Oleh: Jaka Setiawan
Pengamat Intelijen
DALAM teori strategi militer klasik yang dirumuskan pemikir Prusia, Carl von Clausewitz, medan pertempuran tidak pernah sepenuhnya terang benderang. Selalu ada wilayah kelabu yang diselimuti ketidakpastian, distorsi informasi, serta sinyal-sinyal yang saling bertabrakan. Clausewitz menyebut kondisi ini sebagai fog of war atau kabut perang—sebuah situasi ketika pengamat maupun pelaku di lapangan kesulitan membedakan mana gerakan ofensif yang sesungguhnya dan mana sekadar tipuan taktis (deception)
Fenomena kabut perang politik tersebut tampak nyata di Jakarta dalam dua pekan terakhir dan berpusat pada satu figur kunci: Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (SDA). Jika dirunut secara kronologis, terjadi paradoks pertarungan sinyal "SDA vs SDA" yang membingungkan ruang publik.
Babak pertama dimulai pada 4–5 November 2026, sepekan sebelum kursi wakil presiden kosong. Ketika rumor pencalonan dirinya mulai berembus di media sosial, Dasco secara tegas melontarkan bantahan keras dan menyebutnya sebagai hoaks pengalihan isu dari pengusutan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pada titik ini, sinyal yang dikirim sangat jelas: menolak dan menjaga jarak.
Namun, arah angin berubah drastis memasuki babak kedua setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada 12 November 2026. Di saat Presiden Prabowo bertolak menjalani lawatan luar negeri ke KTT ke-49 ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen, China (14–19 November 2026), sinyal ofensif justru mengalir deras. Pada 15–16 November 2026, gelombang deklarasi terbuka bermunculan secara beruntun dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra—mulai dari Kalimantan Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Banten, hingga Sulawesi Utara—diiringi sinyal positif dari sejumlah elite partai koalisi yang mendorong Dasco mendampingi Presiden Prabowo.
Anehnya, gelombang dukungan yang tampak masif tersebut kembali diredam pada babak ketiga. Pada 16–17 November 2026, Dasco langsung mengirimkan pesan melalui grup komunikasi internal Partai Gerindra agar seluruh pernyataan dukungan daerah segera dihentikan, diikuti pernyataan resminya di Kompleks Parlemen Senayan yang meminta seluruh pihak menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo. Pada hari yang sama, muncul pula narasi pembelaan dari kalangan pengamat yang menyoroti rumor awal sebagai bentuk "operasi pembusukan" untuk membenturkan Dasco dengan Presiden, bahkan disertai kabar bahwa pelakunya mulai diusut.
Pertanyaannya, mengapa seorang tokoh sekaligus diposisikan sebagai korban operasi pembusukan dan berulang kali membantah, namun di saat bersamaan struktur partainya di daerah bergerak serentak mendeklarasikannya?
Situasi yang penuh ilusi dan bayang-bayang ini mengingatkan kita pada kisah klasik karya sastrawan Spanyol Miguel de Cervantes, Don Quixote. Dalam mahakarya tersebut, sang ksatria tua Don Quixote terobsesi memandang kincir angin raksasa di tengah padang sebagai monster jahat yang harus diserang demi membela kehormatan. Ia bertarung habis-habisan melawan bayangan yang sebenarnya diciptakan oleh imajinasinya sendiri, sementara sang pengawal setia, Sancho Panza, menyadari bahwa kincir angin itu hanyalah mesin penggerak yang bekerja mengikuti arah angin kekuasaan.
Dalam panggung politik Senayan hari ini, keriuhan perdebatan antara arus bawah yang mendeklarasikan Dasco dan kalangan yang mengeremnya dengan prinsip kepatuhan mutlak (sami'na wa atho'na) demi menjaga marwah serta kendali partai tak ubahnya pertarungan Don Quixote melawan kincir angin. Sikap mengerem laju pencalonan Dasco tersebut mencerminkan kesadaran struktural pengurus pusat partai yang menegaskan bahwa penentu akhir bukanlah gerakan massa partai, melainkan hak konstitusional Prabowo sebagai Presiden, sembari beriringan dengan pandangan kalangan pengamat dan kelompok masyarakat sipil yang mengingatkan bahaya pemusatan kekuasaan satu partai serta hilangnya pengendali agenda pemerintah di DPR apabila Dasco ditarik ke Istana.
