SINGARAJA, Radar Bali.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng mendesak masyarakat luas untuk segera mengubah pola pikir lama dalam pola pendidikan anak.
Baca Juga: Kabar Baik Ortu Siswa di Tabanan : Disdik Garansi Kuota SPMB SD dan SMP Tahun 2026 Sangat Mencukupi
Orang tua diminta tidak lagi terpaku dan memaksakan diri mencari sekolah yang dianggap favorit, karena pada dasarnya seluruh sekolah di Buleleng memiliki kualitas yang setara.
Baca Juga: SPMB SD SMP Denpasar 2026: Jadwal, Jalur Kuota, dan Link Pendaftaran
Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang akan bergulir awal Juni nanti, evaluasi total wajib dilakukan sejak dini.
Hal ini penting guna memetakan langkah antisipasi agar polemik tahunan klasik tidak kembali terulang di lapangan.
Salah satu poin krusial yang disorot tajam adalah terjadinya penumpukan calon siswa baru di sekolah-sekolah tertentu di kawasan perkotaan yang menyandang status favorit.
Imbasnya, sekolah-sekolah yang berada di tingkat kecamatan justru sepi peminat dan kekurangan siswa. Padahal, dari segi kualitas, kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng saat ini sudah sangat merata dan berkualitas tinggi.
”Jangan sampai orang tua memilih sekolah hanya karena alasan subyektif bahwa sekolah itu lebih bagus, infrastrukturnya lebih megah, atau tenaga pendidiknya lebih hebat. Cara pandang keliru ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, 49, saat ditemui pada Sabtu, 30/5/2026 pukul 14.30 Wita.
Demi meloloskan anaknya ke sekolah favorit, tidak jarang ditemukan fenomena orang tua yang melakukan siasat cerdik dengan memindahkan nama anaknya ke Kartu Keluarga (KK) kerabat lain yang lokasinya dekat dengan sekolah tujuan.
Ngurah Arya menegaskan, celah-celah manipulasi administrasi seperti ini wajib diwaspadai secara ketat oleh panitia. Walau keinginan orang tua menyekolahkan anak tidak bisa dibatasi, ketegasan regulasi zonasi harus ditegakkan demi pemerataan kuota siswa di setiap sekolah.
Lebih lanjut, politisi asal Buleleng ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng segera mencari solusi konkret guna mendongkrak citra sekolah-sekolah pinggiran yang kerap dilewati begitu saja oleh para orang tua siswa.
Segala kekurangan fasilitas pada satuan pendidikan tersebut harus segera dipenuhi agar tidak ada lagi kesan sekolah ”anak tiri” saat musim SPMB tiba.
Langkah ini diharapkan mampu membuat kuota rombongan belajar (rombel) terpenuhi secara adil melalui empat jalur resmi SPMB yang tersedia. ”Yang menjadi PR besar pemerintah sekarang adalah bagaimana mengintervensi sekolah yang sepi peminat itu. Fasilitas infrastrukturnya harus dilengkapi total, sehingga semua sekolah memiliki daya saing yang sama kuatnya,” pungkas Ngurah Arya. [*]
Editor : Hari Puspita