Algoritma dan Game Theory di Balik Peta Calon Wapres Prabowo (1)

Tim Redaksi • Dipublikasikan Kamis, 19 November 2026 | 08:46 WIB
Jaka Setiawan 
Pengamat Intelijen
Jaka Setiawan Pengamat Intelijen

 

Oleh: Jaka Setiawan 

Pengamat Intelijen

 

INTI ANALISIS:

1. Pergeseran Gravitasi Politik: Pemilihan Wapres di MPR (Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945) tidak lagi ditentukan oleh survei elektabilitas, melainkan oleh keamanan lingkar dalam Istana (bobot 35%) dan mitigasi risiko "matahari kembar" menuju Pilpres 2029 (bobot 25%).

2. Dominasi Internal & (opportunity cost) Peluang Dasco: Dalam simulasi murni XGBoost dan Random Forest, Sufmi Dasco Ahmad menempati probabilitas tertinggi (38,5% dan 34,2%). Namun, ketika variabel biaya peluang dimasukkan, memindahkan Dasco ke kursi Wapres justru berisiko melemahkan kendali harian Istana di DPR. Posisinya di Senayan tak tergantikan.

3. Jalan Tengah Internal: Ahmad Muzani (probabilitas 21,5% di XGBoost dan 23,8% di Random Forest) menjadi titik temu paling rasional di internal Gerindra karena kedekatannya dengan basis umat, sementara kursi Ketua MPR yang ditinggalkannya dapat diisi oleh Titiek Soeharto untuk mengunci stabilitas parlemen.

4. Katup Pengaman Eksternal: Untuk memenuhi syarat 2 nama usulan Presiden ke MPR tanpa memicu kecemburuan antarpartai koalisi KIM, pendamping eksternal paling ideal berasal dari luar ketua umum partai koalisi, seperti Mahfud MD (poros NU/legitimasi hukum), Haedar Nashir (Muhammadiyah/integritas moral), atau Hatta Rajasa  (negosiator lintas poros Cikeas-Solo-Puan).

 

MUNDURNYA Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada 12 November 2026 menandai babak baru yang krusial dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi. Mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kini berpindah dari bilik suara rakyat ke ruang sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam batas waktu maksimal 14 hari sejak kekosongan terjadi, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon untuk kemudian dipilih satu oleh MPR dalam kurun waktu paling lambat 60 hari.

 

Perubahan arena pemilihan dari pemilu langsung menjadi pemilihan tidak langsung oleh parlemen secara otomatis mengubah hukum gravitasi politik nasional. Pada pemilihan langsung, elektabilitas, popularitas media sosial, dan modal logistik kampanye menjadi penentu utama. Namun, di dalam gedung parlemen, variabel-variabel tersebut kehilangan daya magisnya. Penentu kemenangan bergeser sepenuhnya pada lobi lintas fraksi, jaminan stabilitas koalisi, serta kalkulasi keamanan kekuasaan jangka panjang.

 

Untuk membaca arah kompromi di ruang tertutup Senayan secara objektif, diperlukan pendekatan kuantitatif berbasis ekstraksi data terbuka (open source intelligence/OSINT)—mulai dari putusan kasasi Mahkamah Agung terkait syarat pencalonan hingga terungkapnya skandal penyadapan pejabat tinggi negara—yang diolah melalui triangulasi metodologi pemodelan prediktif.

 

Secara metodologis, pembacaan terhadap fenomena politik elite dengan jumlah aktor terbatas namun saling terikat erat menuntut pemilihan instrumen analisis yang presisi. Pendekatan yang paling representatif adalah menggabungkan algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost) untuk mengukur bobot kepentingan fitur (feature importance) dan biaya peluang (opportunity cost), Random Forest guna meredam bias rumor harian melalui ribuan simulasi pohon keputusan paralel, serta Game Theory (teori permainan) untuk memetakan matriks untung-rugi (payoff matrix) dan titik keseimbangan rasional (Nash equilibrium) antarpartai di MPR.

 

Hasil pemodelan kuantitatif menunjukkan pergeseran tajam dalam struktur prioritas Istana. Krisis ganda yang menerpa pemerintahan dalam beberapa pekan terakhir telah melahirkan defisit kepercayaan (trust deficit) di lingkaran kekuasaan. Terungkapnya kasus penyadapan terhadap kepala negara yang beririsan dengan runtuhnya legitimasi administratif wakil presiden membuat variabel loyalitas personal dan keamanan lingkar dalam (regime security) melonjak sebagai determinan utama dengan bobot kepentingan mencapai 35 persen. Variabel mitigasi risiko kompetisi menuju Pemilihan Presiden 2029 menyusul di angka 25 persen, penerimaan parlemen 20 persen, kapasitas manajemen krisis 15 persen, sementara variabel elektabilitas publik maupun representasi partai menyusut hingga hanya 5 persen.

 

Konfigurasi bobot tersebut menjelaskan mengapa figur lingkaran dalam Partai Gerindra mendominasi hasil klasifikasi awal. Dalam simulasi XGBoost, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menempati probabilitas tertinggi sebesar 38,5 persen, disusul Ketua MPR Ahmad Muzani sebesar 21,5 persen dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono 12 persen. Pengujian ketahanan melalui 1.000 pohon keputusan acak dalam Random Forest pun mengonfirmasi dominasi internal tersebut, dengan Sufmi Dasco meraih 34,2 persen suara simulasi dan Ahmad Muzani 23,8 persen. Meskipun Dasco secara terbuka telah membantah rumor pencalonannya, bantahan tersebut dalam kacamata interaksi strategis merupakan langkah bertahan yang rasional guna menghindari serangan dini (pre-emptive veto) dari faksi lain sebelum negosiasi resmi dimulai.

