NUSA DUA, radarbali.id – Ternyata sejumlah elemen masyarakat Bali menolak penyelenggaraan Muktamar ke VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali.
Kok bisa? Elemen yang melakukan penolakan antara lain Piros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali serta Forum Pemuda Bali.
Penolakan terhadap Muktamar PKB ini mereka serukan melalui empat poin pernyataan sikap yang dibacakan di Nusa Dua, Bali pada Jumat (23/8/2024).
Baca Juga: Buntut Putusan MK, Syarat Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada Tabanan Kini Tunggu Aturan PKPU
Adapaun poin-poin pernyataan sikap mereka adalah pertama mendesak kepada pemerintah darrah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menggangu stabilitas rkonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.
Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian darrah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25: Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Vonventio Center.
Baca Juga: Manuver Cepat! Alit Yandinata Mendadak Gabung ke Gerindra, Begini Kalkulasinya
Kordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali Anak Agung Bramantara menggunakan momentum pelaksanaan Muktamar di Bali kurang tepat.
Sebab menurutnya, di saat yang sama organisasi Nahdlatul ulama melalui organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiaatan di Bali jika terjadi gesekan dapat menggangu stabilitas dan kenyamanan masyarakat Bali.
"Akan lebih baik kalau diselesaikan dulu secara internal baru dilaksanakan di Bali. Kalaupun tetap dilaksanakan di Bali karena akan berdampak pada pariwisata Bali dan ekonomi nasional secara umum," ucap Bamantara.
Di samping itu menurut Bamantara, Bali baru saja berangsur pulih pasca Covid. Jangan sampai ada peristiwa yang membuat situasi Bali kembali anjlok.
Hal senada juga disampaikan pemerhati pariwisata Bali I Made Astrawan. Menurutnya Bali baru saja menata kembali ekonomi. Hampir tiga tahun terkoyak akibat covid.
Apalagi saat ini wisatawan terutama wisatawan mancanegara mengeluhkan kemacetan. Apalagi jika ditambah adanyq muktamar akan semakin membuat lalu lintas tambah crowdit.
Ditambah lagi pelaksaan muktamar berpoteis membuat kawasan Nusa Dua menjadi kotor akibat sampah plastik. Karena itu polisi diminta untuk meninjau kembali ijin yang diberikan kepada penyelenggara Muktamar.
"Tanpa ada muktamar sudah krodit. Banyak turis asing yang komplain soal kemacetan di mana-mana. Kalau Muktamar digelar di Nusa Dua akan makin menimbulkan penilaian negatif. Apa sih manfaat Muktamar PKB Bagi Bali? Kami minta stakeholder pemerintah TNI - Polri yang punya kepentingan untuk tinjau kembali perizinan yang sudah diberikan," desak Astrawa.***
Editor : M.Ridwan