SEMARAPURA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2021 sebesar Rp 19,91 miliar.
Anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan kebencanaan itu sebagian telah terpakai.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan mengungkapkan, dari total anggaran sebesar Rp 19, 91 miliar, hingga 23 Agustus 2021 sekitar Rp 4,38 miliar atau sekitar 22 persen anggaran BTT telah terpakai
Meskipun BTT diperuntukkan untuk penanganan kebencanaan, lanjutnya, anggaran yang telah terpakai seluruhnya berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Klungkung.
“Untuk saat ini, klaim BTT untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.
Dikatakannya, dari usulan rencana kebutuhan anggaran BTT per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, adapun RSUD Klungkung mengusulkan Rp 2,65 miliar lebih,
Rinciannya, Dinas Kesehatan sebesar Rp 3,05 miliar, Dinas Sosial sebesar Rp 2,36 miliar, dan Satpol PP mengusulkan Rp 317 juta.
“Sementara realisasi klaim per 23 Agustus, yakni RSUD Klungkung sebesar Rp 1,3 miliar, Dinas Kesehatan Rp 830 juta, Dinas Sosial Rp 2,17 miliar dan Satpol PP sebesar Rp 69 juta,” terang Griawan
Sementara itu, meski anggaran BTT tahun 2021 hingga 23 Agustus terealisasi 22 persen, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengungkapkan BTT tahun 2022 dirancang meningkat.
Berdasarkan poin enam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD Tahun 2022, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, agar menambah alokasi BTT dalam APBD Tahun 2022 sebesar 5-10 persen dari BTT Tahun 2021.
Sehingga pada tahun 2022, Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran BTT sebesar Rp 21 miliar.
“Belanja untuk penanganan Covid-19 tahun 2022 juga menjadi prioritas. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir atau justru meningkat kembali.
Untuk itu, kami perlu mencadangkan anggaran untuk penanganannya,” tandas Suwirta.
