SANUR, radarbali.jawapos.com – Pengelolaan anggaran negara di tingkat desa kini menjadi perhatian serius. Menyadari tingginya risiko jeratan hukum akibat kesalahan administrasi, sepuluh Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, melakukan langkah proaktif dengan menemui Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Wayan Sudirta, SH, MH, pada masa reses, Sabtu (28/2/2026).
Dipimpin oleh Camat Susut, Dewa Putu Apriyanta, S.STP, M.Si, para pimpinan desa tersebut menyuarakan keresahan yang sama: kebutuhan akan pendampingan hukum yang konkret agar mereka dapat melayani masyarakat dengan tenang tanpa bayang-bayang kasus korupsi.
Dalam pertemuan tersebut, para Kades menekankan bahwa potensi masalah hukum seringkali bukan bermuara pada niat jahat (mens rea), melainkan akibat ketidaktahuan teknis atau maladministrasi dalam mengelola dana desa.
"Semua kades ingin mengelola anggaran dengan tenang dan aman. Jangan sampai karena kekeliruan administrasi, mereka terjerat kasus korupsi. Inisiatif ini sangat baik agar mereka tetap fokus melayani masyarakat," ujar Wayan Sudirta menanggapi aspirasi tersebut.
Sudirta menambahkan bahwa sinergi dengan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan sebagai pendamping, sangat krusial untuk memastikan tata kelola keuangan desa tetap berada di koridor yang benar.
Sebelum menyerap aspirasi di Susut, di hari yang sama Sudirta juga menghadiri acara prestisius "Singgasana Seni Bung Karno" di Bali Beach Convention Centre (The Meru Sanur). Acara tersebut menjadi momentum penting karena turut dihadiri oleh:
- Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI)
- Prananda Prabowo
- Wayan Koster (Gubernur Bali)
Kehadiran tokoh-tokoh bangsa ini mempertegas komitmen pembangunan Bali yang tidak hanya berbasis pada pelestarian seni dan budaya, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
KORdEM: Jembatan Advokasi dan Layanan Sosial
Sebagai solusi keberlanjutan, pertemuan tersebut mewacanakan pembentukan kembali atau revitalisasi KORdEM (Koalisi Organisasi Non Pemerintah dan Eksponen Masyarakat) di tingkat kecamatan.
KORdEM, yang memiliki rekam jejak panjang sejak 2003, terbukti efektif dalam melakukan advokasi warga kurang mampu—seperti penanganan medis bagi penderita penyakit kulit langka di Bangli. Ke depan, pola komunikasi ini diharapkan tidak hanya mencakup literasi hukum bagi aparat desa, tetapi juga pendampingan bagi warga dalam akses:
- Pelayanan Kesehatan Gratis
- Pendidikan Berkualitas
- Advokasi Sosial
Menutup pertemuan, Sudirta berharap model proaktif dari Kecamatan Susut ini menjadi inspirasi bagi kecamatan-kecamatan lain di Bali. Ia mengingatkan para Kades agar tetap memegang teguh sumpah jabatan.
"Sebagai wakil rakyat, saya ingin para Kades bekerja dengan tenang dan bebas dari jeratan hukum. Namun, pelayanan harus benar-benar dilakukan secara tulus dan sesuai sumpah jabatan sebagai pelayan masyarakat," tegas Sudirta.
Daftar Kepala Desa yang Hadir:
- Artawan (Desa Pengelumbaran)
- Anak Agung Anggra Wiguna (Desa Susut)
- Gusti Made Dwi Adnyana (Desa Sulahan)
- Wayan Widnyana (Desa Abuan)
- Wayan Sunarta (Desa Apuan)
- Wayan Suka (Desa Lumbuan)
- Nyoman Wijaya (Desa Demulih)
- Ketut Gemuh (Desa Pengiangan)
- Made Weda (Desa Selat)
- Putu Merta Utama (Desa Tiga)***
Editor : M.Ridwan