MANGUPURA, Radarbali.id –Sosialisasi proyek penanganan keretakan tebing di Pura Uluwatu, Pecatu, Kuta Selatan Badung terus berlanjut. Minggu 8 September 2024 bertempat di wantilan kantor pengelola DTW Kawasan luar Pura Uluwatu telah dilakukan sosialisasi penanganan keretakan tebing.
Kegiatan sosialisasi digagas langsung oleh Bendesa Adat Pecatu yang dihadiri Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Badung, pihak proyek dan konsultan, Pengempon Pura Uluwatu dari Puri Jero Kuta, Pengelola DTW Kawasan Luar Uluwatu dan kerama Desa Uluwatu. Selain membahas teknis pelaksanaan, dalam kesempatan itu juga dibahas terkait alokasi lahan penempatan material proyek.
Bendesa Adat Pecatu, Made Sumerta kegiatan itu merupakan sosialisasi lanjutan dan sekaligus peninjauan lokasi penempatan material proyek penanganan keretakan tebing Uluwatu. Karena volume material menyesuaikan dengan keadaan lahan yang ada.
Pihak desa adat juga mengalokasikan lahan desa adat seluas 20-25 are di depan dan di samping akses masuk DTW Uluwatu, sebagai lokasi sementara penempatan material proyek. ”Kita alokasikan (lahan) itu di depan, itu lahan desa adat. Kenapa di sana, karena lokasinya dekat dengan proyek sehingga mempermudah menempatkan dan pemanfaatannya nanti,” ujarnya, kemarin.
Lebih lanjut, kegiatan itu diikuti oleh krama Desa Adat Pecatu, pengelola DTW Uluwatu dan Pengempon Pura dari Puri Jero Kuta. Mereka wajib dilibatkan sehingga dapat antisipasi dan juga memaklumi kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Pihak pengelola DTW juga diharapkan dapat mensosialisasikan kepada wisatawan, karena hal itu juga berkaitan dengan kunjungan wisata, walaupun lokasinya berada di luar.
Melalui kegiatan itu, ia juga berharap agar masyarakat yang belum memahami pentingnya proyek itu dapat teredukasi dengan baik. ”Kita juga sudah sampaikan kepada masyarakat agar jangan mencoba mencari material berupa lem stone itu, karena itu murni untuk memproteksi tebing,” tegas Sumerta yang juga anggota DPRD Badung ini.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Badung, AA Rama Putra menerangkan bahwa jalan inspeksi yang dibuat bertujuan untuk mempermudah akses mobilisasi alat dan material yang nantinya dipergunakan. Jalan itu sekaligus akan menjadi seawall untuk mengamankan fondasi tebing yang mengalami cekungan akibat abrasi.
Dinas PUPR Badung kemudian menjalin kerja sama dan menunjuk Fakultas Teknik Universitas Udayana sebagai Manajemen Konstruksi. Proses tender dilakukan April - Juli 2024, dengan menetapkan GK - PAP - WA - PKP (KSO) sebagai pemenang. Sejumlah metode sempat terpikirkan untuk menangani titik spot kerusakan yang terbilang sulit dijangkau. Hingga akhirnya, atas koordinasi dengan Panglingsir Puri Agung Jro Kuta, disimpulkan untuk menggunakan metode pembuatan jalan inspeksi sebagai akses angkut material. ***
Editor : Made Dwija Putera