TABANAN, Radar Bali.id – Meski pelaksanaan Pemilu 2024 telah usai dilaksanakan, bukan berarti tanggung jawab publik ikut berakhir.
Berakhirnya tahapan pemilu tidak serta-merta menyurutkan kewajiban moral elemen bangsa.
Tanggung jawab besar masih melekat bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga stabilitas demokrasi pasca-pemilu berlangsung.
Salah satu tugas krusial saat ini adalah memastikan seluruh elemen bangsa tetap berperan aktif menjaga kondusivitas politik di daerah, sekaligus mendukung keberlanjutan agenda pembangunan nasional yang ada di daerah sesuai mandat rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka saat menghadiri Launching Ruang Layanan PPID di Bawaslu Tabanan, pada hari Kamis, 25 Juni 2026.
Menurutnya, esensi demokrasi tidak berhenti begitu saja saat rakyat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Justru, proses demokrasi sejati berlanjut pada bagaimana seluruh elemen bangsa menghormati hasil pemilihan dan mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif.
"Menghormati hasil pemilu adalah bagian dari penghormatan terhadap demokrasi itu sendiri," jelas Wirka.
Ia menambahkan bahwa menjaga stabilitas demokrasi pasca-pemilu sangat bergantung pada kedewasaan seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi hasil pemilu secara konstitusional.
Perbedaan pilihan politik serta hasil akhir dalam demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Namun, perbedaan itu harus tetap ditempatkan dalam kerangka persatuan dan kepentingan kebangsaan.
Hasil pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokratis yang sah. Penerimaan terhadap hasil tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang tertib dan stabil.
"Di dalam pemilu harus ada hasil saat pesta demokrasi. Hasil ini harus diterima dengan lapang dada oleh semua pihak," ungkapnya.
Wirka menekankan, pemerintahan hasil pemilu perlu diberi ruang dan waktu untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah disampaikan saat masa kampanye. Hal itu merupakan bagian dari siklus akuntabilitas dalam demokrasi yang sehat.
Meski demikian, Wirka mengingatkan bahwa partisipasi publik tetap krusial melalui pengawasan, kritik, dan masukan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu wujud nyata demokrasi adalah ikut melaksanakan pembangunan pada tingkat daerah serta menjaga kondusivitas politik.
“Demokrasi butuh keterlibatan warga secara aktif. Kritik yang membangun justru memperkuat kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan, baik di pusat maupun daerah,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan tidak terjebak dalam polarisasi berkepanjangan. Solidaritas sosial, menurutnya, adalah modal penting dalam merawat demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.
Tantangan utama pasca-pemilu bukan pada perbedaan politik itu sendiri, melainkan pada kemampuan kolektif masyarakat dalam mengelola perbedaan agar tidak mengganggu kohesi sosial dan arah pembangunan nasional.
“Demokrasi harus menjadi sarana bersama untuk memperkuat persatuan sekaligus mendorong kemajuan pembangunan, dengan tetap membuka ruang bagi kritik yang bertanggung jawab,” tandasnya. [*]
Editor : Hari Puspita