TABANAN-Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Tabanan macet selama enam bulan.
Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila yang juga sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Tabanan mengatakan pencairan insentif bagi nakes tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan.
Dan saat ini, insentif tersebut masih diproses agar bisa dicairkan.
“Sekarang ini sedang berproses. Kami masih tetap mengingat itu,” ujar Susila di Desa Gubug Kamis (3/6).
Kata Susila, pihaknya sampai saat ini masih mengupayakan proses pencairan insentif itu.
“Anggarannya dari pusat. Dari DAU (Dana Alokasi Umum). Mandatory DAU kan banyak sekali. Bukan hanya (insentif nakes) itu saja. Di satu sisi, tahu sendiri kan DAU (semua daerah) mengalami penurunan dan diprioritaskan untuk (penanggulangan) Covid-19,” bebernya.
Disinggung mengenai jumlah nakes yang akan menerima dan berapa besarnya insentif yang harus dicairkan, Susila mengaku tidak mengingatnya. “Saya lupa angka-angkanya,” tandasnya.
Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika menyebut jumlah tenaga kesehatan yang belum menerima insentif mencapai ratusan nakes.
Padahal selama ini, pihaknya telah mengirim SPJ ke pusat. Sayangnya, meski sudah mengirim SPJ, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
Insentif pembayaran tenaga kesehatan semua anggaran berasal dari pusat. Pihaknya hanya mengirim SPJ. Dana pusat ini masuk dalam alokasi umum dan masuk dalam pembahasan APBD. Baru disahkan oleh APBD.
“Insentif tenaga kesehatan diberikan secara gelondongan. Tidak terpisah bersama dengan bantuan alat-alat kesehatan untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.
Adapun kisaran pembayaran insentif tenaga kesehatan bervariasi, mulai dari Rp 15 juta untuk tenaga dokter spesialis, Rp 10 juta untuk dokter umum/setara, serta Rp 7,5 juta bagi perawat dan lain-lain.
Selain itu dikatakan dr. Suratmika pembayaran insentif tenaga kesehatan juga tergantung dari berapa pasien yang ditangani, berapa hasil tracing dan berapa lama mereka bekerja.
Dia menambahkan, selain dari pusat, sebagian anggaran untuk insentif tenaga kesehatan juga bersumber dari APBD daerah dan Provinsi.
Anggaran APBD itu diambil untuk pembayaran petugas laboratorium yang melakukan uji tes Covid-19, petugas ambulans dan petugas tracing di lapangan.
“Intinya kami sudah ajukan untuk intensif tersebut, namun kami harap nakes bersabar. Pada inti akan cair,” tandasnya.
Untuk diketahui, nilai DAU Tabanan di tahun ini dipangkas.
Nasibnya sama seperti provinsi, kabupaten, dan kota lainnya. Sebelumnya, DAU Tabanan yang diperoleh direncanakan sebesar Rp 770.968.153.000.
Namun karena ada aturan Menteri Keuangan terbaru, nilai yang direncanakan itu dipangkas menjadi Rp 746.276.084.000.
