NEGARA, Radar Bali.id – Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai tancap gas memacu program pembenahan di sektor pendidikan.
Langkah berani ini diambil di tengah situasi pelik, mulai dari keterbatasan fiskal daerah, tekanan ekonomi pascapandemi yang masih dirasakan masyarakat, hingga hantaman krisis tenaga pendidik yang kian mengkhawatirkan.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, 51, membeberkan bahwa tantangan dunia pendidikan di bumi makepung saat ini tergolong sangat kompleks.
Selain dibayangi persoalan kemiskinan warga, daerah ujung paling barat Pulau Bali ini sedang mengalami kekurangan guru masif akibat gelombang pensiun.
Pada tahun anggaran ini saja, tercatat ada 58 guru yang memasuki masa purna tugas. Jika diakumulasikan secara total, Jembrana saat ini masih kelimpungan karena kekurangan sekitar 210 guru kelas maupun guru bidang studi.
Situasi kian pelik lantaran pemerintah daerah saat ini diikat aturan ketat yang tidak memperkenankan melakukan perekrutan guru kontrak baru maupun tenaga honorer daerah.
Praktis, satu-satunya jalan keluar untuk mengisi kekosongan tersebut kini hanya bergantung pada lampu hijau pemerintah pusat terkait usulan formasi guru yang telah diajukan Pemkab Jembrana.
Persoalan tidak berhenti pada krisis guru. Infrastruktur fisik pendidikan di Jembrana juga dalam kondisi lampu kuning. Berdasarkan data mutakhir Pemkab Jembrana, sebanyak 44 bangunan sekolah ditemukan mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan beragam, mulai dari rusak ringan hingga berat.
”Tahun lalu sembilan sekolah rusak sudah berhasil kami perbaiki. Namun untuk tahun ini, akibat adanya keterbatasan anggaran daerah yang cukup ketat, kami hanya mampu mengalokasikan penanganan fisik untuk lima bangunan sekolah saja,” beber Bupati Kembang Hartawan.
Untuk menyiasati kekurangan ratusan guru tersebut, Pemkab Jembrana terpaksa mengambil langkah taktis berupa kebijakan regrouping (penggabungan sekolah) serta melakukan penataan ulang distribusi tenaga pendidik agar penempatan guru bisa lebih merata di seluruh kecamatan.
Tak hanya itu, Pemkab Jembrana juga bergerak lincah menangkap peluang dari kementerian. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan sekolah berbasis Hindu melalui program Kementerian Agama (Kemenag) RI. ”Skema sekolah berbasis Hindu ini nantinya dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Mulai dari pemenuhan formasi guru, fisik bangunan, hingga biaya operasionalnya. Hebatnya lagi, sekolah ini akan dilengkapi fasilitas asrama, sehingga sangat efektif meringankan beban APBD daerah,” papar politisi asal Desa Pengambengan ini.
Langkah strategis berskala besar lain yang kini tengah diperjuangkan mati-matian oleh Pemkab Jembrana adalah megaproyek pembangunan Sekolah Rakyat. Program mercusuar di bidang pendidikan ini diharapkan mampu menjadi instrumen vital untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem yang memicu tingginya angka putus sekolah di Jembrana.
Kembang Hartawan menyebutkan, dirinya bersama Wakil Bupati telah melakukan koordinasi intensif secara langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui rapat daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Jembrana menyodorkan usulan pemanfaatan lahan seluas 5,9 hektare yang berlokasi di Kecamatan Melaya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Lahan strategis tersebut disiapkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Bali. ”Lahan sudah clear dan siap kaveling, seluas 5,9 hektare di Melaya,” tegasnya.
Sesuai rancang bangunnya, Sekolah Rakyat ini didesain dengan konsep boarding school (sekolah berasrama) yang serbapositif dan gratis total.
Seluruh fasilitas penunjang, mulai dari tempat tinggal (asrama), konsumsi makanan harian, hingga perlengkapan belajar-mengajar seperti buku dan seragam sekolah, seluruhnya akan ditanggung oleh anggaran pemerintah pusat.
”Konsepnya murni boarding school. Dengan begitu, anak-anak yang lahir dari keluarga prasejahtera atau kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi tanpa perlu memikirkan biaya sepeser pun,” urai Kembang Hartawan.
Sekolah Rakyat ini nantinya tidak didesain terlokalisasi untuk satu kecamatan saja, melainkan diproyeksikan mencakup dan menampung anak-anak dari seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dengan jenjang pendidikan terintegrasi yang lengkap, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Di penghujung penjelasannya, Bupati Jembrana menegaskan bahwa rentetan program dan usulan inovatif tersebut diarahkan untuk membawa perubahan sosial secara nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar mengejar target capaian administratif di atas meja.
”Kami tidak ingin hanya menurunkan angka putus sekolah di atas kertas atau sekadar laporan formalitas. Pendidikan berkualitas dan gratis ini adalah kunci utama untuk mengubah nasib hidup masyarakat Jembrana secara konkret,” tandasnya.[*]
Editor : Hari Puspita