atas semangat masa depan, bukan kelelahan masa kini.
Meski demikian, Taupik juga menduga bahwa tekanan jabatan dalam mengelola daerah dengan kompleksitas tinggi serta minimnya rekam jejak dapat memicu kelelahan emosional. Namun, ia menegaskan bahwa etika kepemimpinan menuntut adanya kemampuan untuk mengelola tekanan tersebut secara profesional, bukan justru mengekspresikannya secara terbuka tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap publik.
“Kalau ada tekanan, itu harus dikelola menjadi energi kebijakan, bukan menjadi pesan keputusasaan. Karena rakyat tidak memilih pemimpin untuk mendengar keluhannya, tapi untuk melihat solusi atas masalah mereka,” ujarnya.
Sebagai penutup, Taupik menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil bukanlah bentuk politisasi, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi. Ia berharap polemik ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan di Cianjur.
“Cianjur tidak butuh pemimpin yang ingin selesai dengan hidup.
Cianjur butuh pemimpin yang menuntaskan masalah hidup rakyatnya.”
Ia pun menyinggung ironi narasi pembangunan daerah yang selama ini digaungkan sebagai “Cianjur Era Baru”, namun dalam realitas dan pernyataan yang muncul justru mencerminkan kebuntuan arah.
“Jangan sampai ‘CianjurEraBaru’ yang dijanjikan berubah menjadi ‘CianjurEraBuntu’ karena kehilangan arah dan harapan.”
Editor : Siti Patimah