DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Pascabanjir bandang yang melanda Kota Denpasar permasalahan lingkungan segera mendapatkan penanganan untuk mencegah bencana selanjutnya.
Seperti pengerukan sungai, mengembalikan tutupan hutan dan penanaman pohon. Selain itu, Kepala Seksi Teknis UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup; I Putu Gede Wiradana menyebut, sampah yang dihasilkan 998 ton yang masuk ke TPA Suwung.
"Truk yang masuk membawa sampah banjir 470 truk jadi itu menjadi tambahan beban TPA Suwung," ungkapnya saat kunjungan Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako didampingi Anggota DPD RI Perwakilan Bali Ni Luh Djelantik di Kantor DPD RI Perwakilan Bali Jalan Cok Agung Tresna, Rabu (5/11/2025)
Kondisi TPA Suwung telah overload, Wira meminta penyelesaian sampah di hulu lebih digencarkan lagi. Belum lagi menjelang akhir tahun hingga Maret 2026 Bali biasanya dibanjiri sampah kiriman.
Seperti di Pantai Kuta, dan Kedonganan diserbu sampah yang datang dari luar Pulau Bali."Jadi sampah itu pun harus kami terima sedangkan kami sudah mengalami over capacity," kata Wira saat ditemui kemarin.
Wira menyarankan, perlu penyelesaian sampah secara menyeluruh tidak hanya di hilir. Ditegaskan sampah harus selesai dari sumbernya atau di hulu."Dengan upaya yang sudah dilakukan Pak Gub mengeluarkan regulasi surat Edaran dan dibentuk juga pengelolaan sampah berbasis sumber harapan kami menekan sampah ini dikirim ke TPA Suwung," tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako atau akrab disapa Angelo meminta pemangku kepentingan saling bekerja sama. Tidak hanya menunggu pengerjaan proyek untuk mengatasi banjir.
Ia mencontohkan, kendala pengerukan sungai oleh Balai Wilayah Sungai Bali-Penida karena disebut tidak memiliki anggaran. Angelo minta, BWS dapat menggandeng pemda maupun TNI atau Polri turun membersihkan sungai.
Ditekankan silaturahmi antar lembaga."Butuh silaturahmi, Normalisasi kali sudah bisa swadaya. Butuh (lembaga lain,red) kepastian," kata Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Lanjut Angelo, jika menunggu pengadaan proyek untuk normalisasi tidak akan dapat segera selesai. Terlebih bencana kapanpun bisa terjadi."Kalau nunggu proyek belum selesai 2040. Kalau ada swakelola pinjam alat tidak masalah. Pakai alat pemerintah, seperti PUPR," sarannya.
Komite II DPD RI akan menyampaikan permasalahan yang disampaikan oleh perangkat desa langsung ke Menteri Pekerjaan Umum (PU). Diantaranya soal pengerukan sungai karena selalu meluap saat hujan dan penanaman pohon di sempadan sungai atau daerah aliran sungai (DAS).***
Editor : M.Ridwan