SINGARAJA, Radar Bali.id – Tak hanya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, hari ini, Senin (22/6/2026).
Gelombang aksi menyampaikan keresahan rakyat terkait situasi politik dan ekonomi nasional pun bergulir ke daerah ke Bali Utara, Buleleng.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Undiksha, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng pada Senin (22/6/2026) pagi sekitar pukul 09.00 Wita.
Kedatangan para aktivis kampus ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka terkait sejumlah regulasi pusat, di antaranya revisi UU Polri dan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua DPM FHIS Undiksha, Carles Parlindungan Harefa, 21, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka membawa poin-poin krusial hasil kajian akademis yang telah disusun matang selama satu bulan terakhir.
Pihaknya sengaja memilih jalur dialog konstruktif terlebih dulu sebagai langkah awal sebelum menentukan sikap yang lebih besar.
"Harapan kami, keresahan ini dapat disampaikan DPRD Buleleng ke DPD RI maupun DPR RI. Kami menyoroti penambahan batas usia pensiun perwira Polri yang kami pandang urgenitasnya belum ada. Selain itu, kami menyuarakan mosi tidak percaya karena melihat ada kecenderungan perlawanan terhadap konstitusi untuk melegalkan cara-cara memperbaiki sistem yang sudah buruk," tegas Carles kepada Radar Bali.
Selain isu UU Polri, mahasiswa juga menyoroti dampak riil kenaikan harga BBM di hilir. Meski tidak menolak kebijakan tersebut secara penuh, mereka mendesak DPRD Buleleng untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap penyaluran subsidi.
Pasalnya, di lapangan sudah terjadi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite yang memicu kelangkaan. Bahkan sejak sore hari, Pertalite kerap kosong di sejumlah SPBU di Buleleng.
"Kami memilih langkah baik-baik dulu, sebelum nanti keresahan massa sudah sangat luar biasa. Jika DPRD Buleleng tidak mengawal apa yang kami sampaikan ini dengan baik, kemungkinan besar kami akan turun ke jalan menggelar aksi damai," imbuh Carles.
Kedatangan mahasiswa ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya. Politisi asal Gerokgak ini menyambut positif kepedulian mahasiswa. Menurutnya, meskipun poin yang digugat merupakan isu nasional, mahasiswa di daerah memiliki hak konstitusional untuk bersuara.
"Kami di daerah memang tidak memiliki kewenangan memutuskan kebijakan nasional, tetapi kami memastikan akan meneruskan dan menyampaikan pesan keresahan adik-anak mahasiswa ini ke Jakarta," kata Ngurah Arya.
Ia pun tak menampik jika kondisi ekonomi saat ini sedang menjepit masyarakat bawah. Kenaikan harga BBM secara domino langsung mengerek harga kebutuhan pokok lainnya.
"Ini yang tanpa disadari pemerintah pusat, dampaknya secara riil mencekik masyarakat kecil. Mari berjuang bersama mengawal aspirasi ini, tapi saya juga mengajak mahasiswa untuk tidak lupa ikut memikirkan dan mengawal pembangunan di Buleleng," pungkasnya.[*]
Editor : Hari Puspita