Ketua Fraksi Gerindra - PSI DPRD Provinsi Bali Gede Harja Astawa.
DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Dalam mengedepankan transparansi keuangan daerah, Ketua Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, meminta evaluasi menyeluruh mengenai pengelolaan Pendapatan Wisata Asing (PWA) yang bersumber dari pungutan wisatawan mancanegara sebesar Rp150.000 per orang.
Itu disampaikan saat ditemui usia Sidang Paripurna bersama Gubernur Bali pada, Rabu, 25/3/2026 di Gedung Utama DPRD Bali di Denpasar.
Harja menyebut, kebijakan tersebut pada prinsipnya telah disepakati bersama sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dalam mendukung pelestarian adat, budaya, dan tradisi Bali.
"Dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan sejumlah persoalan, terutama terkait mekanisme pemungutan dan transparansi pengelolaan dana," terangnya
Jika dikalkulasi jumlah wisatawan asing mencapai jutaan orang, potensi pendapatan dari pungutan Rp150.000 itu seharusnya bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Namun yang tercantum dalam APBD justru masih jauh di bawah estimasi tersebut,” ujar Gede Harja Astawa.
Menurut Harja, adanya selisih yang cukup signifikan tersebut perlu menjadi perhatian serius. DPRD, lanjutnya, akan mendalami kemungkinan adanya kebocoran, kendala teknis, maupun tingginya biaya operasional dalam proses pemungutan.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan sistem pemungutan yang saat ini diterapkan, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana alur pengelolaan dana, hingga kejelasan rekening penampungan.
Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan.
“Ke depan, kami ingin memastikan bahwa sistem pemungutan ini benar-benar transparan. Siapa yang memungut, bagaimana mekanismenya, dan ke mana dana tersebut dialokasikan harus jelas. Bahkan perlu ada pengawasan independen agar publik percaya,” tegasnya.
Pria yang juga Ketua DPC Gerindra Buleleng menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan PWA adalah untuk memperkuat adat dan budaya Bali.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur juga tidak boleh diabaikan, terutama kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.
Persoalan infrastruktur tidak seharusnya terhambat oleh ego sektoral antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia mendorong adanya sinergi dan respons cepat dari seluruh pihak terkait.
“Kalau ada jalan rusak, jangan saling menunggu. Baik provinsi maupun kabupaten sama-sama punya anggaran. Harus ada respons cepat, jangan menunggu viral atau ramai dulu baru bergerak,” katanya.
Fraksi Gerindra-PSI mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan melalui PWA.
Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.
Ia juga mengingatkan agar peluang peningkatan pendapatan ini tidak justru membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.
Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kita ingin kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi Bali, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi kunci utama,” pungkasnya.
Editor : Rosihan Anwar