Penertiban itu dilakukan oleh petugas karena adanya keluhan dari masyarakat yang menyebut mengganggu arus lalu lintas.
Camat Baturiti Sayu Made Parwati mengatakan, penertiban terhadap para pedagang PKL di pinggir Danau Beratan secara perlahan dilakukan oleh Pemerintah Tabanan dengan pendekatan secara persuasif.
“Kami sebenarnya menghimbau para pedagang untuk melakukan kebersihan terlebih dahulu. Jika memungkin kami arahkan untuk tidak ada aktivitas, karena belakangan ini agak macet di lokasi itu,” kata Parwati, Kamis (4/5).
Selain itu diakui Parwati penertiban itu dilakukan terkait adanya rencana dari Pemerintah Provinsi Bali yang bakal melaksanakan penataan. Apalagi beberapa kali DPRD Provinsi Bali sempat turun ke lokasi Danau Beratan. “Kedepan arahnya seperti itu secara bertahap, karena masuk program pak Gubernur Bali. Maka hari ini mulai ditertibkan dan meminta menjaga kebersihan,” ungkapnya.
Penertiban itu dilakukan juga mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat melalui media sosial (Medsos).“Di medsos sering ramai keluhan pedagang berjualan pinggir jalan. Ini sangat mengganggu lalu lintas yang buat kemacetan kadang kala,” sebutnya.
Disinggung berapa jumlah pedagang PKL yang berjualan dipinggir jalan obyek wisata Danau Beratan Bedugul, Parwati mengaku pihaknya tidak mengetahui secara pastinya jumlahnya. Tetapi ada puluhan. Itu termasuk pula pedagang bakso yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor.
Semakin banyak PKL yang berjualan dipinggir jalan, pihaknya di pemerintah Tabanan masih mencari solusi untuk relokasi agar PKL ini tetap bisa berjualan. Apakah akan di tempat pada lokasi baru dermaga yang sudah terbangun atau ke tempat yang lama berada di areal pasar bedugul. “Ini kami masih pikirkan dan koordinasi dengan pemerintah desa dan pedagang di sana,” pungkasnya.
Sebelumnya Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menyebutkan bahwa penataan Danau Beratan di kawasan Bedugul, Kecamatan Baturiti masih dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
“Kalau gambaran (penataan Danau Beratan) sedang pembahasan antara provinsi dan kabupaten,” ucapnya usai rapat Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam sidang paripurna di DPRD Tabanan.
Karena dalam pembahasannya melibatkan Pemprov Bali, Sanjaya menyebutkan pihaknya di kabupaten juga akan mengikuti petunjuk dari gubernur. “Kami ikuti petunjuk gubernur,” tukasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani. Dia menambahkan penataan Danau Beratan yang ada di kawasan Bedugul sejatinya telah dituangkan ke dalam rekomendasi Kelompok Kerja (Pokja) Aset beberapa tahun lalu.
“Saat itu Pokja Aset melihat di sana (sekitar Danau Beratan) ada persoalan. Itu kemudian menjadi rekomendasi dari Pokja Aset untuk ditindaklanjuti eksekutif. Bahwa, kawasan Bedugul itu mesti ditata secara khusus dan spesifik,” jelasnya.
Omardani yang juga di Pokja Aset kala itu menyebutkan, salah satu persoalan di kawasan Bedugul tidak jauh beda dengan yang disampaikan Gubernur Koster saat melakukan kunjungan kerja di Tabanan. Di antaranya kekumuhan akibat warung-warung yang tidak ditata dengan baik.
“Perlu aturan khusus. Rekomendasi kami di Pokja Aset saat itu agar eksekutif segera merancang RDTR (rencana detil tata ruang) khusus kawasan Bedugul,” tandasnya. (uli)
Editor : Donny Tabelak