DENPASAR, Radar Bali.id — Tak hanya berdampak kepada aktivitas ekonomi, juga berimbas ke pendidikan. Dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Bali disikapi cepat oleh Universitas Udayana (Unud).
Baca Juga: Di Kabupaten Pusatnya Pangkalan BBM pun Pertalite Langka dan SPBU Kehabisan Stok
Manajemen kampus negeri tertua di Bali ini memutuskan memberlakukan pembelajaran daring dan sistem Work From Home (WFH) untuk seluruh kegiatan akademik serta administrasi mulai Rabu, 14 Oktober 2026 hingga Jumat, 16 Oktober 2026.
Baca Juga: Bali Krisis BBM, Antrean Panjang hingga Picu Kepanikan, Koster Panggil Pertamina dan Hiswana Migas
Keputusan tegas tersebut tertuang dalam Surat Rektor Universitas Udayana Nomor B/9788/UN14/OT.01.00/2026 yang diterbitkan pada Selasa, 13 Oktober 2026 dan ditandatangani langsung oleh Rektor Unud, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D.
Melalui surat sakti tersebut, Prof. Sudarsana menginstruksikan agar seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran—termasuk perkuliahan, bimbingan akademik, hingga ujian—dilaksanakan penuh secara daring.
Sementara itu, layanan administrasi dijalankan dengan skema WFH tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada sivitas akademika maupun masyarakat.
"Penyesuaian ini merupakan langkah antisipatif Universitas Udayana dalam menyikapi kondisi yang berkembang di Bali," terang Prof. Sudarsana pada Selasa, 13 Oktober 2026,kepada awak media.
Menurut Prof. Sudarsana, langkah ini diambil untuk meminimalkan beban mobilitas harian civitas akademika di tengah sulitnya mendapatkan BBM.
Penyesuaian pola kerja dan belajar ini menjadi bentuk respons adaptif universitas terhadap kendala transportasi yang dialami mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan.
Meskipun mayoritas layanan dialihkan secara daring, unit-unit vital yang membutuhkan kehadiran fisik tetap beroperasi penuh. Layanan kesehatan seperti RS Unud, RSGM Unud, RSH Unud, dan Klinik Unud, serta unit keamanan, kebersihan, teknisi, dan tim siaga darurat dipastikan tetap bekerja di lapangan.
Pihak rektorat menegaskan kebijakan yang berlaku hingga hari Jumat, 16 Oktober 2026, ini akan terus dipantau dan dievaluasi sesuai dengan kondisi ketersediaan BBM di Pulau Dewata. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali