DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Tiga problematika Kota Denpasar tak pernah tuntas. Macet, banjir, dan sampah—tiga persoalan yang terjadi di Ibu Kota Provinsi Bali ini menjadi tantangan perkotaan yang dinilai perlu mendapat penanganan serius dan berkelanjutan dari pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Denpasar dari daerah pemilihan Denpasar Selatan, I Gede Tommy Sumertha.
Menurut Anggota Fraksi Gerindra Denpasar ini, pertumbuhan kota yang pesat harus diimbangi dengan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan yang lebih baik agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.
Terutama persoalan sampah yang menjadi polemik saat ini. Terlebih TPA Suwung akan segera ditutup, sehingga masyarakat harus segera melaksanakan pemilahan.
Di samping itu, meningkatnya aktivitas masyarakat serta pertumbuhan sektor pariwisata berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap hari.
“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pengurangan di sumber, pengolahan berbasis masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi seperti waste to energy.
Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan kota,” ujar politisi yang akrab disapa Tommy ini Sabtu (14/3/2026).
Kemudian, isu banjir juga kerap terjadi saat musim hujan. Setiap curah hujan tinggi, akan terjadi genangan di sejumlah titik di Kota Denpasar.
Menurut Tommy, kejadian banjir disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem drainase yang belum optimal, penyumbatan saluran air akibat sampah, serta berkurangnya daerah resapan air.
Maka, perlu adanya upaya penataan sistem drainase secara menyeluruh, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan fasilitas resapan air di kawasan perkotaan.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya bersifat sementara. Diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara pembangunan drainase, penataan sungai, serta perlindungan kawasan resapan air agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang berlebihan,” jelasnya.
Permasalahan kemacetan lalu lintas juga menjadi tantangan karena meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada waktu tempuh perjalanan, tetapi juga berpengaruh pada kenyamanan dan produktivitas warga.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta pemerintah perlu terus melakukan berbagai langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, rekayasa lalu lintas, penyediaan kantong parkir, hingga pengembangan transportasi massal yang lebih efektif.
“Solusi kemacetan harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Selain pembangunan infrastruktur, pengaturan lalu lintas serta pembatasan kendaraan di kawasan tertentu juga perlu menjadi bagian dari kebijakan transportasi kota,” katanya.
Tommy menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan tersebut.
“Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali harus mampu menjadi kota yang tertata, bersih, dan nyaman. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, diharapkan Kota Denpasar mampu menghadapi tantangan perkotaan sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Editor : Rosihan Anwar