DENPASAR , Radar Bali.id - Munculnya asumsi bahwa kelak seandainya Wayan Koster menang pilgub akan maka tidak akan bisa berbuat banyak karena berbeda partai dengan presiden terpilih.
Tak seperti periode sebelumnya Presiden Jokowi dari PDIP yang satu partai dengan Wayan Koster.sehingga membuat jargon jatu jalur, one island and one management.
Menanggapi pertanyaan tersebut Calon Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan tanggapan terkait "satu jalur atau satu komando". Terkait pertanyaan itu, menurut Wayan Koster sekaligus menegaskan sikap bahwa "satu jalur" atau satu komando tidak harus diartikan secara sempit sebagai satu partai politik yang sama antara presiden dan kepala daerah.
Ia memastikan akan satu komando dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, jika terpilih Kembali sebagai Gubernur Bali.
“Kami one commando juga di Bali, meskipun presidennya Bapak Prabowo, bukan dari partai yang sama. Tapi kan one commando ini juga dalam posisi sebagai presiden terhadap kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia,”terang Koster.
Diterangkan, konsep satu komando tidak hanya terbatas pada afiliasi partai, tetapi lebih kepada kesatuan visi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.
“Jangan juga diartikan one komando itu dipersempit harus satu partai, tapi satu komando dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga ideologi Pancasila, memajukan daerah di seluruh Indonesia dengan berbagai karakteristik dan potensinya serta prioritas nasionalnya,” tegas Koster.
Siapa pun yang terpilih, memiliki tanggung jawab untuk memajukan seluruh wilayah di Indonesia tanpa memandang latar belakang politik dari kepala daerah. Dibutuhkan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam mekanisme yang jelas.
“Presiden itu adalah Presiden Republik Indonesia yang punya tanggung jawab sesuai konstitusi melindungi warga negaranya, memajukan warga negaranya, dan memajukan daerahnya di seluruh Indonesia tanpa memandang latar belakang politik partai atau latar belakang lainnya itu,” beber Mantan Anggota DPR RI tiga periode ini.
Ada anggapan sulit dalam perebutan "kue-kue" dari pusat karena beda partai dengan presiden, menurutnya tidak akan menjadi masalah. Sebab, sudah ada mekanisme pengalokasian anggaran sudah diatur secara undang-undang dan tidak bisa dipengaruhi oleh politik.
“Hubungan keuangan pusat dan daerah itu sudah ada undang-undangnya, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, dan ada dana bagi hasil. Itu sudah secara otomatis diatur oleh undang-undang yang tidak bisa diintervensi secara politik,” jelas Koster.
Ia juga mencontohkan pengalamannya selama menjabat sebagai gubernur pada periode sebelumnya, di mana Bali tetap mendapatkan program-program pembangunan strategis dari pusat meskipun dananya tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mencontohkan di periode pertama dananya tidak masuk ke APBD, tetapi program kementerian dengan dana APBN itu mengambil lokasi di Bali.
"Seperti pembangunan jalan shortcut, pembangunan Kawasan Suci Besakih, dan pembangunan pelabuhan,” jelas Koster.
Politisi asal Sembiran, Buleleng ini berjanji akan terus memperjuangkan dukungan dari pusat melalui mekanisme APBN, termasuk audiensi dengan presiden untuk mengamankan program-program pembangunan yang diperlukan Bali.
“Ke depan, tentu saja saya akan memprogramkan lagi dan selain memberdayakan potensi daerah, kita juga memerlukan sebagian dukungan dari pusat APBN. Dan tentu kalau nanti saya menjadi gubernur terpilih dalam pilkada serentak ini, pasti saya akan beraudiensi dengan bapak presiden,” tandas Koster. [*]
Editor : Hari Puspita