DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma bersama Anggota Komite III DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyoroti kekurangan tenaga pendidik serta masalah sertifikasi guru di Bali.
Hal itu terungkap saat kunjungan kerja di Wiswa Sabha Utama (WSU) Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/2/2026).
Tercatat pada tahun 2023, kekurangan guru di Bali mencapai sekitar 1.700 orang, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rai Mantra menerangkan, laporan yang diterima dari hasil pertemuan dengan para Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali, meliputi: krisis guru dan hambatan sertifikasi menjadi masih menjadi persoalan.
Sayangnya, terdapat hambatan bagi pemerintah daerah mengingat adanya larangan pengangkatan pegawai non-ASN yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Bali sebagai benchmark. Dengan adanya identifikasi masalah ini, kami Komite III bermitra kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar satu per satu masalah dapat diminimalisasi. Jika Bali mengalami hal demikian, berarti secara nasional mengalami hal yang sama,” ujar Rai Mantra.
Mantan Wali Kota Denpasar tersebut mendukung penuh redistribusi guru setelah terbitnya Peraturan Menteri Dikdasmen No. 1 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan memeratakan penempatan guru ASN (termasuk PPPK) baik di sekolah negeri maupun swasta.
Rai Mantra menuturkan, Komite III DPD RI sangat concern terhadap pendidikan. Salah satunya melakukan advokasi kesejahteraan guru, supaya tunjangan profesi guru dapat langsung cair ke rekening pribadi guna menghindari hambatan birokrasi.
Kemudian juga mendorong optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP). Tercatat pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp 13,3 triliun untuk 18,59 juta peserta didik di seluruh Indonesia.
Di lain sisi, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma memperingatkan pemerintah agar memprioritaskan sekolah yang benar-benar membutuhkan revitalisasi.
Senator perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat ini mewanti-wanti, jangan sampai sekolah yang masih layak justru mendapatkan proyek perbaikan, sementara yang rusak terabaikan.
Baca Juga: Semen Padang vs Persita: Menang 1-0, Kabau Sirah Ancam PSBS dan Madura United
“Kalau ada revitalisasi, lihat tingkat kebutuhan. Kami minta yang rusak diprioritaskan,” tegas Filep. Ia juga mendesak kementerian terkait memperbaiki tata kelola sertifikasi. “Kami minta pemerintah realisasikan sertifikasi guru. Kami akan minta datanya secara detail,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, I.B. Wesnawa Punia, mengakui kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan di Bali memang belum optimal.
Wesnawa mengungkapkan, total tenaga pendidik jenjang SMA, SMK, dan SLB di Bali mencapai 12.512 orang. Terdiri dari, guru ASN sebanyak 4.317 orang, PPPK 3.741 orang, dan status non-ASN mencapai 4.454 orang.
Sehingga untuk menutupi keterbatasan jumlah guru ASN, pembiayaannya diambil dari dana BOS dan peran komite sekolah.
Meski demikian, dukungan anggaran Pemprov Bali untuk sektor pendidikan terus meningkat secara signifikan melampaui batas minimal 20 persen (mandatory spending). Bahkan tahun 2026 alokasi dana pendidikan 39,63 persen dari total APBD Bali.
“Anggaran pendidikan kita dari 2024 sampai 2026 terus naik. Di 2024 pada angka 27,89 persen, tahun 2025 sebesar 38 persen, dan tahun 2026 ini mencapai 39,63 persen dari total APBD,” pungkas Wesnawa.***
Editor : M.Ridwan