TABANAN, Radar Bali.id – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tabanan memastikan sebanyak 113 bangunan sekolah jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP di Tabanan menjadi sasaran program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2026.
Baca Juga: Atap dan Plafon Jebol Bayangi Siswa, Total di Jembrana Saat Ini Ada Tujuh Gedung Sekolah Rusak
Ratusan bangunan sekolah tersebut mendapat perbaikan fasilitas belajar melalui bantuan langsung pemerintah pusat lewat program strategis nasional.
Baca Juga: Akhirnya Memakai Dana Pusat, di Tabanan 62 Gedung Sekolah Rusak Segera Direhabilitasi Tahun Ini
Saat ini, pengerjaan fisik gedung sekolah tengah berproses secara bertahap di bawah pengawasan ketat Dinas Pendidikan Tabanan.
Kepala Disdik Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Darma Utama, menyatakan bahwa proyek perbaikan fisik di lapangan tengah berjalan.
Baca Juga: Terganjal Anggaran Pas-pasan, di Depan Wamendikdasmen, Bupati Karangasem Curhat Banyak Sekolah Rusak
”Sejauh ini sedang berjalan proses pengerjaannya,” kata Darma Utama, Minggu (11/10/2026).
Darma Utama menerangkan, proyek perbaikan fasilitas di masing-masing sekolah wajib melalui beberapa tahapan administrasi, mulai dari proses verifikasi hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Berdasarkan pemetaan data, sasaran program ini meliputi 66 unit TK/PAUD, 35 unit SD, dan 12 unit SMP.
Dari total sasaran tersebut, sebanyak 28 unit TK/PAUD, 21 unit SD, serta 7 unit SMP telah merampungkan penandatanganan PKS, sementara sisanya masih dalam tahap bimbingan teknis dan pengerjaan berkas.
Besaran alokasi dana bantuan perbaikan baru dapat dipastikan secara terperinci setelah dokumen kerja sama resmi diteken.
“Kalau sudah PKS baru kami mengetahui jumlah dan anggarannya berapa,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, kendala administratif paling besar ditemukan pada jenjang TK/PAUD akibat masalah status kepemilikan aset lahan. Sebagian besar lahan TK/PAUD di Tabanan belum berstatus milik yayasan, melainkan masih dikuasai oleh pihak swasta atau desa adat.
Kondisi ini berbeda dengan SD dan SMP negeri yang seluruh aset lahannya telah terdaftar atas nama pemerintah daerah.
“Kalau SD dan SMP tidak ada potensi kendala. Untuk TK itu kebanyakan swasta. Yang TK/PAUD negeri ada sebelas di Tabanan, dua di kota dan di masing-masing kecamatan satu,” terang Darma Utama.
Di samping kendala lahan, tingkat kerusakan bangunan sekolah di lapangan dinilai sangat dinamis. Sejumlah ruang kelas yang sebelumnya hanya terdata mengalami kerusakan tingkat sedang dapat memburuk menjadi rusak berat seiring berjalannya waktu dan pengaruh cuaca.
Untuk menjaga kualitas dan transparansi pengerjaan, pembenahan gedung sekolah ini menerapkan metode swakelola mandiri. Pihak sekolah membentuk panitia pelaksana dengan melibatkan krama dan masyarakat sekitar, serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan laporan keuangan.
Setelah pengerjaan fisik selesai, hasil perbaikan gedung akan diserahterimakan kembali untuk dicatat sebagai aset resmi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
“Baru setelah itu dikembalikan lagi ke daerah sebagai aset daerah. Hasilnya itu nanti dihibahkan ke pemerintah kabupaten,” tandasnya. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali