SINGARAJA – Polisi mulai menggencarkan langkah himbauan, agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan damai tanpa praktik politik identitas. Penerapan politik identitas dikhawatirkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kamis pagi kemarin (26/10), polisi membagikan selebaran kepada masyarakat yang beraktivitas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno. Fasilitas itu kerap jadi lokasi masyarakat berolahraga pada pagi hari.
Dalam selabaran itu, masyarakat dihimbau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka juga harus mengedepankan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).
Selain itu polisi juga meminta agar masyarakat menjauhi praktik politik identitas. Apabila menemukan penerapan politik identitas, polisi menghimbau agar masyarakat menyampaikannya pada lembaga berwenang. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kasat Binmas Polres Buleleng, AKP I Wayan Parta mengatakan, sosialisasi itu merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Agung 2023. Pihaknya sengaja menyasar tempat wisata yang ramai pengunjung untuk sosialisasi pemilu tanpa SARA, intoleransi, dan ujaran kebencian.
“Kami ingin masyarakat tidak terpancing dengan praktik-praktik yang berkaitan politisasi SARA. Jangan sampai terjadi intoleransi dan ujaran kebencian, karena akan memicu konflik di masyarakat,” ujar Parta.
Editor : Donny Tabelak