DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali berupaya memperkuat kerja sama dengan media dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pendidikan pemilu.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Bawaslu Bali dan manajemen Jawa Pos Radar Bali di Denpasar. Hadir dari Radar Bali Direktur Jawa Pos TV Bali dan Wakil Direktur Jawa Pos Radar Bali Ibnu Yunianto, Manager Bisnis Radar Bali Rosihan Anwar, serta Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Bali Djoko Heru Setiyawan. Turut hadir Pemimpin Redaksi Jawa Pos TV Bali dan Pemimpin Redaksi radarbali.id Muhammad Ridwan.
Manager Bisnis Radar Bali Rosihan Anwar mengatakan Radar Bali memiliki berbagai platform media, mulai dari koran cetak, media digital, hingga televisi. Ia menyatakan kesiapan Radar Bali untuk terus bersinergi dengan Bawaslu Bali di tengah tantangan industri media saat ini.
“Kami berharap kerja sama yang sudah berjalan bisa terus dilanjutkan,” kata Rosihan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan Bawaslu memandang media sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemilu.
Menurut dia, peran media penting agar kerja-kerja pengawasan Bawaslu dapat diketahui publik. Ariyani menegaskan kerja sama dengan media tidak hanya dibutuhkan saat tahapan pemilu dan pemilihan, tetapi juga di luar tahapan.
“Edukasi kepada masyarakat tetap menjadi kewajiban Bawaslu meskipun sedang tidak ada tahapan,” ujarnya di Kantor Radar Bali, Rabu (7/1/2025).
Baca Juga: Cegah Hak Pilih Tercecer, Bawaslu Bali Minta Aparat Purna Tugas Langsung Terima KTP Sipil
Ia juga membuka ruang masukan dari media terkait kinerja kehumasan Bawaslu Bali. Masukan tersebut, kata dia, diperlukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pengawasan partisipatif.
Direktur Jawa Pos TV Bali dan Wakil Direktur Jawa Pos Radar Bali Ibnu Yunianto mengatakan pihaknya berharap mendapat gambaran yang lebih jelas dari Bawaslu mengenai bentuk kerja sama yang diharapkan ke depan.
Menurut dia, edukasi pemilu semestinya dilakukan sejak jauh hari, tidak hanya menjelang pemungutan suara. “Pengawasan dan pendidikan politik seharusnya dimulai sejak awal, bisa melalui sekolah, banjar, atau kampus,” kata Ibnu.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara Bawaslu dan media.
Baca Juga: Bawaslu Bali Temukan Data Tidak Akurat dari Penambahan 26 Ribu Pemilih Baru
Menanggapi hal tersebut, Ariyani menjelaskan bahwa Bawaslu Bali tetap menjalankan program edukasi meskipun tanpa dukungan anggaran. Ia berharap media dapat berperan aktif dalam menyampaikan kegiatan tersebut kepada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Radar Bali juga menyarankan agar Bawaslu rutin mengirimkan siaran pers sebagai antisipasi apabila peliputan langsung terkendala waktu. Untuk kegiatan dengan audiens besar dan lokasi yang mudah dijangkau, Bawaslu diharapkan dapat menginformasikan lebih awal agar dapat diliput langsung.
Pemimpin Redaksi Jawa Pos TV Bali dan Pemimpin Redaksi radarbali.id Muhammad Ridwan menekankan pentingnya kreativitas dalam mengemas isu pengawasan agar lebih menarik bagi publik.
Baca Juga: Pemilu telah Usai, Ketua Bawaslu Bali Minta Hilangkan Fanatisme, Bisa Merusak Demokrasi
Salah satu isu yang dibahas adalah hasil pengawasan Bawaslu Bali terkait status kependudukan anggota TNI dan Polri yang telah pensiun, tetapi masih tercatat aktif dalam KTP. Ariyani menjelaskan bahwa di Kabupaten Jembrana, Bawaslu mendorong inovasi dengan penyerahan KTP berstatus sipil bersamaan dengan surat keputusan pensiun.
Ridwan menilai hasil pengawasan tersebut memiliki nilai berita karena berkaitan langsung dengan hak politik dan administrasi kependudukan.
Ariyani berharap media dapat terus mengawal isu-isu pengawasan pemilu sekaligus memberikan masukan terhadap pemberitaan Bawaslu Bali guna meningkatkan kualitas penyebaran informasi kepada publik.***
Editor : M.Ridwan