DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Menjelang penerimaan siswa baru, DPRD Bali memanggil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bali untuk menanyakan progres Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang SMA dan SMK, Senin (15/6/2026).
Sayangnya rapat pembahasan mengenai pendidikan itu digelar tertutup. Hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra.
Adapun penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK ada perbedaan dari tahun lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengatakan, aturan SPMB sudah jelas dan tidak ada perdebatan.
Hanya saja, ia merasa perlu melakukan pendalaman terhadap sejumlah perubahan dan penyempurnaan yang diterapkan pada tahun ini.
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penyesuaian kuota bagi Jalur Sekolah dengan Perjanjian, Jalur Krama Desa Adat, dan Jalur Administrasi Kependudukan.
DPRD ingin mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul pada pelaksanaan tahun lalu.
"Kita juga harus realistis bahwa persoalan dalam penerimaan siswa baru pasti tetap ada," ujar Suwirta.
Baca Juga: Jadwal SPMB SMA Bali 2026, Tahap 1 Dibuka 22 Juni, Catat Tanggal Pentingnya
Persoalan yang kerap muncul karena ingin masuk ke sekolah-sekolah tertentu yang dinilai favorit. Sedangkan daya tampung sekolah yang diminati terbatas dan tidak mampu mengakomodasi seluruh peminat.
"Ketika semua ingin masuk ke sekolah yang sama, tentu akan muncul persoalan karena kapasitas sekolah terbatas," imbuhnya.
Salah satu yang diantisipasi ada jalur lain di luar sistem yaitu jalur titipan.
Seperti masyarakat yang meminta bantuan kepada anggota DPRD, bahkan ke gubernur dan wakil gubernur, agar anaknya bisa diterima di sekolah tertentu.
Adanya permintaan itu DPRD tidak bisa serta-merta menolak aspirasi masyarakat, namun tetap harus mengarahkan agar seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Kami hanya merespons aspirasi masyarakat. Yang terpenting, mereka tetap mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan dan diterima sesuai aturan yang berlaku," tegas mantan Bupati Klungkung tersebut.
Dalam rapat itu, DPRD juga meminta adanya pemerataan kualitas pendidikan agar tidak ada istilah sekolah favorit dan nonfavorit.
Ke depan, DPRD mendorong seluruh sekolah memiliki kualitas yang relatif setara sehingga siswa tidak lagi terpusat pada sekolah-sekolah tertentu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kualitas kepala sekolah, guru, serta rasa memiliki terhadap sekolah dinilai menjadi faktor penting.
"Kalau kualitas sekolah merata, anak-anak tidak lagi hanya memilih beberapa sekolah tertentu. Karena itu kepala sekolah dan guru perlu terus diberikan motivasi agar kualitas sekolah meningkat," ujarnya.
Terkait kemungkinan penyesuaian kuota rombongan belajar (rombel), Suwirta menegaskan sistem penerimaan sudah diatur secara jelas oleh pemerintah pusat dan telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal Bali, termasuk melalui pendekatan berbasis desa adat.
Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Ketut Suryadi "Boping", mendukung sistem yang dibuat kadisdik dengan segala proses yang berdasarkan semua aturan yang ada.
Apakah permendiknasmen, surat edaran dirjen SMA/SMK, dan lainnya. Boping meminta kadisdik segera lakukan sosialisasi ke seluruh SMP seluruh Bali lewat kadis di kabupaten kota se-Bali.
"Nah ke depan tidak ada lagi kepincangan antar sekolah-sekolah SMA dan SMK di Bali. Apakah Sumber Daya pendidiknya, inovasi dan kreativitas pendidiknya, sarana dan prasarananya.
Mutu dan kualitas harus disetarakan dengan spirit disdik sebagai pejalan kaki yang selalu mendampingi sekolah-sekolah," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, mengatakan hal serupa. Pelaksanaan SPMB akan tetap mengacu pada seluruh regulasi yang berlaku. DPRD mempercayai pengaturan teknis, termasuk kuota rombel, kepada Disdikpora Bali.
"Kami serahkan kepada Dinas Pendidikan. Aturannya sudah ada, termasuk ketentuan yang menjadi perhatian KPK," pungkas Dewan asal Buleleng ini.***
Editor : M.Ridwan