 

Menariknya, ketika parameter biaya peluang (opportunity cost) dimasukkan ke dalam simulasi lanjutan, terjadi koreksi strategis pada klaster internal Partai Gerindra. Meskipun secara skor atribut Sufmi Dasco menempati peringkat teratas, biaya peluang untuk menggesernya ke kursi wakil presiden justru terlalu tinggi. Posisi Dasco saat ini sebagai dirigen harian parlemen dan pengendali lalu lintas kompromi antarfraksi bersifat tak tergantikan. Memindahkan Dasco ke kursi RI-2 yang terikat protokoler ketat Istana tidak akan menambah signifikan efektivitas kinerjanya, melainkan justru berisiko melemahkan kendali teknis Istana di DPR.

 

Dengan mempertahankan Dasco di posisinya saat ini, titik tengah paling rasional di internal Gerindra mengerucut pada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Muzani memiliki loyalitas ideologis yang teruji, menguasai arena sidang MPR, serta memiliki rekam jejak panjang dalam merawat kedekatan dengan basis umat dan jaringan pesantren. Apabila muncul riak resistensi di internal Gerindra atas pencalonan Muzani figur sentral Presiden Prabowo memiliki otoritas penuh untuk meredam dan mengonsolidasikannya. Lebih jauh lagi, dalam kalkulasi Game Theory, pengosongan kursi Ketua MPR yang ditinggalkan Muzani membuka skenario suksesi berantai yang solid: posisi Ketua MPR dapat diisi oleh Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) guna mengunci simbol stabilitas dan kesatuan komando antara Istana dan pimpinan parlemen.

 

Namun, konstitusi mewajibkan Presiden mengirimkan dua nama ke MPR. Alih-alih mengambil figur pendamping dari kalangan ketua umum partai di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), kalkulasi Game Theory menunjukkan bahwa langkah tersebut justru memicu gesekan tajam di kabinet. Memberikan tiket calon wakil presiden kepada ketua umum salah satu partai koalisi hanya akan memicu kecemburuan proporsionalitas dari partai besar seperti Golkar dan dianggap sebagai pemberian "karpet merah" menuju kontestasi 2029.

 

Oleh karena itu, titik keseimbangan paling stabil (Nash equilibrium) terletak pada strategi pencalonan asimetris yang memasangkan figur jalan tengah internal seperti Ahmad Muzani dengan satu figur eksternal di luar struktur ketua umum partai koalisi. Sosok eksternal ini dipilih bukan untuk membagi kue kekuasaan partai, melainkan sebagai katup pengaman sosial-politik guna meredam eskalasi krisis belakangan ini.

 

Dalam konteks ini, terdapat tiga profil eksternal yang memiliki utilitas tinggi. Pertama adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dengan rekam jejak yang dianggap bersih oleh kalangan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) serta akar kultural Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat, kehadiran Mahfud berfungsi memulihkan legitimasi hukum dan meredam gejolak publik secara instan. Kedua adalah figur moral keumatan seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, yang menawarkan integritas etik tanpa beban residu politik praktis.

 

Ketiga adalah tokoh negosiator senior seperti Hatta Rajasa, yang belakangan mulai melakukan safari politik. Kehadiran figur seperti Hatta memiliki nilai strategis sebagai jembatan komunikasi lintas poros—mulai dari merepresentasikan aspirasi poros Cikeas tanpa memicu kecemburuan koalisi, membuka kanal dialog dengan poros Solo dan jaringan pengaruh di balik gejolak politik belakangan ini, hingga merawat kedekatan kultural dan primordial dengan elite PDI Perjuangan seperti Puan Maharani.

 

Siapa pun figur pendamping yang kelak diajukan bersama wakil dari lingkaran dalam Istana, tawar-menawar di parlemen tetap dikendalikan oleh ancaman kredibel (credible threat) yang saling mengunci. Partai-partai koalisi tidak memiliki ruang manuver untuk memboikot paket pilihan Presiden karena Istana memegang kartu rekonsiliasi dengan oposisi maupun saluran diplomasi lintas poros. Sementara itu, potensi hambatan legislasi di DPR dapat diredam melalui kompensasi kabinet, dan blok suara independen anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR akan menjadi penentu akhir dalam pemungutan suara tertutup (one man, one vote).

Di atas seluruh perhitungan matematis tersebut, ada satu garis batas tegas yang memengaruhi keputusan Presiden Prabowo, yakni mencegah munculnya "matahari kembar" menjelang Pemilihan Presiden 2029.

Dengan mempertahankan Sufmi Dasco sebagai pengendali parlemen, mendorong Ahmad Muzani sebagai jalan tengah internal yang dekat dengan umat, serta menyandingkannya dengan figur eksternal non-partai koalisi sebagai penjinak krisis sosial, Presiden dapat mengamankan stabilitas pemerintahan sekaligus menutup ruang munculnya kompetitor internal tiga tahun mendatang.

Pada akhirnya, proses konstitusional di MPR dalam 60 hari ke depan bukan sekadar prosedur administratif untuk mencari pengganti pejabat negara yang mundur. Ia adalah ujian kedewasaan elite politik dalam merawat stabilitas demokrasi.

Keputusan yang diambil Presiden Prabowo dan para wakil rakyat di Senayan kelak akan menentukan apakah pemerintahan ini mampu keluar dari pusaran krisis kepercayaan menuju konsolidasi yang kokoh, atau justru terjebak dalam kompromi jangka pendek yang rapuh.***

Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.id
Algoritma dan Game Theory Mundurnya Wapres Gibran prabowo subianto