alexametrics
25.4 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

Jual Beli Domisili Warnai PPDB SMAN 1 Singaraja, Orangtua Siswa Protes

SINGARAJA – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMA, rupanya masih menyisakan masalah.

Sejumlah sekolah harus melakukan verifikasi faktual untuk memastikan keberadaan para siswa. Bahkan muncul indikasi ada aksi “jual-beli” surat domisili yang dilakukan oknum lurah maupun perbekel, dalam PPDB tahun ini.

Seperti yang terjadi di SMAN 1 Singaraja. Sejumlah orang tua siswa mendatangi sekolah untuk memprotes proses PPDB di sekolah.

Pasalnya, sejumlah warga yang mengandalkan kartu keluarga, justru dikalahkan dengan para siswa yang menggunakan surat domisili.

Dokumen yang muncul dalam proses PPDB, memang cukup janggal. Sejumlah pelamar, mengajukan surat domisili.

Bahkan ada pelamar yang lulusan SMP di Gerokgak, melamar ke SMAN 1 Singaraja dengan surat domisili di salah satu kelurahan di Singaraja, yang terbit pada Desember 2018.

Baca Juga:  PPDB Ruwet, Bupati Giri Prasta Surati Gubernur, Ini Isinya…

Secara logika, praktis pelamar itu harus bolak-balik Singaraja-Gerokgak dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Sementara sejumlah siswa yang memang memiliki KK di Kota Singaraja, justru kalah dengan pelamar itu.

“Saya dari Pantai Indah, Banyuasri. Dari awal tinggal di radius 2,5 kilometer dari sekolah. Dikalahkan orang-orang yang mencari domisili.

Setahu saya ada 3 orang dari Pantai Indah yang daftar ke SMAN 1 Singaraja, tapi tidak ada yang diterima. Saya hanya mau tahu, seperti apa sih mekanisme yang benar,” kata Gede Aryadana, warga Kelurahan Banyuasri.

Ketua PPDB SMAN 1 Singaraja Luh Karsiniasih mengaku panitia harus melakukan verifikasi faktual terhadap surat domisili yang terbit.

Mirisnya sejumlah lurah justru menganulir surat domisili yang telah mereka terbitkan sebelumnya.

Baca Juga:  Alih Fungsi Lahan Picu Banjir, Rehabilitasi DAS Banyumala Mendesak

“Panitia sekolah sempat melakukan validasi ke lapangan. Ternyata lurahnya juga tidak berani bertanggungjawab.

Sehingga yang seperti itu tentu tidak bisa kami validasi. Itu sudah kami cek langsung ke lapangan dan sudah kami lengkapi dengan berita acara,” kata Karsiniasih.



SINGARAJA – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMA, rupanya masih menyisakan masalah.

Sejumlah sekolah harus melakukan verifikasi faktual untuk memastikan keberadaan para siswa. Bahkan muncul indikasi ada aksi “jual-beli” surat domisili yang dilakukan oknum lurah maupun perbekel, dalam PPDB tahun ini.

Seperti yang terjadi di SMAN 1 Singaraja. Sejumlah orang tua siswa mendatangi sekolah untuk memprotes proses PPDB di sekolah.

Pasalnya, sejumlah warga yang mengandalkan kartu keluarga, justru dikalahkan dengan para siswa yang menggunakan surat domisili.

Dokumen yang muncul dalam proses PPDB, memang cukup janggal. Sejumlah pelamar, mengajukan surat domisili.

Bahkan ada pelamar yang lulusan SMP di Gerokgak, melamar ke SMAN 1 Singaraja dengan surat domisili di salah satu kelurahan di Singaraja, yang terbit pada Desember 2018.

Baca Juga:  PT ABS Abaikan Panggilan Dinas Lingkuhan Hidup Buleleng

Secara logika, praktis pelamar itu harus bolak-balik Singaraja-Gerokgak dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Sementara sejumlah siswa yang memang memiliki KK di Kota Singaraja, justru kalah dengan pelamar itu.

“Saya dari Pantai Indah, Banyuasri. Dari awal tinggal di radius 2,5 kilometer dari sekolah. Dikalahkan orang-orang yang mencari domisili.

Setahu saya ada 3 orang dari Pantai Indah yang daftar ke SMAN 1 Singaraja, tapi tidak ada yang diterima. Saya hanya mau tahu, seperti apa sih mekanisme yang benar,” kata Gede Aryadana, warga Kelurahan Banyuasri.

Ketua PPDB SMAN 1 Singaraja Luh Karsiniasih mengaku panitia harus melakukan verifikasi faktual terhadap surat domisili yang terbit.

Mirisnya sejumlah lurah justru menganulir surat domisili yang telah mereka terbitkan sebelumnya.

Baca Juga:  Ribuan Masker Hasil Produksi Masyarakat Buleleng Mulai Dibagikan

“Panitia sekolah sempat melakukan validasi ke lapangan. Ternyata lurahnya juga tidak berani bertanggungjawab.

Sehingga yang seperti itu tentu tidak bisa kami validasi. Itu sudah kami cek langsung ke lapangan dan sudah kami lengkapi dengan berita acara,” kata Karsiniasih.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/