Lantaran apabila acuannya adalah aturan permainan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) atau lembaga yang berwenang membuat aturan sepakbola, pada pasal 4 Ayat 5, menyebutkan aturan soal atribut politik yang tidak boleh masuk dalam pertandingan FIFA.
Yakni, aturan bahwa peralatan tidak boleh memiliki slogan, pernyataan, atau gambar politik, agama atau pribadi. Pemain tidak boleh memperlihatkan pakaian dalam yang menunjukkan politik, agama, slogan pribadi, pernyataan atau gambar, atau iklan selain logo pabrikan.
Terkait sanksi, bahwa pelanggaran apa pun, pemain dan/atau tim akan diberi sanksi oleh penyelenggara kompetisi, asosiasi sepakbola nasional, atau FIFA.
Terkaiat aturan jika itu sebuah negara yang berstatus tuan rumah even besar seperti Piala Dunia U-20, FIFA memang tidak memberi gambaran jelas. Namun, bisa saja kemungkinan besar sanksi pencabutan status tuan rumah akan diambil.
Risiko lebih buruk lagi adalah Indonesia juga berpotensi masuk daftar hitam alias black list negara yang tidak diizinkan lagi menyelenggarakan pertandingan sepak bola berstandar internasional, yang berbendera FIFA. Ini bisa saja sanksi seperti 2015 bakal dijatuhkan lagi.
Ini seperti diungkapkan Ketua Asprov PSSI Provinsi Bali, Ketut Suardana. Dia menegaskan bahwa FIFA berhak penuh dan tidak bisa diintervensi pemerintah setempat atau negara. Menurutnya, jika pemerintah berbuat yang tidak sesuai dengan aturan FIFA, malah akan bisa mendatangkan sanksi untuk Indonesia.“Jangan sampai ada masalah dengan kita, lalu ada sanksi dan seterusnya,” ucap Suardana.
Walau demikian, pria asal Gianyar itu menyerahkan dan memercayai pemerintah dalam mengambil kebijakan. Ia berharap hadirnya negara atau pemerintah tidak menjadi masalah dikemudian hari.
Sebab, otoritas sepak bola dunia yakni FIFA bersama PSSI sudah membangun kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, tidak adanya intervensi urusan sepak bola oleh negara. Ia yakin segala sesuatu pasti berjalan dengan lancar.
“Surabaya yang mayoritas beda dengan Bali saja menerima kehadiran timnas Israel. Menurut pikiran ada benak saya, dengan penolakan Bali saat ini, semoga ke depan kalau ada even dunia Bali masih diperhitungkan oleh otoritas nasional dan dunia,” ucapnya. [ni kadek novi febriani/radar bali]
Editor : Hari Puspita