DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Ada yang menarik dan menyentak dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Balinomic 2026 gelaraali, Achris Sarwani, sebagai pemantik diskusi mengarahkan agar forum merekomendasikan konsep dan solusi kebangkitan pariwisata Bali sebagai destinasi wisata favorit internasional.
Di tengah laju pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,58 persen dengan inflasi terkendali di angka 2,99 persen (yoy) pada Mei 2026, wajah pariwisata Pulau Dewata justru menghadapi anomali serius.
Lonjakan kunjungan wisatawan asing yang menembus angka sementara 3,2 juta dan wisatawan nusantara di atas 4 juta hingga Mei ini, ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat okupansi akomodasi resmi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dilema ini memicu desakan kuat dari para pemangku kepentingan lintas sektor—mulai dari Bank Indonesia, akademisi, hingga asosiasi industri pariwisata—akan pentingnya reformasi tata kelola pariwisata. Bali dinilai mendesak untuk menerapkan konsep One Island One Management, membenahi karut-marut big data, serta menegakkan supremasi hukum guna menghentikan over capacity di wilayah Bali Selatan.
Kepala Divisi BI Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Bali, Yusuf Wicaksono, mengungkapkan bahwa meski kontribusi pariwisata sangat dominan, tantangan berupa kemacetan akut dan masalah pengelolaan sampah mulai menggerogoti kenyamanan wisatawan.
Jarak tempuh destinasi yang kian lama akibat kemacetan menjadi keluhan utama banyak wisatawan baik wisman maupun wisdom.
"Strategi jangka pendek adalah mencegah over capacity di Bali Selatan. Kita harus mendorong diversifikasi klaster dan produk wisata, serta mempercepat realisasi infrastruktur transportasi baru seperti jalan tol dan MRT atau Subway," tegas Yusuf yang mendapat kesempatan pertama presentasi di Bendega, Selasa (30/7/2026).
Ketimpangan investasi juga menjadi catatan merah, di mana hampir 80 persen investasi masih berputar di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), terutama di Kabupaten Badung.
Kondisi ini katanya membuat ekonomi Bali rentan terhadap guncangan geopolitik global yang mulai menurunkan permintaan pasar internasional.
Sementara sektor perhotelan merasakan langsung dampak dari anomali ini. Sekretaris Jenderal PHRI Bali, Perry Markus, dan Ketua Bali Villa Association (BVA) Bali, Ismoyo Soemarlan, menyoroti adanya penurunan rata-rata lama menginap (length of stay) wisatawan di hotel resmi, meski diakui kunjungan makro meningkat.
Ismoyo membeberkan akar masalahnya: maraknya akomodasi ilegal atau "bodong". Banyak rumah tinggal disulap menjadi vila tak berizin, hingga keberadaan manajemen properti yang menguasai ratusan vila tanpa menyetor Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
”Kos-kosan pun banyak beralih fungsi menjadi tempat menginap harian,” ungkap Ismoyo, yang mendapat presentasi paling akhir.
Akibatnya kata GM Uma Sapna Seminyak ini, kualitas pariwisata merosot, devisa naik namun kesejahteraan lokal stagnan, dan pengusaha legal menderita akibat perang tarif (price war).
Searah, PHRI juga mengkritik lemahnya pengawasan perizinan digital.
"Banyak yang baru memegang NIB (Nomor Induk Berusaha) via OSS sudah ugal-ugalan membangun tanpa melengkapi izin lokal. Sementara regulasi baru seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) justru memberatkan bangunan lama yang sudah legal," ketus Perry Markus.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Sumarajaya, mencatat ada sekitar 1.800 hotel berbintang dan 7,600 vila resmi di Bali. Jika ditotal dengan restoran, jumlahnya mencapai 17.000 akomodasi. Hasil survei
Dispar mengklaim length of stay riil wisman di Bali sebenarnya mencapai 12 hari, berbeda dengan data BPS yang hanya merekam durasi di satu hotel. Oleh karena itu, integrasi data antara Imigrasi, BPS, dan Dispar mutlak diperlukan untuk membaca pergerakan riil wisatawan yang kini cenderung berpindah-pindah destinasi secara singkat.
Menjawab tantangan tersebut, Ketua ASITA Bali, I Putu Winastra, menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi dari pariwisata berbasis volume (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism). ASITA yang berkontribusi sebesar 65 persen terhadap kunjungan wisman 2024-2025 tengah gencar mengarahkan wisatawan keluar dari Bali Selatan.
ASITA menargetkan lama tinggal turis minimal 5 hingga 7 hari melalui integrasi paket wisata baru yang berakar pada budaya adiluhung, seperti wellness tourism dan gastronomy tourism di desa-desa wisata. Namun, strategi ini terganjal oleh belum meratanya aksesibilitas dan fasilitas (amenitas) di luar Bali Selatan.
"Kami butuh pemerintah konsisten membangun infrastruktur lintas sektoral, menetapkan calendar of event yang terjadwal rapi, dan membatasi pembangunan yang berlebihan (over development) lewat regulasi ketat," kata Putu Winastra.
Dari perspektif akademis dan makroekonomi, Wakil Ketua ISEI Bali, Prof. Dr. I Made Sara, M.Si., menekankan bahwa tahapan menuju pariwisata berkualitas harus bersandar pada lima pilar: memperkokoh budaya, menciptakan destinasi unik baru, melengkapi infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, dan melahirkan pariwisata budaya yang berkelanjutan.
Ia menyarankan agar regulasi ditata satu pintu di tingkat provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar-kabupaten/kota.
Mantan Kepala Perwakilan BI Bali, Trisno Nugroho, menambahkan catatan historis penting.
Menurutnya, saat ini, ekonomi Bali untuk pertama kalinya berada di bawah rata-rata nasional, sebuah alarm keras mengingat selama satu dekade terakhir Bali selalu berada di atas nasional.
Kontribusi pariwisata Bali ke nasional yang mencapai 45 persen dengan rata-rata belanja (spending money) sebesar 1.345 USD per kunjungan adalah aset raksasa yang harus dijaga.
Trisno mengilustrasikan, realisasi PHR Bali bisa menembus Rp19 triliun per tahun. Angka ini hampir mendekati kebutuhan pembangunan infrastruktur vital seperti Tol Gilimanuk-Mengwi yang memerlukan dana sekitar Rp25 triliun.
Oleh karena itu lanjutnya, sinergi dengan APBN untuk pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi harga mati.
Guna mengamankan masa depan pariwisata Bali agar tetap bermartabat dan tangguh, para tokoh sepakat pada tiga konklusi utama:
1.Validasi Satu Data: Imigrasi harus membuka akses data pergerakan wisman secara transparan untuk disandingkan dengan data BPS dan BI, guna memetakan daya dukung (carrying capacity) Bali secara akurat.
2.Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Perlindungan lahan hijau, penertiban akomodasi bodong yang memanipulasi pajak, dan transparansi alokasi dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) agar tepat sasaran untuk pelestarian adat dan lingkungan.
3.Diversifikasi Ekonomi Non-Pariwisata: Penguatan sektor industri kreatif, ekonomi digital, serta sektor pertanian dan perikanan sebagai sekoci penyelamat agar ekonomi Bali tidak "terjun bebas" saat pariwisata dihantam krisis keamanan global atau pandemi di masa depan.***
Editor : M.Ridwan