DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, I Gede Harja Astawa, menyoroti belum ada pemerataan infrastruktur dan masifnya pembabatan hutan usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kalinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin (8/6).
"Masukan bagi saya itu penting, agar kebutuhan riil masyarakat di bawah terpenuhi, terutama infrastruktur.
Kami masih melihat, khususnya di Buleleng, ada jalan rusak dibiarkan ketika masyarakat teriak-teriak baru ditindaklanjuti," terang anggota dewan asal Buleleng tersebut kemarin (9/6).
Kemudian, penerangan jalan yang minim di sepanjang jalan di Bali serta berbagai kekurangan yang banyak terjadi harus ditindaklanjuti.
Sebab, setiap masa reses, keluhan yang ia terima selalu menyoal infrastruktur jalan.
"Ketika kami reses, bertanya kepada kepala desa maupun kepala dusun, mereka menyampaikan keluhannya bahwa di jalan-jalan penerangan jalan tidak ada," bebernya.
Selain itu, Harja juga menyayangkan sikap acuh tak acuh pejabat Pemprov Bali terkait pelanggaran tata ruang, alih fungsi hutan, serta reklamasi laut.
"Kemudian yang lebih penting lagi, ada sikap apatis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap pembabatan hutan dan reklamasi, seperti di Bukit Ser yang dibiarkan saja," jelasnya.
Ironisnya lagi, tampak hubungan Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali berjarak. Buktinya, saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bali, tidak ada satu pun kepala daerah yang mendampingi.
Anehnya, menurut Harja, Presiden Prabowo Subianto malah memanggil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Bali, Made Muliawan Arya. Harja menduga ada 'kejutan' untuk Bali.
"Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kehadiran Pak Prabowo, saya terus berpikir, kenapa ya tidak ada pejabat yang mendampingi?
Tidak ada pejabat yang hadir pada kunjungan beliau itu. Bagi saya ini aneh, sinyal apakah ini? Kan aneh, apakah Pak Prabowo tidak ingin dijemput karena akan ada sesuatu dalam tanda petik di Bali?" tanyanya.
"Apakah ini soal politik? Apakah kalau tidak mau dijemput, Ketua DPD kami (DPD Gerindra Bali) kok diminta bertemu di The Meru?" ungkapnya.
Pria yang duduk di Komisi I DPRD Bali ini masih bertanya-tanya dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dan pertanda apa yang ingin disampaikan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia itu.
"Hati saya berpikir, apakah ini sebuah sinyal terjadi bersih-bersih dalam tanda petik? Saya juga bingung, aneh ini. Menjadi pertanyaan saya, mudah-mudahan kecurigaan saya di pusat sebagai perbandingan.
Tiba-tiba pimpinan BGN diganti, besoknya sudah dijemput, insting politik saya bicara seperti itu. Insting politik saya menangkap ini seperti sinyal ada sesuatu di Bali, di kalangan Pemprov atau Pemkab.
Tidakkah ada sesuatu dalam tanda petik sehingga beliau tidak didampingi atau tidak ingin didampingi? Saya masih bertanya-tanya ini," cetusnya.
Harja menambahkan, Gubernur Bali atau Pemprov Bali tidak larut dalam euforia perolehan WTP. Ia meminta catatan dari BPK dipakai sebagai cambuk untuk lebih baik.
"Bagi saya jangan hanya menjadi euforia formal, tapi justru dipakai sebagai cambuk untuk lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur masyarakat." Tandasnya.
Editor : Rosihan Anwar