Oleh: Bayu Angga Saputra
(Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam)
INSTRUKSI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menko Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, kepada Dirjen Minerba, Dirjen Migas, dan Kepala SKK Migas adalah sinyal nyata soal tata kelola kekayaan alam republik ini.
Bahlil meminta agar seluruh pengiriman komoditas pertambangan dan energi—mulai dari batu bara hingga gas alam cair (LNG)—wajib dikirim langsung ke negara pembeli akhir (end buyer), seperti China, Jepang, atau Korea Selatan, tanpa lagi melewati negara perantara.
Selama dekade belakangan, praktik perdagangan ekspor kita kerap terjebak dalam sengkarut intermediary traders di kawasan regional.
Efeknya, nilai tambah (added value) terus menyusut, potensi penerimaan negara menguap, dan posisi tawar Indonesia diperlakukan sekadar sebagai kuli pengeruk tanah.
Langkah Bahlil untuk memotong perantara tersebut harus dibaca sebagai upaya merebut kembali kendali atas rantai pasok (supply chain sovereignty).
Secara ekonomis, kebijakan ini mematahkan jebakan Dependency Theory (Prebisch, 1950), di mana negara pemilik sumber daya kerap dimanfaatkan oleh para broker internasional yang memetik keuntungan terbesar tanpa menanggung risiko produksi.
Dalam lanskap Resource-Based Development, keberanian memutus rantai perantara adalah cara paling nyata agar hasil bumi mengalir utuh menjadi penerimaan kas negara.
Akar Historis Berdikari dan Daya Kritis Gerakan
Langkah ini bukanlah hal baru dalam kesadaran sejarah kita. Puluhan tahun lalu, Presiden Soekarno telah mewanti-wanti bahwa Republik ini tidak boleh menjadi "bangsa peminta-minta" atau sekadar menjadi "kuli di antara bangsa-bangsa." Bung Karno menegaskan sebuah prinsip mendasar: kita harus berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari).
Prinsip ini bukan isolasionisme, melainkan penegasan bahwa pengelolaan kekayaan nasional wajib berputar penuh untuk kesejahteraan rakyat sendiri.
Namun, di sinilah daya kritis mahasiswa harus bekerja. Kebijakan ekspor langsung ke end buyer dan agenda hilirisasi tidak boleh berhenti pada seremoni angka-angka di atas kertas. Mahasiswa tidak boleh terbuai oleh jargon. Kita harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan substantif:
1. Apakah pendapatan negara dari pemotongan perantara ekspor ini benar-benar terdistribusi hingga ke daerah penghasil?
2. Bagaimana pemerintah memastikan keterlibatan pengusaha lokal dan tenaga kerja domestik agar tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri?
Gerakan mahasiswa wajib memposisikan diri sebagai critical partner—mengawal agar keberanian eksekutif di tingkat makro benar-benar menghasilkan keadilan distributif di tingkat mikro.
Program Prioritas Prabowo
Ketika pintu pengerukan keuntungan oleh pihak luar ditutup, hasilnya harus dialokasikan langsung untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang mahasiswa, visi dan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto menemukan titik relevansinya di sini:
- Makan Bergizi Gratis: Kebijakan ini bukan sekadar sedekah sosial, melainkan investasi langsung pada modal manusia (human capital development). Tanpa pemenuhan gizi yang cukup, gagasan tentang kualitas generasi muda mendatang hanya akan menjadi ilusi.
- Pemberantasan Korupsi Tanpa Toleransi: Penghematan devisa dari ekspor langsung dan hilirisasi akan sia-sia jika bocor oleh praktik koruptif. Ketegasan tanpa pandang bulu dalam menindak penyelewengan adalah syarat mutlak agar kekayaan alam tidak dirampok di dalam negeri.
- Pangan Sebagai Backbone Kedaulatan: Negara yang tidak mampu memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri akan selalu mudah didikte oleh kekuatan luar. Penguatan sektor pertanian dan kedaulatan pangan adalah fondasi utama pertahanan sebuah bangsa.
- Menghidupkan Koperasi Merah Putih: Koperasi harus dikembalikan pada khittahnya sebagai soko guru perekonomian nasional. Koperasi bukan peninggalan masa lalu, melainkan instrumen ekonomi kerakyatan tempat rakyat kecil berorganisasi dan menguasai modal secara kolektif.
Pentingnya Konsolidasi Kekuatan Sipil
Agenda-agenda besar yang menabrak kepentingan mapan—seperti memutus rantai broker energi internasional dan memberantas korupsi—tentu memicu resistensi dari kelompok geopolitik maupun ekonomi tertentu. Di sinilah dibutuhkan kepiawaian dalam mengkonsolidasi kekuatan sosial-politik dalam negeri.
Peran yang dijalankan oleh Sufmi Dasco Ahmad menjadi sangat krusial. Karakter kepemimpinannya yang terbuka dan piawai merajut simpul-simpul kekuatan sipil—mulai dari organisasi kemasyarakatan, tokoh elemen masyarakat, hingga gerakan pemuda—mampu menciptakan stabilitas yang kondusif.
Dalam perspektif Political Settlement (Khan, 2010), kebijakan transformatif hanya bisa berjalan jika ada konsensus dan rasa saling percaya di antara aktor-aktor kunci.
Kepiawaian Dasco dalam menjembatani komunikasi politik memastikan bahwa energi bangsa tidak habis untuk perselisihan internal, melainkan padu menyokong keberanian pemerintah di panggung dunia.
Mengawal Keberanian Berdikari
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dengan kekuatan modal sosial (social capital) yang mencakup 2,7 juta kader di seluruh Indonesia, memiliki tanggung jawab sejarah untuk mengawal arah perjalanan ini.
Mahasiswa tidak boleh bersikap apatis maupun menjadi pemandu sorak yang naif. Kita harus hadir dengan pikiran yang jernih, mengawal kebijakan nasional dengan argumentasi yang teruji dan berbasis data.
Tantangan hari ini adalah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola takdirnya sendiri.
Sebagaimana pidato monumental Presiden Soekarno di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960 yang menegaskan tekad Indonesia: "To Build the World Anew" (Membangun Dunia Kembali).
Membangun dunia kembali dimulai dari keberanian kita merombak tatanan lama yang tidak adil di negeri sendiri.
Dengan penguasaan sumber daya yang berdedikasi untuk rakyat, penguatan gizi anak bangsa, serta konsolidasi elemen sipil yang solid, Indonesia sedang melangkah tegas untuk menentukan nasibnya sendiri di hadapan dunia.
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.id