alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Tak Dapat PPh Lahan Tol, Tabanan Cari Untung dari Naiknya Harga Tanah

TABANAN – Banyak tanah warga yang kena oleh pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang membutuhkan sekitar lahan 1.069,44 hektare yang melintasi 22 desa di wilayah Tabanan.

 

Rupanya Pemerintah Daerah Tabanan tidak mengenakan biaya pajak atas lahan warga yang terkena jalur jalan bebas hambatan sepanjang 96,21 kilometer tersebut.

 

Ini karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) 34 Tahun 2016 tentang tarif baru pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPhTB) telah diterbitkan dan berlaku secara nasional.  

 

“Sederhanannya aturan tersebut, masyarakat yang tanah dan bangunannya dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan tol ataupun bandara dapat memperoleh dana ganti rugi secara penuh tanpa dipotong pajak penghasilan,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Anak Agung Gede Dalem Trisna Ngurah, belum lama ini.

- Advertisement -

 

Selama ini masyarakat menanggung pajak penghasilan atas pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) sebesar 5 persen atas tanah atau bangunan yang dialihkan ke pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga:  GAWAT! Tes CPNS Rawan Kongkalikong

 

“Jadi lahan warga Tabanan 22 desa yang terkena untuk tol Gilimanuk-Mengwi kami pastikan 0 persen tidak perlu mengeluarkan bayar PPh,” ungkapnya.

 

Penerapan aturan ini sendiri sudah bisa dilihat saat pembebasan lahan untuk jalur shortcut Singaraja-Denpasar.

 

Dengan dibebaskan biaya PPh tersebut otomatis Pemerintah Tabanan kehilangan pendapatan dari sektor pembebasan lahan tol.

 

Namun, menurut Gede Dalem, meski tak ada pemasukan PPh dari pembebasan lahan tol, pemerintah daerah akan cari pendapatan dari sisi lain. Kata dia, adanya pembangunan jalan tol justru berdampak pada investasi dan nilai harga jual tanah warga yang berada di sekitar jalan tol.

 

Gede Dalem memperkirakan, harga tanah di sekitar jalan tol akan naik. Maka, bila warga melakukan transaksi jual-beli tanah di sekitar jalan tol, akan ada pemasukan yang lebih besar bagi Pemkab.

Baca Juga:  Terganjal Permendikbud, Disdik Usir Halus Ketua Komite Unsur Dewan

 

Pendapatan ini bisa dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maupun pajak penghasilan atas pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB). Tidak itu saja, nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di sekitar jalan tol juga kemungkinan akan naik sehingga ada kenaikan pemasukan lagi dari pajak bumi dan bangunan.

 

“Tanah warga bisa harga naik dua kali lipat. Nah dari sanalah kita bisa mendapat pemasukan. Jika warga menjual tanah bukan untuk proyek pusat,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dalam waktu dekat. Desainnya pun akan disesuaikan dengan karakter wilayah dimasing-masing kabupaten yang dilintasi jalan tol Gilimanuk-Mengwi Sepanjang 96,21 kilometer tersebut ada membutuhkan lahan sekitar 1069,44 hektare.

 

Sementara dari sisi pengerjaan proyek dikerjakan oleh pihak ketiga yakni PT. Sumber Rodhium Perkasa dengan anggaran sekitar Rp 17 triliun.

- Advertisement -

TABANAN – Banyak tanah warga yang kena oleh pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang membutuhkan sekitar lahan 1.069,44 hektare yang melintasi 22 desa di wilayah Tabanan.

 

Rupanya Pemerintah Daerah Tabanan tidak mengenakan biaya pajak atas lahan warga yang terkena jalur jalan bebas hambatan sepanjang 96,21 kilometer tersebut.

 

Ini karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) 34 Tahun 2016 tentang tarif baru pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPhTB) telah diterbitkan dan berlaku secara nasional.  

 

“Sederhanannya aturan tersebut, masyarakat yang tanah dan bangunannya dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan tol ataupun bandara dapat memperoleh dana ganti rugi secara penuh tanpa dipotong pajak penghasilan,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Anak Agung Gede Dalem Trisna Ngurah, belum lama ini.

 

Selama ini masyarakat menanggung pajak penghasilan atas pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) sebesar 5 persen atas tanah atau bangunan yang dialihkan ke pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga:  Bangun Pabrik Pengolah Sampah Organik, Tabanan Jajaki Jepang

 

“Jadi lahan warga Tabanan 22 desa yang terkena untuk tol Gilimanuk-Mengwi kami pastikan 0 persen tidak perlu mengeluarkan bayar PPh,” ungkapnya.

 

Penerapan aturan ini sendiri sudah bisa dilihat saat pembebasan lahan untuk jalur shortcut Singaraja-Denpasar.

 

Dengan dibebaskan biaya PPh tersebut otomatis Pemerintah Tabanan kehilangan pendapatan dari sektor pembebasan lahan tol.

 

Namun, menurut Gede Dalem, meski tak ada pemasukan PPh dari pembebasan lahan tol, pemerintah daerah akan cari pendapatan dari sisi lain. Kata dia, adanya pembangunan jalan tol justru berdampak pada investasi dan nilai harga jual tanah warga yang berada di sekitar jalan tol.

 

Gede Dalem memperkirakan, harga tanah di sekitar jalan tol akan naik. Maka, bila warga melakukan transaksi jual-beli tanah di sekitar jalan tol, akan ada pemasukan yang lebih besar bagi Pemkab.

Baca Juga:  Apresiasi Bantuan Masker, Tak Sabar Saksikan Bali United Bertanding

 

Pendapatan ini bisa dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maupun pajak penghasilan atas pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB). Tidak itu saja, nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di sekitar jalan tol juga kemungkinan akan naik sehingga ada kenaikan pemasukan lagi dari pajak bumi dan bangunan.

 

“Tanah warga bisa harga naik dua kali lipat. Nah dari sanalah kita bisa mendapat pemasukan. Jika warga menjual tanah bukan untuk proyek pusat,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dalam waktu dekat. Desainnya pun akan disesuaikan dengan karakter wilayah dimasing-masing kabupaten yang dilintasi jalan tol Gilimanuk-Mengwi Sepanjang 96,21 kilometer tersebut ada membutuhkan lahan sekitar 1069,44 hektare.

 

Sementara dari sisi pengerjaan proyek dikerjakan oleh pihak ketiga yakni PT. Sumber Rodhium Perkasa dengan anggaran sekitar Rp 17 triliun.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/