DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Tak pernah terdengar riak-riak, tetiba pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali bergolak.
Sebanyak 7 pengurus DPC PPP se Bali plus DPW berkumpul di Sekretariat DPW PPP Provinsi Bali di jalan Mahendradatta Denpasar, Ahad 10 Agustus 2026.
Ada apa?. Mereka protes lantaran merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh induk partainya.
Mereka adalah, Ketua DPC PPP Tabanan, Safari, Ketua DPC PPP Jembrana, Saifullah, Ketua DPC PPP Badung, Sabar, Ketua DPC PPP Buleleng, Arjam, Ketua DPC PPP Denpasar, Susilawati, Ketua DPC PPP Karangasem, Izza.
”Ini yang belum hadir hanya Ketua DPC Bangli dan Klungkung, tapi sudah konfirmasi, kami berkumpul untuk mempertanyakan status kami yang hingga hari ini tak jelas,” ungkap Ketua DPW PPP Provinsi Bali, Sahirin didampingi Sekretaris PPP Bali, Samsuddin, Ahad (10/8/2026).
Sahirin lalu membeberkan kronologis bahwa, pasca Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung 27-29 September 2025 di Jakarta, semua DPW diberi amanah untuk menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil).
Menindaklanjuti ini, bulan 24 Desember 2025 pihaknya menggelar Muswil di Wong Solo Denpasar yang hasilnya memilih tim formatur, yakni Ketua DPC Tababan Safari, Jembrana, Ulum, Bangli dan DPW Samsuddin, DPP diwakili oleh Imam Fauzan yang jabatannya saat itu selaku Bendahara Umum.
Untuk diketahui Sahirin sebelum Muktamar juga telah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Bali.
Selanjutnya, sesuai ketentuan AD/ART partai, pihaknya menyerahkan hasil kerja tim formatur ke DPP PPP.
”Yang kami pertanyakan, sampai saat ini sudah lebih dari delapan bulan, kami tak mendapat kejelasan apa tindak lanjut dari pusat, tiba-tiba kami mendengar informasi bahwa kepengurusan DPW dan khususnya saya sebagai Ketua DPW sudah di Plt oleh pusat tanpa adanya pemberitahuan, ini yang kami kecewa,” ungkap Sahirin, dengan nada agak kesal.
Saat bulan Ramadan lalu pihaknya mengaku sempat pertanyakan ke pusat namun tak memperoleh jawaban.
Belakangan pihaknya mendengar DPP PPP menunjuk Faisal selaku Plt ketua DPW PPP Bali.
”Namun, apakah penunjukan Plt itu ada SK- nya sampai sekarang kami tidak tahu, sebab oleh yang bersangkutan SK itu tak pernah ditunjukkan, nah ini bagi kami menjadi misterius,” ujar Sahirin, dengan nada kecewa.
Mestinya kata dia, setelah DPP memperjelas, siapa saja kepengurusan DPW, maka Musyawarah Cabang bisa dilaksanakan untuk menyegarkan kepengurusan.
”Namun DPC-DPC ini mempertanyakan, mengapa tak ada Muscab, tiba-tiba saja sudah di Plt semua, inilah akar masalahnya,” tandas Sahirin.
Masalah inilah yang menurutnya memicu kegadunhan di semua cabang.
Pihaknya sempat mempertanyakan kepada Faisal, namun pengakuannya dirinya yang ditunjuk sebagai Plt.
”Hanya sayangnya sekali lagi SK Plt nya tak pernah ditunjukkan,” tegasnya dibenarkan oleh Ketua DPC yang hadir.
Pihakya berharap DPP segera turun kebawah untuk menata partai berlambang Ka’bah ini kedepan.
”Ini penting karena di aplikasi SiPol KPU nama-nama kami masih terdaftar, saya pernah dihubungi pihak KPU, tapi belakangan tak pernah lagi,” katanya.
Terlebih kata dia, tahun depan proses verifikasi partai politik sudah dimulai.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.jawapos.com