TABANAN, Radar Bali.id – Setelah dua pekan puluhan warga terdampak tol melakukan pemasangan baliho berukuran jumbo yang menuntut soal kejelasan pembangunan proyek tol Gilimanuk-Mengwi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Namun sayangnya sampai Jumat kemarin (2/2/2024) belum ada kejelasan informasi dari Pemerintah Pusat soal proyek jalan bebas hambatan yang melintas 7 kecamatan dengan 15 desa di Kabupaten Tabanan.
Tidak ada kejelasan proyek tol tersebut membuat warga terdampak tol sudah putus asa. Pasalnya tanah-tanah dan lahan-lahan sudah diberikan tanda patok-patok batas untuk jalan, akan tetapi ganti rugi lahan tidak kunjung datang dari pemerintah.
Ketua Forum Perbekel Terdampak Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk I Nyoman Arnawa menyatakan sampai dengan saat ini belum ada kabar dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPUR soal kejelasan tol.
Bahkan informasi terbaru Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk belum ada masuk anggaran pada APBN 2024.
“Anggaran tol nol infonya, tak masuk APBN pusat, jadi kemungkinan 2024 belum ada kejelasan,” kata Arnawa dihubungi Jumat kemarin.
Tidak masuk proyek tol dalam APBN membuat warga yang terdampak tol semakin ragu dan bingung dengan proyek tol tersebut.
“Ini warga dibawah sudah gak karuan, galau sudah pada putus asa, karena mereka digantung oleh pemerintah setelah dipasang patok. Jujur bingung sekali, mau bongkar patok,” ujar Arnawa.
Kendati baru ada informasi demikian soal tol Gilimanuk-Mengwi, Arnawa berharap pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memberikan informasi lebih rinci dan detail terkait kelanjutan proyek tol.
“Jangan warga terdampak digantung seperti ini dan dibiarkan menunggu dan menunggu,” imbuhnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Perbekel Desa Antosari I Nyoman Agus Suryawan mengatakan sama sekali sampai hari ini belum ada respon dari pemerintah setelah ia bersama warga terdampak tol Gilimanuk-Mengwi melakukan pemasangan baliho di Jalan Antosari Pupuan.
Warga saat ini sangat kecewa dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pasalnya tidak ada perjuangan sama sekali dilakukan terhadap proyek tol tersebut.warga sudah setuju dibangun tol, namun malah digantung.
“Jujur tiang (saya) sebagai warga yang juga terdampak tol semakin pasrah, dibawah sudah carut marut kondisi sekarang,” ungkapnya.
Agus Suryawan mengaku lantaran tidak ada kejelasan proyek tol Gilimanuk-Mengwi beberapa warga yang kesal dengan pemerintah akhirnya melakukan pencabutan patok-patok batas jalan tol yang sudah terpasang.
Apalagi desanya khusus di Banjar Dinas Gulingan ada sebanyak 50 warga yang terdampak tol. Bahkan lahan-lahan pertanian warga hingga rumah telah dipatok. Sementara luasan lahan terdampak tol sekitar 45 hektare.
“Sudah ada beberapa yang patoknya dicabut dan dibuang karena tidak ada kejelasan tol sampai sekarang ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui aksi protes menuntut kejelasan soal proyek proyek tol Gilimanuk-Mengwi dengan warga terdampak tol memasang baliho berukuran jumbo sudah dilakukan dua kali.
Pertama baliho berukuran jumbo dipasang di Jalan Raya Antosari-Pupuan, Rabu 19 Agustus 2023 lalu. Di mana spanduk tersebut ditujukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.
Selanjutnya aksi kedua dilakukan pada Minggu 14 Januari lalu dimana baliho ukuran jumbo ditujukan kepada Presiden Jokowi. Namun pemerintah tidak merespon dan menanggapi.
Sejatinya pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi direncanakan tuntas tahun 2028 mendatang. Dimana pengerjaan tol itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Tol Jagat Kerthi Bali. Dengan pembiayaan melalui konsorsium.
Tol sepanjang 96,84 km perkiraan menghabiskan biaya investasi sebesar Rp 24,6 Triliun. Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.
Khusus wilayah Tabanan sendiri pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk akan melintasi 22 Desa dengan 7 kecamatan di Tabanan yang menghabiskan lahan sekitar 1069,44 hektare. Tapi kini tidak ada kejelasan pembangunannya. [*]
Editor : Hari Puspita