alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Tabanan Batal Bikin PD Parkir, Ketua DPRD Tabanan: Gede di Ongkos!

TABANAN – Wacana pembentukan PD Parkir di Tabanan akhirnya batal. Ini setelah dilakukan hitung-hitungan atau kajian, pembentukam PD Parkir membutuhkan sumber daya yang besar. Bahkan, bisa gede di ongkos daripada pemasukannya.

 

Sebagai ganti dari PD Parkir, DPRD Tabanan pun menyiapkan skenario lain dalam peningkatan pendapatan parkir. Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Rabu (2/2) menyebut, cara itu adalah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Parkir.

 

Dirga mengatakan pembentukan Panitia Khusus Optimalisasi Parkir untuk mengkaji dan membahas lebih jauh langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah dari retribusi parkir.

 

“Mudah-mudahan ini bisa sukses. Bisa membantu meningkatkan PAD ke depannya,” ucapnya.

Baca Juga:  Ditolak Golkar dan Nasdem, Ketua DPRD Tabanan: Itu Hak Mereka!

 

Sebelumnya ada usulan untuk membentuk Perusahaan Daerah (PD) Parkir di Kabupaten Tabanan. Namun setelah dipertimbangkan dengan matang oleh komisi, ketimbang membentuk PD parkir yang dipastikan memerlukan biaya operasional yang besar, DPRD lebih memilih optimalisasi dengan memperluas obyek pengelolaan parkir.

 

Pansus ini yang nanti akan bekerja menentukan perluasan obyek parkir. Mulai dari dari sisi regulasinya atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Parkir yang telah ada. Atau revisi pada tingkat peraturan bupati (perbup).

 

“Kalau (bentuk) PD Parkir tidak jadi. Gede di ongkos (operasional),” jelas Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, usai memimpin rapat paripurna internal pembentukan Panitia Khusus Optimalisasi Parkir, Rabu (2/2).

Baca Juga:  Ajaib! Tarif Parkir di Tabanan Naik 100 Persen, Tapi Pendapatan Tetap

 

Menurutnya, bila optimalisasi retribusi parkir sukses, tidak menutup kemungkinan hal serupa berlaku juga untuk sumber pendapatan daerah lainnya.

 

“Kalau sukses dengan cara ini, kami berharap sumber PAD lainnya bisa dioptimalisasi juga. Apakah itu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PHR (Pajak Hotel dan Restoran), dan sumber pendapatan lainnya,” katanya.

Pansus yang dibentuk kemarin nantinya akan diketuai Anak Agung Nyoman Dharmaputra yang juga Ketua Komisi III. Secara keanggotaan, pansus tersebut bersifat lintas fraksi dan komisi.



TABANAN – Wacana pembentukan PD Parkir di Tabanan akhirnya batal. Ini setelah dilakukan hitung-hitungan atau kajian, pembentukam PD Parkir membutuhkan sumber daya yang besar. Bahkan, bisa gede di ongkos daripada pemasukannya.

 

Sebagai ganti dari PD Parkir, DPRD Tabanan pun menyiapkan skenario lain dalam peningkatan pendapatan parkir. Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Rabu (2/2) menyebut, cara itu adalah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Parkir.

 

Dirga mengatakan pembentukan Panitia Khusus Optimalisasi Parkir untuk mengkaji dan membahas lebih jauh langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah dari retribusi parkir.

 

“Mudah-mudahan ini bisa sukses. Bisa membantu meningkatkan PAD ke depannya,” ucapnya.

Baca Juga:  Bahasa dan Sastra Bali Terancam, Ini yang Dilakukan DPRD Bali

 

Sebelumnya ada usulan untuk membentuk Perusahaan Daerah (PD) Parkir di Kabupaten Tabanan. Namun setelah dipertimbangkan dengan matang oleh komisi, ketimbang membentuk PD parkir yang dipastikan memerlukan biaya operasional yang besar, DPRD lebih memilih optimalisasi dengan memperluas obyek pengelolaan parkir.

 

Pansus ini yang nanti akan bekerja menentukan perluasan obyek parkir. Mulai dari dari sisi regulasinya atau revisi Peraturan Daerah (Perda) Parkir yang telah ada. Atau revisi pada tingkat peraturan bupati (perbup).

 

“Kalau (bentuk) PD Parkir tidak jadi. Gede di ongkos (operasional),” jelas Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, usai memimpin rapat paripurna internal pembentukan Panitia Khusus Optimalisasi Parkir, Rabu (2/2).

Baca Juga:  Mimih, Kurang Konsentrasi, Tabrak Pagar, Pengendara Tewas Mengenaskan

 

Menurutnya, bila optimalisasi retribusi parkir sukses, tidak menutup kemungkinan hal serupa berlaku juga untuk sumber pendapatan daerah lainnya.

 

“Kalau sukses dengan cara ini, kami berharap sumber PAD lainnya bisa dioptimalisasi juga. Apakah itu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PHR (Pajak Hotel dan Restoran), dan sumber pendapatan lainnya,” katanya.

Pansus yang dibentuk kemarin nantinya akan diketuai Anak Agung Nyoman Dharmaputra yang juga Ketua Komisi III. Secara keanggotaan, pansus tersebut bersifat lintas fraksi dan komisi.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/