DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Sorotan terkait krisis guru di Bali diklaim tidak terjadi secara merata di seluruh daerah di Bali.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengungkapkan, berdasarkan hasil kerja lapangan, ia menemukan di beberapa wilayah justru terjadi kelebihan guru akibat penurunan jumlah siswa.
Mantan Bupati Klungkung ini mengatakan, kekurangan guru di Bali tidak terjadi secara menyeluruh dan jumlahnya tidak sebesar yang sering diberitakan.
“Dari hasil kami keliling ke sekolah-sekolah, kekurangan guru itu tidak terlalu banyak. Bahkan di beberapa tempat, seperti di Payangan, murid berkurang sehingga jam mengajar guru ikut berkurang,” ujar Suwirta, Senin (9/2/2026).
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Bali mencatat kekurangan guru mencapai 1.700 orang pada tahun 2023.
Kekurangan tersebut terjadi pada tingkat TK, SD, hingga SMP. Selain itu juga diperparah oleh adanya gelombang pensiun guru.
Namun, menurut politisi PDI Perjuangan ini, kekurangan tersebut saat ini dapat dikendalikan karena kebutuhan tenaga pendidik sebagian telah diisi oleh tenaga berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kendati demikian, Suwirta mengakui masih ada tantangan, salah satunya karena banyak guru PPPK yang berasal dari luar Bali.
Untuk mendapatkan data riil mengenai kondisi tenaga kependidikan, Komisi IV DPRD Bali mendorong Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali melakukan inventarisasi ulang kebutuhan guru di seluruh sekolah.
Dengan adanya pendataan sejak dini, diharapkan pengisian formasi akan berbasis data yang akurat sehingga tidak terjadi kekurangan baru di kemudian hari.
Polisi asal Nusa Penida ini juga berharap agar guru honorer yang telah lama mengabdi diprioritaskan dalam formasi yang tersedia, asalkan sesuai dengan persyaratan administrasi dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain itu, ia meminta agar gaji guru honorer disesuaikan dengan beban kerja dan jam mengajar. “Kalau jam mengajarnya memenuhi dan sesuai aturan, diharapkan bisa dibayar layak,” tegas anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) Klungkung tersebut.
Suwirta mengakui saat ini memang terdapat keterbatasan regulasi yang melarang rekrutmen baru, sehingga sejumlah sekolah masih bergantung pada guru honorer yang dibiayai dari anggaran komite sekolah. ***
Editor : M.Ridwan