SINGARAJA – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengusulkan ada moratorium perizinan hotel. Utamanya hotel bintang 1 hingga bintang 3. Itu menurutnya, moratorium diharapkan bisa mencegah risiko guna menjaga persaingan pasar tetap sehat.
Hal itu terungkap saat pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI Buleleng di Krisna Funtastic Land, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, pada Jumat (3/12) malam. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Cok Ace tersebut melantik pengurus BPC PHRI Buleleng yang akan bertugas hingga tahun 2027 mendatang.
Dalam sambutannya, Cok Ace meminta agar pemerintah turut dilibatkan dalam proses perizinan. Sebab dalam proses pengawasan dan operasional, PHRI yang lebih paham kondisi di lapangan.
Menurutnya banyak investor yang merusak harga jual kamar. Tadinya investor menggebu-gebu hendak menjual kamar seharga Rp 10 juta. Namun kenyataannya, mereka justru banting harga dengan menjual kamar seharga Rp 1 juta hingga Rp 2 juta semalam.
Cok Ace mengungkapkan, kondisi itu telah terjadi di kampung halamannya, yakni Ubud. “Pemilik home stay sekarang saingannya sama bintang 1 dan bintang 2. Jelas itu akan mematikan home stay yang dikelola masyarakat. Karena secara profesional akan kalah bersaing,” ujar pria yang juga Wakil Gubernur Bali itu.
Ia menilai langkah yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi cukup ideal. Pemerintah daerah setempat membatasi investasi hotel. Pemerintah setempat konon membatasi investasi perhotelan hanya pada kelas bintang 4 dan bintang 5.
“Minimal moratorium dulu hotel yang tidak banyak memberi manfaat pada masyarakat. Sementara kita lakukan studi berapa sih kapasitas kamar yang ideal di Buleleng, sebelum nanti membuka perizinan lagi,” tegasnya.
Di sisi lain, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan Buleleng akan mendorong pariwisata yang berkualitas. Yakni pariwisata yang berorientasi pada lingkungan. Menurutnya Buleleng sangat dikenal dengan kualitas alamnya, sehingga mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara
Ia pun sepakat dengan rencana melibatkan PHRI dalam proses perizinan. Sehingga investasi yang ditanam benar-benar berdampak pada perekonomian daerah, minimal untuk masyarakat sekitar hotel tersebut. (eps/rid)
