RADAR BALI – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Bali Tahun Ajaran 2026/2027 menyisakan persoalan pelik.
Di tengah adanya 2.566 calon siswa yang dilaporkan belum lolos seleksi di sekolah pilihan utama mereka, ribuan kursi di sejumlah satuan pendidikan justru minim peminat.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali bergerak cepat dengan menyiapkan langkah strategis, mulai dari optimalisasi pendistribusian siswa hingga rencana merombak jurusan dan zonasi.
Berdasarkan rekapitulasi SPMB Tahap I dan Tahap II, daya tampung SMA dan SMK negeri di Bali secara keseluruhan baru terisi sekitar 73 persen. Artinya, masih ada sekitar 27 persen kursi kosong yang belum teroptimalkan.
Rinciannya, keterisian SMA negeri baru mencapai 21.483 siswa atau 70,87 persen dari total kuota 30.314 kursi.
Sementara pada jenjang SMK negeri, keterisian mencapai 19.283 siswa atau 77,62 persen dari kuota 24.844 kursi.
Berdasarkan data pemetaan lapangan, wilayah yang paling banyak menyumbang kuota kursi kosong didominasi oleh sekolah-sekolah di luar kawasan padat penduduk (selain Denpasar dan Badung), dengan rincian wilayah sebagai berikut:
Wilayah Bali Timur dan Utara (Karangasem & Buleleng): Sekolah seperti SMAN 1 Kubu dan SMAN 1 Abang di Karangasem, serta SMAN 1 Gerokgak dan SMAN 1 Tejakula di Buleleng tercatat memiliki sisa daya tampung yang cukup longgar akibat faktor geografis dan sebaran penduduk yang tidak sepadat wilayah perkotaan.
Wilayah Bali Barat dan Tengah (Jembrana & Bangli): SMAN 2 Mendoyo dan SMAN 1 Pekutatan di Jembrana yang berada di jalur perbatasan kabupaten kerap kekurangan siswa. Kondisi serupa terjadi di SMAN 1 Kintamani, Bangli, di mana kuota yang disediakan melampaui jumlah lulusan SMP terdekat karena faktor jarak antardesa yang berjauhan.
Jurusan SMK Non-Populer Sepi Peminat
Selain faktor geografis pada jenjang SMA, kekosongan kursi pada jenjang SMK negeri secara khusus dipicu oleh kompetensi keahlian atau jurusan yang dinilai kurang adaptif dan kurang populer bagi calon siswa saat ini.
Sekolah seperti SMKN 1 Temuku (Bangli), SMKN 1 Kubu (Karangasem), dan SMKN 1 Negara (Jembrana) yang membuka Bidang Pertanian dan Kelautan (seperti Agribisnis, Pertanian, Peternakan, dan Teknologi Hasil Perikanan) dilaporkan sangat minim peminat.
Bahkan di wilayah perkotaan yang padat seperti Denpasar dan Badung, beberapa jurusan non-teknologi di sekolah yang sangat populer, misalnya SMKN 4 Denpasar dan SMKN 1 Kuta Selatan, tetap berpotensi menyisakan kursi kosong karena kalah bersaing dengan jurusan populer seperti DKV atau Multimedia.
Disdikpora Bali Siapkan Langkah Perombakan
Kepala Disdikpora Bali Ida Bagus Wesnawa Punia, menjelaskan bahwa hasil evaluasi bersama DPRD Bali akan memprioritaskan upaya menampung 2.566 peserta didik yang masih tercecer melalui kebijakan pendistribusian ke sekolah yang masih memiliki daya tampung secara rasional dari rumah tinggal mereka.
Namun, untuk solusi jangka panjang, Disdikpora Bali akan melakukan langkah-langkah perombakan yang mendasar:
Evaluasi Kepala Sekolah: Kepala sekolah yang satuan pendidikannya minim atau tidak memiliki peminat secara kronis dari tahun ke tahun akan segera dipanggil. Pelayanan dan tata kelola sekolah tersebut akan dievaluasi total demi mendongkrak kualitasnya.
Perombakan Jurusan (Regrouping): Sekolah yang minim peminat akan dievaluasi jumlah pagunya. Khusus untuk SMK, Disdikpora Bali akan melakukan regrouping atau merombak jurusan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal saat ini.
Tolak Tambah Rombel Demi Keadilan TKA: Menanggapi aspirasi masyarakat yang mendesak penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah favorit, Wesnawa secara tegas menolaknya. Kebijakan harus tetap mengacu pada regulasi pascapenerapan Tes Kemampuan Akademis (TKA) sebagai dasar seleksi tahun ini.
“Kalau nilai Tes Kemampuan Akademis tidak memenuhi syarat kemudian dipaksakan masuk ke sekolah tertentu, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Kasihan juga peserta didik yang memiliki nilai tinggi. Pemerataan harus tetap dijaga,” tegas Wesnawa usai rapat evaluasi di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali.
Sistem TKA sendiri diklaim mulai menunjukkan hasil positif berupa pemerataan. Sejumlah sekolah yang sebelumnya selalu kelebihan murid hingga harus menerapkan sistem dua sif (double shift) kini mulai mengalami penurunan pendaftar, karena anak-anak bernilai TKA tinggi mulai menyebar memilih sekolah yang sebelumnya kurang diminati.***
Editor : Ibnu Yunianto
Sumber : Radar Bali