TABANAN, Radar Bali.id – Kendati Pilkada Tabanan dijadwalkan pada November 2024 mendatang, sejumlah nama calon Bupati Tabanan mulai mencuat ke publik.
Salah satunya Anak Agung Ngurah Panji Astika tokoh Puri Anom Tabanan. Ngurah Panji Astika yang kini menjadi Kader Gerindra Tabanan digadang-gadang bakal maju kembali sebagai calon Bupati untuk Pilkada Tabanan.
Ngurah Panji Astika sejatinya sempat bertarung di Pilkada Tabanan tahun 2019 berpasangan dengan Dewa Nyoman Budiasa. Namun kalah dalam kontestasi saat itu.
Soal dirinya yang akan maju Pilkada Tabanan kembali, kasak-kusuk ini akhirnya dijawab oleh Ngurah Panji Astika.
Ia masih pikir-pikir dan mempertimbangkan diri untuk maju kembali. Yang pasti saat ini dirinya masih menunggu intruksi dan arahan dari partai Gerindra. Apa kebijakan dari partai untuk Pilkada Tabanan ia belum mengetahui.
“Kalau dulu saya maju jalur independen, karena saya bukan anggota partai. Sekarang ini saya masuk kader partai Gerindra. Karena sebagai seorang kader, maka saya harus tunduk terhadap perintah dari partai,” ujar pria berusia 50 tahun itu, saat ditemui di Puri Anom Tabanan, Minggu kemarin (24/3/2024).
Menurutnya, soal Pilkada Tabanan dan peta politik di Tabanan, jika melihat dan bicara realita saat ini.
Ia sejatinya agak pesimis. Kontesk pesimistis ini soal Demokrasi di Tabanan yang masih ia pertanyakan. Karena secara realita, demokrasi dalam Pilkada tidak lagi berbasis dasar ide dan gagasan.
Melainkan demokrasi transaksional atau money politics. Transaksi uang masih merajai. Baik dari kantong pribadi calon maupun dari dana hibah.
Seperti diketahui setiap momen tahun politik di Bali, itu sejumlah dana hibah mulai dicairkan dan dikeluarkan yang mencapai triliunan rupiah. Salah satu Kabupaten Badung melalui dana BKK.
Belum lagi dana hibah ditetapkan APBD Tabanan. Dana-dana hibah ini selalu turun jelang Pilkada.
“Maka dari itu, daripada bersusah payah pilkada dilakukan. Sebaiknya tidak menggelar pilkada. Karena sudah tidak bicara ide dan gagasan lagi. Terkecuali ada aturan KPU sebelum pilkada berlangsung dan berjalan, tidak mengeluarkan dana hibah dan bansos. Baru demokrasi punya integritas,” terangnya.
“Kalau calon Bupati lawan dana hibah, kebanyakan nggak kuat. Saya maju saat Covid-19. APBD yang seret, dana hibah bisa keluar saat itu di Tabanan,” sambungnya.
Kemudian melihat jumlah kursi di DPRD Tabanan. Sekitar 80 persen dari 40 kursi di DPRD Tabanan dikuasai oleh PDIP. Belum lagi lawan incumbent.
“Itu membuat saya pesimistis. Saya rasa hal ini bukan dari saya saja. Melainkan calon lainnya. Sehingga saya banyak pertimbangan untuk maju pilkada. Maju bisa saja, cuma harus berhitung matang dan matematisnya dan realita politik. lebih lagi lawan incumbent,” pungkasnya. [*]
Editor : Hari Puspita