DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Terkait tuntutan Forum Swakelola Sampah Bali yang meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam mengatasi darurat sampah di Pulau Dewata, Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, angkat bicara.
Pernyataan tersebut muncul menyusul aksi masyarakat yang menyoroti persoalan sampah yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Bali.
Dalam keterangannya, De Gadjah menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut citra Bali secara keseluruhan.
“Ini bukan cuma soal sampah. Ini soal wajah Bali. Kemarin masyarakat turun ke jalan karena sistem tidak bekerja.
Saya lihat langsung apa yang terjadi kemaren masyarakat resah. Sampah menumpuk. Sistem tidak jalan. Bahkan sampai ada yang minta Presiden turun tangan," katanya, Jumat (17/4/2026).
"Pertanyaan saya sederhana: Ini masalah pusat? atau masalah yang harusnya bisa diselesaikan di Bali? Aturan pengelolaan sampah itu bukan baru. Sudah ada sejak 2008.
Bahkan praktik lama seperti open dumping sudah dilarang dari dulu. Jadi ini bukan soal aturan belum ada, tapi soal dijalankan atau tidak,” imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penanganan persoalan dasar di daerah jika persoalan sampah saja belum mampu diselesaikan.
“Kalau sampah saja tidak selesai, kita mau bicara apa lagi?”
Menurutnya, tanggung jawab utama penanganan sampah berada di daerah, sehingga tidak seharusnya seluruh persoalan dibebankan ke pemerintah pusat.
“Ada tanggung jawab daerah yang harus berani diselesaikan. Jangan apa-apa, tanggung jawab presiden dan minta presiden yang mengurus!” tegasnya.
De Gadjah juga menilai adanya nuansa politis dalam tuntutan tersebut. Ia mengingatkan agar pernyataan yang disampaikan tidak memperkeruh situasi dan justru merugikan masyarakat.
“Ini sangat berbau politis sekali, dan yang berbicara ini oknum salah satu kader partai yang jelas penguasa di Bali.
Hati-hati dalam berbicara atau berstatament dan lain lain. Karena ini sangat kental dengan bau politisnya. Jangan sampai rakyat yang harus menanggung akibatnya,” tandasnya.
Ia menegaskan Bali memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada intervensi pemerintah pusat.
“Bali ini besar. Bali ini kuat. Jangan sampai hal mendasar seperti sampah justru merusak wajah Bali sendiri. Kita butuh solusi. Bukan saling lempar tanggung jawab. Kerja. No drama,” pungkasnya.
Editor : Rosihan Anwar