alexametrics
28.7 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

CATAT! KPU Badung Akan Batasi Peserta Debat Publik Maksimum 50 Orang

MANGUPURA-Upaya menghindari paparan Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung akan melakukan pembatasan saat pelaksanaan debat publik bagi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Badung peserta Pilkada 2020.

Seperti disampaikan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta.

Menurutnya, pelaksanaan debat publik atau debat terbuka akan dilakukan pembatasan dan dilaksanakan di dalam studio lembaga penyiaran atau tempat lainnya dan disiarkan secara langsung.

“Pada saat pelaksanaan debat publik peserta juga dibatasi. Jadi yang hadir pasangan calon, perwakilan Bawaslu Provinsi Bali atau Bawaslu Badung sebanyak dua orang. Kemudian tim kampanye pasangan calon empat orang,” jelas Semacara Cipta, Minggu (4/10).

Ditambahkan Semara, untuk pelaksanaan debat sendiri, rencananya debat terbuka akan dilaksanakan selama tiga kali dan tetap menerapkan protocol kesehatan (Prokes) dan mematuhi ketentuan penanganan Covid-19.

Baca Juga:  Pengelola Wisata Optimistis Pariwisata Bali Segera Pulih

“Mengenai materi debat dapat memuat strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19,” beber pria yang akrab dipanggil Kayun ini.

Sementara, terkait pelaksanaan kampanye, imbuh Kayun, kampanye akan dilaksanakan dengan mengacu PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Ketentuannya sudah jelas, dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, apabila kampanye tidak dilakukan melalui media daring, bisa dilakukan di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan syarat peserta keseluruhan paling banyak 50 orang,” terangnya.

Baca Juga:  Pembatasan Kegiatan di Pancasari Diperluas dan Diawasi Ketat

Begitu juga terkait Prokes, kata Kayun, Prokes harus ditaati seperti jarak minimal 1 meter, wajib menggunakan masker, menyediakan sarana sanitasi yang memadai.

Bagi peserta yang tetap melaksanakan kegiatan kampanye yang dilarang berdasarkan Pasal 88c PKPU Nomor 2020, maka bisa dapat peringatan tertulis Bawaslu pada saat terjadinya pelanggaran.

Apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis, maka bisa dilakukan penghentian dan pembubaran.

“Sekali lagi aturannya sudah jelas, untuk itu, mari sama-sama menaati Prokes selama masa kampanye yang telah dimulai sejak 26 September 2020 lalu hingga 5 Desember 2020 mendatang,” pungkasnya.



MANGUPURA-Upaya menghindari paparan Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung akan melakukan pembatasan saat pelaksanaan debat publik bagi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Badung peserta Pilkada 2020.

Seperti disampaikan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta.

Menurutnya, pelaksanaan debat publik atau debat terbuka akan dilakukan pembatasan dan dilaksanakan di dalam studio lembaga penyiaran atau tempat lainnya dan disiarkan secara langsung.

“Pada saat pelaksanaan debat publik peserta juga dibatasi. Jadi yang hadir pasangan calon, perwakilan Bawaslu Provinsi Bali atau Bawaslu Badung sebanyak dua orang. Kemudian tim kampanye pasangan calon empat orang,” jelas Semacara Cipta, Minggu (4/10).

Ditambahkan Semara, untuk pelaksanaan debat sendiri, rencananya debat terbuka akan dilaksanakan selama tiga kali dan tetap menerapkan protocol kesehatan (Prokes) dan mematuhi ketentuan penanganan Covid-19.

Baca Juga:  Suhu Tinggi, 3 Orang Tetap Diizinkan Lanjutkan Perjalanan ke Denpasar

“Mengenai materi debat dapat memuat strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19,” beber pria yang akrab dipanggil Kayun ini.

Sementara, terkait pelaksanaan kampanye, imbuh Kayun, kampanye akan dilaksanakan dengan mengacu PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Ketentuannya sudah jelas, dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, apabila kampanye tidak dilakukan melalui media daring, bisa dilakukan di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan syarat peserta keseluruhan paling banyak 50 orang,” terangnya.

Baca Juga:  Pembatasan Kegiatan di Pancasari Diperluas dan Diawasi Ketat

Begitu juga terkait Prokes, kata Kayun, Prokes harus ditaati seperti jarak minimal 1 meter, wajib menggunakan masker, menyediakan sarana sanitasi yang memadai.

Bagi peserta yang tetap melaksanakan kegiatan kampanye yang dilarang berdasarkan Pasal 88c PKPU Nomor 2020, maka bisa dapat peringatan tertulis Bawaslu pada saat terjadinya pelanggaran.

Apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis, maka bisa dilakukan penghentian dan pembubaran.

“Sekali lagi aturannya sudah jelas, untuk itu, mari sama-sama menaati Prokes selama masa kampanye yang telah dimulai sejak 26 September 2020 lalu hingga 5 Desember 2020 mendatang,” pungkasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/