JATILUWIH, RadarBali.id– Polemik penutupan 13 usaha akomodasi pariwisata di kawasan warisan dunia Jatiluwih semakin memanas. Pasca pertemuan petani dan warga lokal dengan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Pemerintah Desa (Pemdes) Jatiluwih kini mengirimkan surat permohonan resmi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.
Surat tersebut berisi permohonan agar segel atau Pol PP Line pada belasan bangunan akomodasi yang dipasang oleh Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP) DPRD Bali dapat dilepas sementara waktu.
Perbekel Jatiluwih, I Nengah Kartika, menjelaskan langkah ini diambil untuk menjaga situasi dan keamanan di desa tetap kondusif, sambil menunggu proses hukum.
"Dari hasil pertemuan kemarin (dengan Bupati Tabanan), kami sudah berkirim surat kepada Satpol PP Bali. Mohon agar Pol PP Line diturunkan, supaya situasi di bawah terkendali," ujar Perbekel Kartika pada Rabu (10/12/2025).
Proses Hukum Masih Panjang
Pemdes Jatiluwih berkomitmen untuk terus berupaya mencarikan solusi atas polemik yang terjadi. Perbekel Kartika menekankan perannya sebagai "orang tua di bawah" yang bertugas mengayomi dan memfasilitasi warganya.
Namun, ia mengakui bahwa penyelesaian masalah ini tidak akan berlangsung singkat. Beberapa pemilik bangunan akomodasi wisata saat ini sedang menjalani pemeriksaan bertahap.
"Prosesnya masih panjang. Ini masih dalam tahap pemanggilan dan klarifikasi terhadap pemilik akomodasi wisata. Kemudian hasil interogasi dari Satpol PP Bali ini akan dibahas dengan Pansus TRAP," jelasnya.
Protes Warga Belum Berhenti
Meskipun Pemdes berupaya menenangkan situasi, aksi protes dari warga lokal, terutama petani, dilaporkan masih berlangsung.
Mantan Manajer Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, I Nengah Sutirta Yasa, menyebutkan bahwa seng atau plastik yang dipasang sejumlah petani sebagai bentuk protes belum diturunkan.
"(Seng) masih terpasang. Kami masih menunggu kesempatan menyampaikan aspirasi dengan Pansus TRAP. Penurunan seng itu menunggu keputusan pansus," singkat Sutirta Yasa, menegaskan bahwa bola panas kini berada di tangan Pansus TRAP dan Gubernur Bali.[*]
Editor : Hari Puspita