alexametrics
26.5 C
Denpasar
Thursday, July 7, 2022

Dituding Tak Punya Itikad Baik Soal UKT, Ini Tanggapan Rektor Unud

JIMBARAN-Tudingan perwakilan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) yang tergabung dalam Aliansi Udayana Satu dengan menyatakan rektor Unud tidak memiliki itikad baik untuk membantu mahasiswa soal UKT (uang kuliah tunggal) langsung menuai respon.

 

Rektor Unud Prof Dr dr A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) mengatakan perlu memposisikan diri masing-masing.

 

Dikatakannya, terkait surat edarat (SE) tentang pembayaran UKT sampai 10 januari 2021, kemudian diperpanjang bagi mereka yang mengajukan penurunan yang mengacu pada Permendikbud No 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud.

 

Dalam Permendikbud tersebut, kata Prof Raka Sudewi, ada (3) tiga skema. Ketiga skema itu, yaitu pembebasan, penurunan atau diskon, dan pengangsuran yang diajukan.

 

“Saya sangat bersimpati dengan hasil survei. Silahkan 87 persen ini mengajukan, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas di bidang keuangan yang masuk kenapa ini diberikan apa landasan,” terangnya.

 

Sementara Wakil Rektor II Unud mengatakan, bahwa selaku pimpinan di Universitas Udayana, pihaknya mengaku sangat terikat dengan peraturan di Kementerian. Kata dia, pihak Rektorat sangat terikat dengan keputusan Kementerian Keuangan.

 

Besaran UKT yang diterima harus atas persetujuan Kementerian Keuangan RI.

 

“Perlu diketahui bahwa 5 tahun ini tidak ada kenaikan UKT. Oleh karena itu, jika diluar aturan itu, Bu rektor dapat dianggap melanggar keputusan kementerian. Yang sudah kami lakukan selama ini adalah terkait dengan penundaan bayar UKT” jelasnya.

 

Bahkan diminta atau tidak, pihaknya menyatakan selalu mengabulkan tanpa permintaan dari mahasiswa.

 

“Karena masih kondisi pandemi, saya langsung disposisi ke bu rektor dan usdi. Kemudian pengangsuran, surat tersebut harus ditujukan ke dekan, dekan mengajukan ke rektor kami pasti memenuhi permintaan. Semester ganjil sudah saya laksanakan dengan Permendikbud,”tambahnya.

 

Terkait dengan anggaran, kata wakil rektor II, penerimaan Unud terkait penurunan UKT ini sudah turun 9, 9 miliar.

 

Realokasi anggaran ini, menurutnya untuk penurunan.

 

“Kebijakan bu rektor selalu dievaluasi oleh BPK. Karena BPK selalu mengecek apa dasar dari penurunan ini. Pembebasan tidak sesuai dengan keputusan kementerian. Kenapa mahasiswa unud membayar UKT? Karena mahasiswa mendapatkan layanan. Dan ada himbauan bahwa tidak boleh dilakukan pembelajaran secara daring,” jelasnya.

 

Terkait penghematan wisuda dan KKN, pihak hanya mengakui bahwa itu direalokasi ke anggaran. Menurutnya, selama pandemi ini dibolehkan melakukan realokasi anggaran. Anggaran yang tidak terserap direalokasikan ke anggaran yang pasti diserap.

 

“Anda bayar UKT karena anda menerima layanan universitas udayana. Anggaran tersebut direvisi harus sesuai persetujuan kementeria keuangan.

 

Terkait dengan pembebasan UKT jelas tidak bisa karena tidak ada di Permendikbud di No 25/2020. Kalau kita melakukan itu Unud harus mengembalikan dana itu. Ukuran dari kebijakan bu rektor adalah kepatuhan terhadap Kemendikbud dan Kemenkeu.

Anda boleh tidak membayar UKT, kalau anda cuti. Ibu rektor akan berani mengambil kebijakan kalau sesuai dengan peraturan kementerian,” tukasnya.



JIMBARAN-Tudingan perwakilan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) yang tergabung dalam Aliansi Udayana Satu dengan menyatakan rektor Unud tidak memiliki itikad baik untuk membantu mahasiswa soal UKT (uang kuliah tunggal) langsung menuai respon.

 

Rektor Unud Prof Dr dr A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) mengatakan perlu memposisikan diri masing-masing.

 

Dikatakannya, terkait surat edarat (SE) tentang pembayaran UKT sampai 10 januari 2021, kemudian diperpanjang bagi mereka yang mengajukan penurunan yang mengacu pada Permendikbud No 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud.

 

Dalam Permendikbud tersebut, kata Prof Raka Sudewi, ada (3) tiga skema. Ketiga skema itu, yaitu pembebasan, penurunan atau diskon, dan pengangsuran yang diajukan.

 

“Saya sangat bersimpati dengan hasil survei. Silahkan 87 persen ini mengajukan, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas di bidang keuangan yang masuk kenapa ini diberikan apa landasan,” terangnya.

 

Sementara Wakil Rektor II Unud mengatakan, bahwa selaku pimpinan di Universitas Udayana, pihaknya mengaku sangat terikat dengan peraturan di Kementerian. Kata dia, pihak Rektorat sangat terikat dengan keputusan Kementerian Keuangan.

 

Besaran UKT yang diterima harus atas persetujuan Kementerian Keuangan RI.

 

“Perlu diketahui bahwa 5 tahun ini tidak ada kenaikan UKT. Oleh karena itu, jika diluar aturan itu, Bu rektor dapat dianggap melanggar keputusan kementerian. Yang sudah kami lakukan selama ini adalah terkait dengan penundaan bayar UKT” jelasnya.

 

Bahkan diminta atau tidak, pihaknya menyatakan selalu mengabulkan tanpa permintaan dari mahasiswa.

 

“Karena masih kondisi pandemi, saya langsung disposisi ke bu rektor dan usdi. Kemudian pengangsuran, surat tersebut harus ditujukan ke dekan, dekan mengajukan ke rektor kami pasti memenuhi permintaan. Semester ganjil sudah saya laksanakan dengan Permendikbud,”tambahnya.

 

Terkait dengan anggaran, kata wakil rektor II, penerimaan Unud terkait penurunan UKT ini sudah turun 9, 9 miliar.

 

Realokasi anggaran ini, menurutnya untuk penurunan.

 

“Kebijakan bu rektor selalu dievaluasi oleh BPK. Karena BPK selalu mengecek apa dasar dari penurunan ini. Pembebasan tidak sesuai dengan keputusan kementerian. Kenapa mahasiswa unud membayar UKT? Karena mahasiswa mendapatkan layanan. Dan ada himbauan bahwa tidak boleh dilakukan pembelajaran secara daring,” jelasnya.

 

Terkait penghematan wisuda dan KKN, pihak hanya mengakui bahwa itu direalokasi ke anggaran. Menurutnya, selama pandemi ini dibolehkan melakukan realokasi anggaran. Anggaran yang tidak terserap direalokasikan ke anggaran yang pasti diserap.

 

“Anda bayar UKT karena anda menerima layanan universitas udayana. Anggaran tersebut direvisi harus sesuai persetujuan kementeria keuangan.

 

Terkait dengan pembebasan UKT jelas tidak bisa karena tidak ada di Permendikbud di No 25/2020. Kalau kita melakukan itu Unud harus mengembalikan dana itu. Ukuran dari kebijakan bu rektor adalah kepatuhan terhadap Kemendikbud dan Kemenkeu.

Anda boleh tidak membayar UKT, kalau anda cuti. Ibu rektor akan berani mengambil kebijakan kalau sesuai dengan peraturan kementerian,” tukasnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/