Banyak pengamat dan aktor politik terlalu sibuk menyerang atau membela "bayangan pencalonan" Dasco, padahal mesin kekuasaan yang sesungguhnya bergerak dengan logika yang jauh lebih dingin dan rasional.
Dalam kacamata analisis intelijen, benturan kronologis sinyal sejak 4 November hingga 17 November tersebut bukanlah kebetulan, melainkan operasi informasi yang bekerja pada dua lapisan kepentingan berbeda.
Sinyal defensif berupa bantahan, penghentian deklarasi daerah atas nama prinsip sami'na wa atho'na, dan narasi "korban pembusukan" menjalankan fungsi reputation sanitization atau pembersihan citra. Dalam kultur Partai Gerindra yang menempatkan Prabowo sebagai pemegang supreme power selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina, terlihat terlalu berambisi adalah kesalahan politik fatal. Bantahan akhir pada 17 November menghapus jejak ambisi personal tersebut, sekaligus memosisikan Dasco sebagai kader pasif yang menjadi sasaran sabotase.
Sebaliknya, sinyal ofensif berupa deklarasi daerah pada 15–16 November bekerja sebagai bargaining power test atau uji daya tawar untuk menunjukkan legitimasi struktural dan kekuatan jaringan Dasco di parlemen. Jika ditarik benang merahnya, tarik-ulur sinyal ini membuka tiga hipotesis intelijen mengenai operasi yang berjalan di balik layar.
Hipotesis pertama adalah taktik controlled ambiguity (ambiguitas terkendali) dari lingkar pendukung Dasco sendiri untuk memainkan strategi aman di dua kaki. Mereka membiarkan arus dukungan daerah mengalir sebelum akhirnya direm lewat instruksi penghentian pernyataan dukungan. Logikanya sederhana: jika Presiden Prabowo akhirnya memilih Dasco, infrastruktur dukungan sudah terbukti siap; namun jika Presiden menugaskannya tetap menjaga parlemen, nama baik Dasco tetap terlindungi karena sejak awal ia sudah menolak secara halus dan menyerahkannya pada hak prerogatif Presiden.
Hipotesis kedua adalah counter-operation yang entah dimainkan oleh siapa. Pihak mana yang sengaja ikut memanaskan deklarasi dukungan untuk Dasco di berbagai daerah sebelum ada perintah resmi dari Hambalang. Tujuannya untuk agar manuver daerah itu terbaca sebagai agency drift (anomali disiplin) yang mendahului kehendak Prabowo, dan tentu memancing ketidaknyamanan Presiden yang punya hak prerogatif sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina.
Namun, hipotesis ketiga—yang paling rasional dalam kalkulasi Istana—adalah penggunaan polemik Dasco sebagai smoke screen atau tabir asap strategis. Layaknya kincir angin yang menyita seluruh perhatian Don Quixote, riuh rendah pro-kontra pencalonan Dasco selama sepekan lawatan Presiden ke Manila dan Shenzhen sengaja dibiarkan untuk menyedot energi publik dan lawan politik.
Sementara semua pihak sibuk meributkan Dasco, Istana memperoleh ruang sunyi yang steril untuk menyiapkan calon jalan tengah yang sebenarnya—seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani maupun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono—tanpa diganggu serangan dini dari luar.
Pada akhirnya, kabut perang "SDA vs SDA" akan segera tersingkap begitu Presiden Prabowo mendarat kembali di Tanah Air dari China dan bersiap menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada 27 November 2026 mendatang, menjelang sidang paripurna penetapan pada 9 Desember 2026.
Saat kincir angin berhenti berputar dan ilusi mereda, publik akan melihat bahwa arsitektur kekuasaan tetap tunduk pada satu hukum dasar: mempertahankan dirigen terbaik di parlemen dan memilih figur jalan tengah yang paling patuh pada garis komando.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.id