SINGARAJA, Radar Bali.id – Masifnya penggunaan media sosial saat ini menjadi tantangan nyata bagi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perkembangan informasi yang begitu cepat di dunia maya, jika tidak diantisipasi dengan cepat, berpotensi menjadi bola liar berupa berita bohong (hoaks) yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Pesatnya kemajuan digitalisasi ini memaksa pemerintah daerah untuk terus memperkuat integritas, kompetensi, dan disiplin para abdi negara.
Baca Juga: Anggota DPR Sebut Generasi Muda Rentan Terjebak Pusaran Hoaks, Perlu Aktif Literasi Digital
Pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat kini telah berubah drastis akibat ketergantungan pada gawai. Apalagi, saat ini setiap individu memiliki kekuatan untuk memviralkan suatu peristiwa dalam sekejap.
”Pemanfaatan platform digital seperti TikTok bahkan dapat diadopsi secara adaptif. Salah satunya sebagai instrumen untuk mengukur dan mengetahui respons, serta aspirasi masyarakat secara langsung,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, 52, saat memberikan pengarahan pada Rabu (17/6/2026) pukul 09.00 Wita.
Menyikapi fenomena ini, para pimpinan instansi dituntut untuk lebih responsif. Menurut Suyasa, aspek kepemimpinan (leadership) saat ini memegang peranan yang jauh lebih krusial daripada sekadar manajemen tata kelola birokrasi yang kaku.
Baca Juga: Kelar Dirujak Netizen, Tepis Isu Mandi Pakai Air Galon, Menpar Widiyanti: Itu Hoaks 100%
Pimpinan dijabat untuk lebih sering turun ke lapangan sesuai tupoksi masing-masing. Pemantauan lapangan secara terjadwal dinilai efektif untuk mendeteksi masalah lebih awal, sebelum isu tersebut telanjur viral dan menjadi konsumsi publik.
Mengingat, sebagian masyarakat terkadang masih kaku dalam menyerap digitalisasi, sehingga kesulitan memilah informasi valid dan terjebak hoaks.
”Jangan sampai tertinggal oleh zaman. ASN akan dicintai oleh rakyat jika mampu berada dan hadir langsung di tengah-tengah mereka. Ketika masyarakat dapat bersatu dan mendukung penuh program pemerintah, di situlah kunci keberhasilan pembangunan,” tambah Suyasa.
Di sisi lain, tantangan baru muncul seiring mulai masuknya Generasi Z ke dunia kerja produktif sebagai ASN. Para abdi negara muda yang tumbuh di era digital ini terkadang menghadapi situasi dilematis, di mana kreativitas mereka merasa terbatasi oleh sekat-sekat birokrasi.
Meskipun demikian, Sekda Suyasa mengingatkan agar seluruh inovasi yang dilahirkan wajib berada di dalam koridor hukum. Pemikiran yang bersifat out of the box tidak boleh menabrak peraturan yang berlaku demi menghindari pelanggaran regulasi. Selain itu, ego sektoral antar-instansi harus sepenuhnya dihilangkan.
”Jangan sampai hal yang mudah dipersulit, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun. Melayani masyarakat harus dilakukan dengan membahagiakan,” tandasnya. [*]
Editor : Hari Puspita