KLUNGKUNG, Radar Bali.id - Kebijakan pengelolaan dan pembagian manfaat pariwisata Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster menuai kritik keras. Kali ini dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana.
I Wayan Widiana menilai ada ketidakadilan, terutama terhadap Nusa Penida—yang dikenal sebagai ikon pariwisata dunia—namun kondisinya dinilai memprihatinkan.
Widiana menyoroti kondisi infrastruktur dan fasilitas di Nusa Penida yang jauh dari memadai.
"Jalan menuju berbagai destinasi rusak parah, fasilitas pendukung tidak memadai, dan pembangunan tidak pernah menjadi prioritas pemerintah provinsi. Padahal, daerah-daerah yang mendapatkan keuntungan besar dari pariwisata Bali ikut menikmati popularitas Nusa Penida sebagai magnet wisatawan internasional," ujarnya, Senin (1/12/2025).
Fiskal Klungkung Anjlok, Terpaksa Berutang Rp 229 Miliar
Kritik ini diperkuat dengan melemahnya kemampuan fiskal Klungkung akibat anjloknya Dana Transfer dari pemerintah pusat. Widiana membeberkan penurunan drastis:
- 2024: Rp 254 Miliar
- 2025: Turun menjadi Rp 100 Miliar
- Rancangan 2026: Diprediksi hanya Rp 50 Miliar
Kondisi ini memaksa Pemkab Klungkung merencanakan peminjaman dana lebih dari Rp 229 miliar ke pemerintah pusat. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan menuju destinasi wisata, jalan usaha tani, serta fasilitas pendukung di Nusa Penida dan wilayah Klungkung lainnya.
"Di sisi lain, ketika ada investor yang ingin berinvestasi (di Nusa Penida), Gubernur Bali terlihat mempersulit hal itu terjadi," tambah Widiana.
Tuntut Regulasi Kompensasi Pariwisata
Dalam rapat dengan Bappeda Badung, Widiana juga mempertanyakan mengapa kompensasi dan perhatian pembangunan lebih banyak mengalir ke daerah tertentu, sementara Klungkung sebagai pemilik destinasi strategis tidak pernah menjadi prioritas.
Ia menegaskan bahwa kontribusi Nusa Penida terhadap keberlanjutan pariwisata Bali sangat besar, dan Klungkung berhak atas porsi pembangunan yang setimpal.
"Kami tidak ingin ngemis-ngemis anggaran. Kami punya hak. Kontribusi Nusa Penida sangat besar bagi keberlanjutan pariwisata Bali, tapi perhatian yang diberikan tidak sebanding dengan peran yang kami jalankan," tandasnya.
Widiana mendesak perlunya regulasi yang jelas mengenai kompensasi pariwisata, termasuk penetapan persentase yang menjadi hak Kabupaten Klungkung.[*]
Editor : Hari Puspita