DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Sebagai wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, Bali memerlukan edukasi dan kesiapsiagaan yang matang untuk mengurangi risiko.
Potensi tinggi risiko bencana di Bali sendiri meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, longsor, kekeringan, dan tsunami.
Kendati demikian, dari sekian banyak akomodasi pariwisata yang ada, saat ini baru sekitar 20 persen yang mengantongi sertifikat kesiapsiagaan bencana.
Hal tersebut mengemuka dalam workshop pengembangan recognition mechanism bagi hotel penerima Disaster Safety Certification (DSC) oleh A-PAD Indonesia di Kuta. Acara yang digelar pada 26 Agustus tersebut dihadiri oleh berbagai stakeholder kebencanaan dan kepariwisataan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Bali, Ida Bagus Gede Widnyana Putra yang akrab disapa Gus Wid, menjelaskan akomodasi wisata yang mengantongi sertifikasi kesiapsiagaan bencana baru sekitar 20 persen dari jumlah hotel yang didata oleh BPS, yang terdiri dari 117 hotel dan akomodasi dengan sebaran paling banyak di kawasan Badung. Sertifikasi ini sendiri berlaku selama lima tahun.
“Jadi paling banyak di Badung. Jumlah sertifikasi sampai pertengahan 2026. Harapannya dengan workshop digelar A-PAD Indonesia mendorong pelaku pariwisata ikut serta dalam program ini,” jelas Gus Wid.
Minimnya jumlah hotel yang bersertifikat tidak terlepas dari kendala keterbatasan kuota dan anggaran di BPBD Bali. Hal ini sempat disoroti oleh perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dari Karangasem.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPBD Bali, Yanti, menyebutkan bahwa tahun ini pihaknya menguotakan untuk 20 hotel.
Menanggapi hal itu, Kariyasa yang mewakili PHRI Karangasem membuka kerjasama antara asosiasi dan pemerintah daerah untuk pemerolehan sertifikasi.
Sebab, anggaran yang paling banyak dibutuhkan perjalanan dinas untuk pengecekan ke lokasi sebelum diterbitkan sertifikat.
“Kalau bisa, kami akan bantu dari asosiasi. Sosialisasi seperti ini minim saya pahami PHRI, kami sudah memikirkan efisiensi anggaran provinsi seperti daerah Tulamben bisa dilaksanakan verifikasi datang dari provinsi, kami sediakan fasilitas untuk memudahkan,” kata Kariyasa.
Selain masalah anggaran, tantangan lain adalah pemahaman dan manajemen hotel yang belum sepenuhnya yakin bahwa kebencanaan adalah hal penting.
Oleh karena itu, BPBD Bali terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke stakeholder.
“Bisa bertahap lakukan peningkatan indikatornya,” terang Gus Wid.
Meski perolehan sertifikasi masih minim, BPBD juga tidak menggenjot secara paksa. Saat ini, dilakukan pendataan akomodasi wisata lebih detail. “Tata kelola kami belum mau push karena ini gratis secara regulasi dikuatkan agar setiap tahun supaya dibiayai APBD. Itu kami fokuskan dalam tahun terakhir,” beber Gus Wid.
Di sisi lain, sertifikasi ini penting karena travel agent internasional mengincar hotel-hotel bersertifikasi kesiapsiagaan sebagai salah satu nilai plus guna memastikan jaminan keamanan kalau terjadi bencana.
“Mungkin tadi disampaikan secara pemahaman budaya sadar bencana belum semua memahami ini jadi hal penting. Tata kelola perbaiki tata kelola secara regulasi bisa dipromosikan gencar ke pelaku pariwisata,” tambah Gus Wid.
Adapun indikator dalam panduan kesiapsiagaan bencana mewajibkan tempat usaha memiliki rambu-rambu dan ketinggian tempat evakuasi khususnya untuk tsunami.
“Dipastikan ketinggian tempat evakuasi (tsunami) standar tidak terkena gelombang tsunami,” ungkap Gus Widi mencontohkan salah satu indikator.***
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.jawapos.com