TABANAN, Radar Bali.id – Penyerapan pupuk bersubsidi jenis Urea di Kabupaten Tabanan hingga September 2026 melambat signifikan.
Baca Juga: Tiga Bulan Pupuk Urea dan NPK di Bali Menghilang, Ini Faktanya...
Dampak kemarau panjang yang mengeringkan pasokan air irigasi membuat sejumlah subak belum bisa mengolah lahan pertanian mereka.
Baca Juga: Distribusi Dipangkas, Petani Karangasem Terancam Krisis Pupuk Bersubsidi
Berdasarkan data rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi periode Januari hingga September 2026, realisasi pupuk Urea di Tabanan baru menyentuh angka 4,87 juta kilogram atau 60,86 persen dari total alokasi sebesar 8,008 juta kilogram.
Baca Juga: Ketika Petani Tabanan Semakin Antusias Tanam Kakao: Harga Sempat Bagus, Ada Usulan Pupuk Bersubsidi
Artinya, masih tersisa sekitar 3,13 juta kilogram pupuk Urea yang belum terserap petani.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Made Utama, 53, menjelaskan pada Senin, (19/10/2026), bahwa rendahnya serapan pupuk sangat dipengaruhi oleh perubahan pola dan jadwal tanam akibat keterbatasan air.
“Kemarau pasti berpengaruh pada serapan pupuk. Beberapa subak tidak bisa tanam karena air yang tidak mencukupi. Itu juga membuat realisasi masih rata-rata rendah,” terang Utama.
Dari 10 kecamatan di Tabanan, Kecamatan Baturiti mencatat angka serapan Urea tertinggi yakni 84,79 persen. Sebaliknya, Kecamatan Tabanan menjadi wilayah dengan tingkat penyerapan terendah, yaitu baru mencapai 39,02 persen atau 460,60 ton dari alokasi 1,18 ribu ton.
Selain Urea, penyerapan jenis pupuk organik bersubsidi juga tergolong minim, baru terealisasi 281,72 ton atau 42,46 persen dari total alokasi 663,41 ton. Berbeda halnya dengan pupuk NPK yang serapannya terbilang tinggi hingga mencapai 80,24 persen (6,17 juta kilogram dari alokasi 7,69 juta kilogram).
Utama menambahkan, saat ini para petani di wilayah yang kekurangan air masih menunggu datangnya musim hujan untuk memulai olah lahan.
Sementara itu, Dinas Pertanian Tabanan masih mengevaluasi perkembangan penyerapan hingga akhir Oktober sebelum berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan realokasi kuota pupuk. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali