Oleh: M. Alvi Azhari
Pemuda Bali, Bermukim di Pegayaman Buleleng Bali
HOROR antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar pemandangan yang mengganggu lalu lintas.
Ia adalah gambaran tentang betapa mudahnya kehidupan sehari-hari warga terganggu ketika satu mata rantai layanan publik tersendat.
Orang berangkat kerja lebih pagi, pengemudi ojek kehilangan waktu mencari penumpang, pelaku usaha harus menghitung ulang biaya operasional, dan warga biasa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Dalam situasi seperti ini, kalimat “stok nasional aman” mungkin benar secara angka, tetapi belum tentu menjawab persoalan yang dialami masyarakat di lapangan.
Di sisi lain, kepanikan masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari situasi yang mereka lihat sendiri. Ketika seseorang mendengar kabar BBM langka, lalu melihat antrean panjang dan papan informasi yang tidak jelas, keputusan untuk ikut mengisi penuh tangki menjadi sesuatu yang mudah dipahami.
Kepanikan memang dapat mempercepat habisnya stok di SPBU, tetapi menyalahkan warga saja merupakan jawaban yang terlalu sederhana.
Masyarakat tidak akan mudah panik jika pasokan berjalan konsisten dan informasi resmi hadir lebih cepat daripada rumor.
Kepercayaan publik dibangun bukan dengan imbauan agar tetap tenang semata, melainkan dengan layanan yang bisa diandalkan dan informasi yang dapat diverifikasi.
Dampaknya juga tidak terbagi rata. Bagi wisatawan, antrean panjang mungkin menjadi gangguan dalam perjalanan.
Bagi pengemudi ojek daring, kurir, pedagang kecil, pekerja lapangan, dan warga yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas harian, waktu yang terbuang berarti potensi pendapatan yang hilang.
Bagi Bali, yang kehidupan ekonominya bergerak melalui hubungan erat antara pariwisata, transportasi, perdagangan, dan jasa, gangguan BBM dapat merambat lebih jauh daripada antrean di depan SPBU.
Karena itu, pemulihan tidak cukup diukur dari kapal yang sudah tiba atau pengiriman yang kembali berjalan. Pemerintah dan Pertamina perlu menjelaskan kapan pelayanan benar-benar normal, wilayah mana yang masih terdampak, serta langkah apa yang tersedia bagi warga jika gangguan kembali terjadi.
Yang dibutuhkan setelah kejadian ini adalah evaluasi terbuka dan terukur. Pertamina perlu memaparkan kronologi gangguan, titik distribusi yang terdampak, langkah mitigasi yang dilakukan, dan perubahan prosedur agar kejadian serupa tidak berulang dengan dampak yang sama. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali perlu memastikan koordinasi tidak hanya aktif setelah antrean menjadi panjang, tetapi juga bekerja sebelum gangguan berkembang menjadi krisis di tingkat konsumen. Pengawasan terhadap penyaluran juga harus berjalan, tanpa membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM justru semakin kesulitan.
Di saat yang sama, masyarakat perlu membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Namun, imbauan kepada warga harus disertai tanggung jawab yang seimbang dari Pemerintah Provinsi Bali.
Tidak adil meminta masyarakat mengendalikan kepanikan jika mereka tidak memperoleh kepastian. Tidak cukup meminta warga bersabar jika mereka tidak tahu kapan pasokan kembali tersedia.
Dan tidak tepat menganggap persoalan selesai hanya karena stok nasional dinyatakan aman, sementara pengalaman warga di sejumlah SPBU menunjukkan hal yang berbeda.
Peristiwa ini seharusnya menjadi peringatan bahwa ketahanan energi tidak berhenti pada jumlah cadangan.
Ketahanan juga berarti kemampuan mengalirkan energi sampai ke tangan konsumen secara tepat waktu, terutama di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut. Bali tidak membutuhkan sekadar penjelasan setelah antrean terjadi.
Bali membutuhkan sistem distribusi yang tahan terhadap gangguan, rencana darurat yang jelas, serta komunikasi publik yang tidak membiarkan ruang kosong diisi oleh kabar simpang siur.
Pada akhirnya, warga tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin bisa mengisi bahan bakar dan melanjutkan aktivitas tanpa kehilangan berjam-jam di jalan.
Maka, pertanyaan terpenting bukan hanya “apakah stok BBM nasional aman?”, melainkan “seberapa siap sistem kita memastikan BBM sampai kepada masyarakat ketika keadaan tidak ideal?
”Jika pertanyaan kedua ini tidak dijawab melalui pembenahan nyata, kelangkaan hari ini akan mudah dikenang sebagai antrean yang Panjang lalu dilupakan sampai gangguan berikutnya datang. Bali tidak cukup diminta tenang. Bali berhak mendapat kepastian.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.jawapos.com